KATA "PRIBUMI" DARI ANIES TIDAK MELANGGAR UU

Penyebutan kata "pribumi" dalam pidato Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan menuai banyak pro kontra. Anies dinilai melanggar UU dan Instruksi Presiden tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah "pribumi" dan "nonpribumi". Namun, menurut wakil presiden Jusuf Kalla, konteks "pribumi" dalam pidato tersebut menceritakan tentang sejarah zaman kolonial. Kompasianer, apakah menurut Anda kata "pribumi" dari pidato Anies tidak melanggar UU?

18 Oktober 20173 hari lalu

PRO 4

KONTRA 6

PENGOPERASIAN TRANSPORTASI ONLINE DI JABAR TIDAK SEHARUSNYA DILARANG

Dishub Jawa Barat resmi melarang pengoperasian transportasi online, baik roda dua atau roda empat. Pernyataan ini sudah disepakati oleh Dishub Jabar dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat. Banyak masyarakat menyayangkan pelarangan transportasi daring ini karena kondisi angkutan umum konvensional dinilai masih kurang memadai. Kompasianer, setujukah Anda jika pengoperasian transportasi online di Jabar tidak seharusnya dilarang?

13 Oktober 20171 minggu lalu

PRO 8

KONTRA 0

Pelayanan Pintu Tol Tunai Masih Diperlukan

Pemerintah menetapkan agar seluruh transaksi tol sepenuhnya menggunakan nontunai per 31 Oktober mendatang. Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses pembayaran di jalan tol. Namun kebijakan ini juga menuai pro kontra. Pasalnya selain masih banyak pengendara yang belum sadar akan transaksi nontunai, kebijakan ini juga diprediksi akan menyebabkan pengangguran. Kompasianer, setujukah Anda bahwa pelayanan pembayaran pintu tol secara tunai masih diperlukan?

04 Oktober 20172 minggu lalu

PRO 12

KONTRA 1

FILM G30S/PKI TIDAK RELEVAN LAGI DIPUTAR

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menginstruksikan pada jajarannya untuk menggelar nonton bareng Film “Penumpasan Penghianatan PKI”. Namun Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai langkah ini kurang tepat. PBNU menganggap film tersebut berisi propaganda untuk membenarkan peristiwa dari sudut pandang tentara mengenai peristiwa tahun 1965. Selain itu, masyarakat dinilai telah mengetahui dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Kompasianer, setujukah Anda jika pemutaran film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI tidak relevan lagi diputar?

20 September 20171 bulan lalu

PRO 15

KONTRA 16

TES KEPERAWANAN TIDAK AKAN MENEKAN ANGKA PERCERAIAN

Hakim Binsar baru-baru ini memberi usulan yang menarik, yakni agar melakukan tes keperawanan terlebih dahulu sebelum menikah. Ia menilai bahwa keperawanan menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian dan menurutnya dengan melakukan tes keperawanan terlebih dahulu sebelum menikah, angka ini bisa ditekan. Namun tidak sedikit netizen memberi reaksi berbeda. Tes keperawanan ini dianggap tidak memiliki korelasi dan tidak bisa meminimalisasi angka perceraian. Setujukah Anda dengan pernyataan bahwa tes keperawanan tidak akan menekan angka perceraian?

11 September 20171 bulan lalu

PRO 16

KONTRA 8

PEMERINTAH SEHARUSNYA TIDAK MENAIKKAN DANA PARPOL

Pemerintah telah memutuskan menaikkan dana bantuan untuk parpol hampir sepuluh kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara. Meski keputusan telah ditetapkan oleh Menkeu Sri Mulyani, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menganggap dana parpol ini akan membebani APBN yang telah defisit dan kebijakan ini seharusnya dikaji ulang. Kompasianer, setujukah Anda bahwa pemerintah memang seharusnya tidak menaikkan dana parpol ini?

29 Agustus 20172 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 2

KENAIKAN TARIF PARKIR AKAN MENGURANGI KEMACETAN JAKARTA

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta sudah tidak terkendali, hal ini menyebabkan kemacetan terjadi di mana-mana. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik sehingga mengurai kemacetan. Salah satunya adalah dengan rencana menaikkan tarif parkir sebesar 30 persen. Kompasianer setujukah Anda dengan statement bahwa kenaikan tarif parkir akan mengurai kemacetan di Jakarta?

18 Agustus 20172 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 4

PASAL KARET UU ITE HARUS SEGERA DIREVISI

Curhatan Acho sebagai konsumen dinilai telah mencemarkan nama baik apartemen Green Pramuka. Acho kemudian menjadi tersangka dengan dijerat UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang dikenal dengan pasal karet. Disebut pasal karet karena pasal ini kerap disalahgunakan untuk membredel suara konsumen seperti kasus keluhan Prita pada RS Omni Internasional beberapa tahun silam. Kejadian ini terulang pada kasus Acho kali ini dan tuntutan untuk segera merevisi pasal karet ini kembali mencuat. Kompasianer setujukah Anda bahwa pemerintah harus segera merevisi pasal karet UU ITE ini?

08 Agustus 20172 bulan lalu

PRO 13

KONTRA 0

DANA HAJI TIDAK BOLEH DIINVESTASIKAN

Wacana kebijakan baru yakni menggunkan dana haji untuk diinvestasikan oleh pemerintah menuai pro kontra. Sebagian besar pihak mendukung wacana ini namun ada juga yang menolak dan menegaskan bahwa dana haji tidak boleh dimanfaatkan pihak manapun termasuk pemerintah selain untuk keberangkatan haji. Kompasianer, setujukah Anda bahwa dana haji tidak boleh diinvestasikan pemerintah untuk infrastruktur?

30 Juli 20173 bulan lalu

PRO 7

KONTRA 9

MEDIA SOSIAL HANYA BOLEH DIGUNAKAN ANAK DI ATAS 13 TAHUN

Presiden Joko Widodo menekankan pada orang tua agar membimbing anak menggunakan media sosial dengan baik. Pasalnya segala macam konten baik positif dan negatif ada di media sosial ini. Presiden bahkan menegaskan bahwa sebaiknya ada batasan usia bagi anak dalam menggunakan media sosial, setidaknya di atas 13 tahun. Kompasianer setujukah Anda dengan pernyataan bahwa media sosial hanya boleh digunakan anak di atas 13 tahun?

25 Juli 20173 bulan lalu

PRO 21

KONTRA 2

PEMBLOKIRAN APLIKASI TELEGRAM TERLALU GEGABAH

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi pesan instan Telegram yang diyakini digunakan jaringan teroris untuk berkomunikasi. Meski yang diblokir adalah versi website, kebijakan ini menuai kontroversi dan kecaman dari netizen. Bahkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai kebijakan ini terlalu gegabah dan malah memberangus sarana komunikasi masyarakat. Kompasianer, setujukah bahwa pemblokiran aplikasi Telegram yang dilakukan pemerintah ini terlalu gegabah?

16 Juli 20173 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 9

SAH-SAH SAJA KELUARGA PRESIDEN IKUT ROMBONGAN KENEGARAAN

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Turki dan Jerman. Namun untuk perjalanan kali ini, di dalam pesawat kepresidenan terlihat Jokowi mengajak serta keluarganya dalam rombongan. Keberadaan mereka dalam pesawat kepresidenan tak mengurangi kursi untuk delegasi resmi dan menggunakan biaya pribadi. Kompasianer, setujukah Anda jika sah-sah saja keluarga presiden ikut serta dalam rombongan kenegaraan

12 Juli 20173 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 2

KAESANG TIDAK MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN

Vlog buatan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep berjudul “#BapakMintaProyek” dianggap memiliki unsur penodaan agama dan ujaran kebencian. Namun dalam video berdurasi 2 menit 40 detik tersebut, Kaesang memaparkan kegelisahanya melihat anak-anak kecil yang berani mengintimidasi seseorang. Ia juga mempermasalahkan orang tua yang mengajarkan anak-anak itu melakukan tindakan tersebut. Kompasianer, setujukah Anda jika Kaesang tidak bersalah?

06 Juli 20174 bulan lalu

PRO 16

KONTRA 2

PELAKSANAAN MUDIK INI LEBIH BAIK DARI TAHUN LALU

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Berbeda dari pelaksanaan mudik tahun lalu yang sampai memakan waktu puluhan jam, mudik lebaran tahun ini dianggap lebih tertata meski kemacetan masih terjadi. Kompasianer, setujukah bahwa pelaksanaan mudik lebaran tahun ini lebih baik dari tahun lalu?

25 Juni 20174 bulan lalu

PRO 13

KONTRA 2

PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK HANYA MENCEKIK RAKYAT

Terhitung 1 Juli mendatang pengguna listrik 900 VA akan mengalami penyesuaian tarif. Hal ini merupakan dampak dari pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA. Pencabutan subsidi ini dilakukan untuk meningkatkan dan meratakan infrastruktur listrik di daerah terpencil, namun hal ini malah dianggap memberatkan masyarakat kecil. Kompasianer, setujukah Anda bahwa pencabutan subsidi ini hanya memberatkan dan mencekik rakyat kecil?

14 Juni 20174 bulan lalu

PRO 4

KONTRA 6

LARANGAN MENIKAH TEMAN SEKANTOR MELANGGAR HAM

Pernikahan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945. Namun, nyatanya hal ini berbanding terbalik dengan UU Ketenagakerjaan yang melarang pernikahan dilakukan oleh sesama rekan satu perusahaan. Lalu, sekelompok pegawai menggugat aturan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai bahwa aturan ini berpotensi kehilangan pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia. Kompasianer, setujukah Anda apabila menikah dengan teman sekantor termasuk pelanggaran HAM?

07 Juni 20175 bulan lalu

PRO 5

KONTRA 5

LARANGAN MENIKAH TEMAN SEKANTOR MELANGGAR HAM

Pernikahan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945. Namun, nyatanya hal ini berbanding terbalik dengan UU Ketenagakerjaan yang melarang pernikahan dilakukan oleh sesama rekan satu perusahaan. Lalu, sekelompok pegawai menggugat aturan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai bahwa aturan ini berpotensi kehilangan pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia. Sedangkan Kemenaker berpendapat bahwa aturan ini mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha. Kompasianer, setujukah Anda apabila menikah dengan teman sekantor termasuk pelanggaran HAM?

07 Juni 20175 bulan lalu

PRO 0

KONTRA 2

AFI TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME

Artikel karya Afi Nihaya Faradisa yang sempat viral di media sosial kini diduga merupakan hasil jiplakan dari salah satu status pengguna Facebook bernama Mita Handayani. Dugaan ini muncul setelah seorang Kompasianer mengulas dugaan tersebut dalam sebuah artikel yang kemudian menjadi viral. Pro kontra muncul, ada yang menganggap Afi benar melakukan penjiplakan, ada yang menilai bahwa Afi tidak melakukan tindakan plagiarisme ini. Kompasianer setujukah Anda dengan pernyataan bahwa Afi tidak melakukan tindakan plagiarisme?

02 Juni 20175 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 9

POLRI IKUT BERPERAN MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Kepolisian Republik Indonesia didesak agar ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berpendapat bahwa korupsi juga merupakan urusan kepolisian dan kejaksaan. Ditambah menurutnya, selama 15 tahun berdiri KPK belum membuat indeks korupsi Indonesia naik. Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan bahwa jika Polri dikerahkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, anggota Polri perlu tersebar merata serta diberikan anggaran khusus di seluruh Indonesia. Kompasianer, melihat hal ini setujukah Anda apabila Polri ikut berperan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia selain KPK?

29 Mei 20175 bulan lalu

PRO 3

KONTRA 4

CABUT BANDING ADALAH LANGKAH TEPAT AHOK

Secara mengejutkan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama mencabut permohonan banding atas vonis yang diterima Ahok. Menurut pengacara Ahok, Darwin Aritonang, pencabutan banding ini dilatarbelakangi kekhawatiran ditambahkannya masa hukuman pada Ahok, sehingga jika ini terjadi hak politik Ahok pun bisa dicabut. Ia mengatakan alasan lainnya adalah jika Ahok menerima dipenjara selama dua tahun dan berusaha mendapat remisi dari pemerintah, hukumannya bisa jauh lebih pendek. Kompasianer melihat hal ini setujukah Anda bahwa pencabutan banding yang dilakukan Ahok adalah langkah tepat?

23 Mei 20175 bulan lalu

PRO 3

KONTRA 2

TIDAK PERLU BERLEBIHAN MENYIKAPI VIRUS WANNACRY

Publik dunia tengah digegerkan oleh serangan virus berwujud malware yang disebut WannaCry. Serangan malware ini bisa mengakibatkan data terkunci dan tidak bisa digunakan. Di Indonesia sendiri beberapa server rumah sakit telah terkena serangan ini. Serangan ini mengundang reaksi dari banyak pihak dan mengatakan bahwa Indonesia darurat serangan malware. Namun Kompasianer, apakah reaksi ini terlalu berlebihan? Setujukah Anda jika kita sebenarnya tidak perlu berlebihan menyikapi virus WannaCry ini?

15 Mei 20175 bulan lalu

PRO 4

KONTRA 0

VONIS 2 TAHUN AHOK KEPUTUSAN YANG ADIL

Ahok divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Putusan ini melebihi tuntutan jaksa yang menuntut Ahok dihukum 1 tahun kurungan. Ketua Fraksi Nasdem mengatakan keputusan ini merupakan anomali karena melebihi tuntutan jaksa. Namun menurut Wakil Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa keputusan vonis dua tahun ini sudah sangat tepat dan membuktikan masih ada keadilan hukum di Indonesia. Kompasianer setujukah Anda bahwa vonis 2 tahun untuk Ahok adalah keputusan yang adil?

09 Mei 20175 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 21

KESEJAHTERAAN BURUH BELUM TERCAPAI

Unjuk rasa yang dilakukan kaum buruh berulang setiap tahun. Mereka menyuarakan isu yang sama berulang kali yakni mengenai kesejahteraan. Masalah upah, kesehatan hingga jaminan hari tua menjadi anak permasalahan yang terus disuarakan agar diselesaikan oleh pemerintah. Kendati demikian, beberapa pihak menilai bahwa kesejahteraan buruh sebenarnya sudah tercapai namun di ada juga pihak yang mengatakan bahwa mereka belum menemui kesejahteraan yang sesuai sehingga setiap peringatan Hari Buruh Internasional, tuntutan-tuntutan ini terus disuarakan. Kompasianer, setujukah Anda dengan pernyataan bahwa kesejahteraan buruh belum tercapai?

01 Mei 20176 bulan lalu

PRO 2

KONTRA 0

KARANGAN BUNGA AHOK SEBATAS PENCITRAAN

Kiriman karangan bunga untuk pasangan Ahok - Djarot terus mengalir ke kantor balai kota. Hingga saat ini, diberitakan ada sekitar 2.400 karangan bunga telah terpajang di sana. Berbagai ucapan tertulis pada karangan bunga ini mulai dari kata-kata motivasi hingga ujaran lucu terpampang di sana. Banyak pihak menilai ini adalah bukti bahwa kinerja Ahok - Djarot dicintai masyarakat, namun Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai bahwa ini hanyalah rekayasa dan sebatas pencitraan. Kompasianer, setujukah Anda dengan pernyataan bahwa karangan bunga untuk Ahok - Djarot hanyalah sebatas pencitraan?

28 April 20176 bulan lalu

PRO 2

KONTRA 10

KUALITAS PTS BELUM SETARA DENGAN PTN

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selalu menjadi favorit bagi siswa yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ketatnya seleksi masuk PTN membuat siswa yang tidak terpilih terpaksa mencari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai alternatif. PTS selalu menjadi pilihan kedua karena kualitasnya dianggap belum setara dengan PTN. Setujukah Anda bahwa kualitas PTS memang belum setara dengan PTN?

27 April 20176 bulan lalu

PRO 1

KONTRA 3

KESETARAAN GENDER BELUM SEPENUHNYA TERPENUHI

Melihat perkembangan zaman saat ini, wanita tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan hak-haknya pun setara dengan pria. Namun masih ada anggapan bahwa tidak semua perempuan memiliki kesempatan mengembangkan dirinya, bahkan belum menikmati haknya untuk jadi setara. Kompasianer setujukah Anda bahwa ternyata kesetaraan gender belum sepenuhnya terpenuhi?

21 April 20176 bulan lalu

PRO 3

KONTRA 2

UN BERBASIS KOMPUTER LEBIH MUDAH DARI PADA UNKP

Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kini dianggap lebih baik dari pada Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Pasalnya pelaksanaan UNBK dianggap lebih mudah dan penyaluran soal ujian menjadi lebih cepat. Namun di sejumlah wilayah, penyelenggaraan UNBK ini terkendala masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak memadai hingga masalah pasokan listrik. UNBK ini dianggap lebih baik karena diklaim memperkecil kemungkinan bocornya soal ujian. Tapi melihat kondisi dan beberapa kendala teknis saat ini setujukah Anda bahwa penyelenggaraan UNBK memang lebih mudah dan lebih baik dari pada UNKP

13 April 20176 bulan lalu

PRO 2

KONTRA 1

GANJA HARUS SEGERA DILEGALKAN UNTUK PENGOBATAN

Sejumlah LSM meminta pemerintah untuk melegalisasi daun ganja untuk pengobatan. Wacana ini mencuat setelah kasus Fidelis Ari yang ditangkap karena menanam ganja untuk pengobatan sang istri. Ganja sendiri di beberapa negara memang telah dilegalkan untuk keperluan medis. Yang terakhir adalah New York yang pada awal 2016 lalu secara resmi membuka klinik ganja untuk pengobatan. Indonesia bisa melakukan legalisasi melalui revisi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan kasus Fidelis Ari ini dianggap sebagai momentum tepat untuk segera melegalisasi ganja untuk kesehatan di Indonesia. Kompasianer setujukah Anda jika ganja harus segera dilegalkan untuk pengobatan di Indonesia?

04 April 20177 bulan lalu

PRO 8

KONTRA 6

Selebriti Hanya Cari-cari Alasan demi Konsumsi Narkoba

Belum lama ini kasus penyalahgunaan narkotika oleh selebriti kembali terjadi. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi mulai dari keletihan, kurang percaya diri, hingga karena beban kerja yang terlalu berat. Namun menurut pihak BNN, selebritis kerap hanya mencari-cari alasan demi bisa mengonsumsi narkoba. Kompasianer, setujukah Anda dengan pendapat ini bahwa kalangan selebritis yang terjerat narkoba hanya mencari-cari alasan demi bisa mengonsumsi barang haram ini?

28 Maret 20177 bulan lalu

PRO 7

KONTRA 2

Timnas Lebih Cocok Dilatih Pelatih Lokal

Kekalahan Indonesia dalam laga persahabatan atas Myanmar membuka pertanyaan besar, apakah Luis Milla pelatih kelas dunia itu lebih baik dari pada pelatih asal Indonesia? Pasalnya kekalahan atas Myanmar 1-3 kemarin menjadi yang terburuk selama laga kontra Myanmar. Meski baru laga perdana, beberapa pihak kemudian mempertanyakan kemampuan Luis Milla memoles Timnas Indonesia tidak sedikit netizen yang menilai bahwa Timnas Indonesia jauh lebih baik jika dilatih oleh pelatih lokal. Bahkan ada beberapa yang menilai bahwa pelatih asal Indonesia bisa memberi hasil yang lebih baik dari Luis Milla. Kompasianer, setujukah Anda bahwa Timnas Indonesia lebih cocok dilatih oleh pelatih lokal?

22 Maret 20177 bulan lalu

PRO 2

KONTRA 2

Ungkap Skandal E-KTP, Bukti Revisi UU KPK Tak Mendesak

Rencana revisi UU KPK dianggap tidak mendesak. Pasalnya menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK dalam waktu dekat dan KPK masih sangat efektif dalam menjalankan tugas. Apalagi dengan pengungkapan skandal megakorupsi E-KTP yang menjerat nama-nama besar, KPK dinilai masih menunjukkan prestasi dalam memberantas korupsi dalam skala besar. Kompasianer, setujukah bahwa pengungkapan skandal e-KTP ini adalah bukti bahwa revisi UU KPK sangat tidak mendesak?

14 Maret 20177 bulan lalu

PRO 2

KONTRA 1

TIDAK DISIARKAN LANGSUNG, SIDANG PERADILAN EKTP TIDAK JUJUR

Pengadilan Tipikor melarang sidang kasus dugaan megakorupsi proyek E-KTP disiarkan secara langsung. Padahal sidang tersebut bersifat terbuka. Hal ini seketika mengundang pro kontra bahkan menuai kecaman dari AJI dan PWI. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang mengatakan hal ini memicu jalannya peradilan yang tidak jujur. Kompasianer setujukah Anda jika sidang ini tidak disiarkan secara langsung, maka sidang peradilan EKTP ini tidak jujur.

09 Maret 20178 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 1

KEKERASAN PADA PEREMPUAN BELUM SEPENUHNYA DITANGANI

Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan masih ada lebih dari 250 ribu kasus kekerasan pada perempuan dan 94 persen di antaranya adalah kasus KDRT di tahun 2016 lalu. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, mengatakan telah mengirimkan 46 surat rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga-lembaga antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, MA, DPR dan lain-lain, tetapi hanya 12 surat yang mendapatkan tanggapan. Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa kasus kekerasan pada perempuan belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kompasianer setujukah Anda bahwa sampai saat ini kasus kekerasan pada perempuan belum sepenuhnya ditangani dengan baik?

08 Maret 20178 bulan lalu

PRO 3

KONTRA 1

PENYAMBUTAN RAJA SALMAN TERLALU BERLEBIHAN

Kedatangan Raja Salman, pemimpin tertinggi Arab Saudi pada 1 hingga 9 Maret mendatang mengundang antusiasme berbeda.Bahkan penyambutan kedatangan orang nomor satu di Arab Saudi ini akan dilakukan secara khusus. Presiden Joko Widodo pun dikabarkan akan menyambut dan menjemput secara langsung di Bandara Halim Perdanakusumah. Berbagai persiapan pun dilakukan dan nantinya Raja Salman akan disambut secara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor. Namun melihat opini yang tersebar di dunia maya, tidak sedikit yang menilai bahwa penyambutan ini terlalu berlebihan. Kompasianer, menurut pendapat Anda setujukah Anda jika apakah penyambutan pemerintah pada kedatangan Raja Salman ini berlebihan?

27 Februari 20178 bulan lalu

PRO 9

KONTRA 8

DP RUMAH 0%, TIDAK MASUK AKAL

Salah satu program pasangan Cagub DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah menerapkan kebijakan uang muka (DP) 0 persen untuk rumah bagi masyarakat Jakarta. Hal ini menjadi topik hangat para netizen yang merasa pesimis dengan janji paslon nomor 3 tersebut. Mereka menganggap bahwa DP rumah 0% tidak mungkin terealisasi untuk harga tanah di Jakarta yang sudah sangat mahal. Namun, Anies menjelaskan bahwa kredit rumah murah dengan skema DP 0% ini merupakan sebuah solusi untuk warga yang sulit mendapatkan rumah karena belum sanggup membayar DP. Kompasianer, setujukah Anda jika DP rumah 0% merupakan kebijakan yang tidak masuk akal?

20 Februari 20178 bulan lalu

PRO 13

KONTRA 5

QUICK COUNT TIDAK BISA JADI ACUAN

Quick count atau proses penghitungan cepat yang dilakukan saat Pemilihan Umum atau juga Pemilihan Kepala Daerah seringkali dianggap sebagai cerminan dari hasil akhir perhitungan surat suara. Namun secara metode, perhitungan cepat seperti ini juga memiliki tingkat kesalahan. Tapi tidak jarang dan tidak sedikit yang menilai bahwa hasil dari quick count selalu tepat dan sama dengan perhitungan yang dilakukan KPU. Kendati demikian Ketua KPU Juri Ardiantoro penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga tidak bisa dijadikan patokan yang valid meskipun masing-masing lembaga juga menyebutkan hasil penghitungan sudah lebih dari 50 persen rampung. Kompasianer, setujukah Anda bahwa hasil quick count tidak bisa dijadikan sebagai acuan?

17 Februari 20178 bulan lalu

PRO 3

KONTRA 3

TAK ADA CALON TEPAT, GOLPUT ADALAH PILIHAN

Pilkada seluruh Indonesia diadakan serempak pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Masyarakat pun akan menentukan pilihannya masing-masing. Namun, beberapa orang memiliki alasannya tersendiri untuk melakukan golput atau tidak memilih sama sekali. Mereka berpendapat bahwa golput merupakan sebuah hak politik yang dipergunakan, yaitu memilih untuk tidak memilih. Namun di sisi lain, fenomena golput dianggap tidak mencerminkan sedikitpun wajah demokrasi bangsa Indonesia. Kompasianer, setujukah Anda jika golput adalah sebuah pilihan yang boleh diambil jika tidak ada calon yang tepat?

10 Februari 20178 bulan lalu

PRO 7

KONTRA 15

ROKOK ELEKTRIK LEBIH BERBAHAYA DARI ROKOK TEMBAKAU

BNN mengumumkan narkotika jenis baru yang bernama 4-Chloromethcathinone atau yang dikenal dengan Blue Safir. Cairan berwarna biru ini dapat diubah ke bentuk bubuk sehingga bisa dicampur dengan liquid rokok elektrik atau vape. Karena penemuan narkoba jenis liquid terbaru yang disalahgunakan ini, Menkes Nila F Moeloek berujar bahwa penggunaan rokok elektrik sebenarnya lebih berbahaya dari rokok tembakau. Ini disebabkan oleh zat seperti nikotin dan tar yang langsung masuk ke paru-paru karena tidak adanya filter seperti rokok biasa. Kompasianer, setujukah Anda jika rokok elektrik lebih berbahaya dari rokok biasa?

06 Februari 20179 bulan lalu

PRO 16

KONTRA 3

PATRIALIS AKBAR DITANGKAP, KETUA MK HARUS MUNDUR

Martabat Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng karena salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus impor daging. Akibat kasus ini Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat meminta maaf kepada seluruh masyarakat, namun permintaan maaf saja tidak cukup. MK dianggap telah lalai dalam melakukan fungsi pengawasan. Kompasianer, setujukah Anda jika Ketua MK mundur dari jabatannya?

28 Januari 20179 bulan lalu

PRO 4

KONTRA 7

FORMAT BARU, UN LEBIH MUDAH UNTUK SISWA

Sebuah kebijakan baru Ujian Nasional diterapkan. Kali ini khusus bagi siswa SMA, peserta dapat memilih mata pelajaran yang akan diujikan sesuai jurusan. Meski demikian, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tetap menjadi mata pelajaran wajib dalam Ujian Nasional. Format baru ini menurut Mendikbud selain lebih mudah diukur, juga lebih memudahkan siswa dalam Ujian Nasional. Setujukah Anda jika format baru UN ini akan lebih memudahkan siswa peserta didik?

24 Januari 20179 bulan lalu

PRO 1

KONTRA 1

DEBAT PERTAMA CAGUB DKI TIDAK MEMUASKAN

Debat Cagub DKI 2017 putaran pertama telah selesai. Para calon saling menyampaikan visi, misi, kritik, dan klarifikasi tentang program untuk Jakarta. Hal ini menuai berbagai komentar dari netizen. Banyak yang berpendapat bahwa debat pertama Cagub DKI 2017 ini tidak terlalu memuaskan karena minim penjelasan dan pendalaman terhadap apa yang mereka sampaikan. Masih banyak pertanyaan mendasar yang belum terjawab oleh masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub. Kompasianer, setujukah Anda bahwa debat pertama Cagub DKI 2017 tidak memuaskan?

16 Januari 20179 bulan lalu

PRO 1

KONTRA 2

TARIF STNK NAIK

Terhitung tanggal 6 Januari kemarin, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan STNK dan BPKB. Angka kenaikan tarif ini mencapai tiga kali lipat. Naiknya tarif STNK ini menuai pro kontra di masyarakat. Pihak Polri mengatakan kenaikan tarif ini merupakan upaya untuk mencegah adanya pungutan liar. Meski demikian Presiden Joko Widodo menganggap kenaikan tarif ini dapat membebani masyarakat. Kompasianer, setujukah Anda dengan kenaikan tarif STNK dan BPKB ini?

09 Januari 201710 bulan lalu

PRO 0

KONTRA 0

PINDAHKAN IBU KOTA INDONESIA

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia memang sudah terdengar sejak lama. Pada Jumat kemarin (30/12/2016), Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan bahwa Kalteng telah menyiapkan lahan seluas 500.000 ha untuk memfasilitasi pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Palangkaraya. Alasan pemindahan ibu kota itu disebabkan oleh jumlah penduduk Jakarta yang dinilai akan tumbuh tak terkendali sehingga diperlukan alternatif pemindahan kegiatan pemerintah pusat. Kompasianer, setujukah Anda jika ibu kota Indonesia dipindahkan?

04 Januari 201710 bulan lalu

PRO 12

KONTRA 1

MALAM TAHUN BARU PERLU DIRAYAKAN

Perayaan tahun baru biasanya identik dengan kemeriahan dan bersenang-senang. Sebagian orang ikut memeriahkan akhir tahun ini sebagai simbol harapan dan segala hal baru yang akan mereka lakukan. Pada perayaan ini, tidak jarang banyak kembang api atau dekorasi warna-warni dihadirkan untuk mempercantik suasana menyambut tahun yang baru. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa kemeriahan seperti ini tidak perlu dilakukan, lebih baik mengalihkannya pada hal yang lebih bermanfaat. Kompasianer, menurut Anda apakah tahun baru perlu dirayakan?

29 Desember 201610 bulan lalu

PRO 7

KONTRA 3

HARI PASAR TRADISIONAL PERLU DIADAKAN

Pasar tradisional amat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat terutama dari kelas menengah kebawah. Namun, Keberadaan pasar tradisional kian terhimpit akibat menjamurnya pasar modern. Ini terjadi lantaran pasar modern lebih aman dan besih, padahal pasar tradisional menawarkan sistem tawar menawar sehingga pembeli bisa mendapat harga yang lebih murah. Untuk mengukuhkan eksistensi pasar tradisional kita wajib membuat gerakan untuk mengingat keberadaannya. Kompasianer, setujukah Anda hari pasar tradisional perlu diadakan?

19 Desember 201610 bulan lalu

PRO 14

KONTRA 2

Persidangan Ahok Harus Disiarkan

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok hari ini (13/12) menjalani sidang perdana atas kasus tuduhan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Banyak perdebatan mengenai penyiaran secara langsung prosesi persidangan Ahok ini. Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, siaran langsung ini bisa berdampak banyak pihak yang dapat bertikai di luar persidangan. Namun, Ahok menginginkan proses persidangan ini disiarkan langsung oleh televisi agar seluruh proses hukum menjadi transparan. Kompasianer, setujukah Anda jika proses sidang Ahok harus disiarkan langsung oleh televisi?

13 Desember 201610 bulan lalu

PRO 11

KONTRA 1

PEMBERANTASAN KORUPSI MASIH JAUH DARI HARAPAN

Indonesia adalah negara dengan angka tindakan korupsi yang tinggi di dunia. Meski tahun ini indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin membaik, namun pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai masih jauh dari harapan. Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan demikian. Bahkan menurutnya pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat bayi yang sedang belajar merangkak, cenderung sangat lambat. Kompasianer, setujukah Anda bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini masih jauh dari harapan?

10 Desember 201611 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 2

UU ITE JADI BELENGGU KEBEBASAN BERPENDAPAT

Revisi Undang-undang ITE yang mulai berlaku pada akhir November lalu menuai pro kontra. Alasannya adalah dalam revisi tersebut, Pasal 27 yang kerap disebut "pasal karet" masih berlaku meski telah diubah jumlah masa pidananya. Pasal 27 UU ITE memang kerap dijadikan senjata andalan untuk pihak-pihak yang sering melontarkan kritik tajam di media sosial. Bahkan tidak sedikit yang menilai bahwa keberadaan pasal ini hanya akan membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Kompasianer, setujukah Anda jika UU ITE khususnya Pasal 27 ini hanya menjadi belenggu bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya?

06 Desember 201611 bulan lalu

PRO 2

KONTRA 9

UN DIHAPUS, PENDIDIKAN INDONESIA AKAN LEBIH BAIK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan akan menghapus UN secara sementara pada 2017 mendatang. Langkah ini menurutnya sesuai dengan program aksi Presiden Joko Widodo. Melihat kebijakan ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai hal tersebut dapat membantu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Ujian Nasional memang kerap menjadi momok menakutkan bagi pendidikan Indonesia. Kompasianer, setujukah Anda jika UN dihapus maka pendidikan Indonesia akan lebih baik?

30 November 201611 bulan lalu

PRO 11

KONTRA 8

PENAMPILAN TIMNAS DI AFF 2016 TIDAK MEMUASKAN

Piala AFF 2016 telah digelar. Bahkan pada penyisihan grup kali ini Indonesia belum mendulang kemenangan. Persiapan yang terlalu singkat kerap menjadi alasan terkait performa timnas di atas lapangan. Pada laga pembuka AFF 2016, Indonesia sudah kalah melawan Thailand. Kemudian, pada 22 November kemarin kedudukan Indonesia 2-2 melawan Filipina bertahan hingga pertandingan berakhir. Ini pun masih membuat Indonesia berada di dasar klasemen Grup A dengan hanya satu poin. Kompasianer, setujukah Anda jika penambilan Indonesia di ajang AFF 2016 tidak memuaskan?

23 November 201611 bulan lalu

PRO 5

KONTRA 2