KATA "PRIBUMI" DARI ANIES TIDAK MELANGGAR UU

Penyebutan kata "pribumi" dalam pidato Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan menuai banyak pro kontra. Anies dinilai melanggar UU dan Instruksi Presiden tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah "pribumi" dan "nonpribumi". Namun, menurut wakil presiden Jusuf Kalla, konteks "pribumi" dalam pidato tersebut menceritakan tentang sejarah zaman kolonial.  Kompasianer, apakah menurut Anda kata "pribumi" dari pidato Anies tidak melanggar UU?

18 Oktober 20173 hari lalu

PRO 4

KONTRA 6

PENGOPERASIAN TRANSPORTASI ONLINE DI JABAR TIDAK SEHARUSNYA DILARANG

Dishub Jawa Barat resmi melarang pengoperasian transportasi online, baik roda dua atau roda empat. Pernyataan ini sudah disepakati oleh Dishub Jabar dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat. Banyak masyarakat menyayangkan pelarangan transportasi daring ini karena kondisi angkutan umum konvensional dinilai masih kurang memadai. Kompasianer, setujukah Anda jika pengoperasian transportasi online di Jabar tidak seharusnya dilarang?

13 Oktober 20171 minggu lalu

PRO 8

KONTRA 0

Pelayanan Pintu Tol Tunai Masih Diperlukan

Pemerintah menetapkan agar seluruh transaksi tol sepenuhnya menggunakan nontunai per 31 Oktober mendatang. Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses pembayaran di jalan tol. Namun kebijakan ini juga menuai pro kontra. Pasalnya selain masih banyak pengendara yang belum sadar akan transaksi nontunai, kebijakan ini juga diprediksi akan menyebabkan pengangguran. Kompasianer, setujukah Anda bahwa pelayanan pembayaran pintu tol secara tunai masih diperlukan?

04 Oktober 20172 minggu lalu

PRO 12

KONTRA 1

FILM G30S/PKI TIDAK RELEVAN LAGI DIPUTAR

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menginstruksikan pada jajarannya untuk menggelar nonton bareng Film “Penumpasan Penghianatan PKI”. Namun Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai langkah ini kurang tepat. PBNU menganggap film tersebut berisi propaganda untuk membenarkan peristiwa dari sudut pandang tentara mengenai peristiwa tahun 1965. Selain itu, masyarakat dinilai telah mengetahui dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Kompasianer, setujukah Anda jika pemutaran film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI tidak relevan lagi diputar?    

20 September 20171 bulan lalu

PRO 15

KONTRA 16

TES KEPERAWANAN TIDAK AKAN MENEKAN ANGKA PERCERAIAN

Hakim Binsar baru-baru ini memberi usulan yang menarik, yakni agar melakukan tes keperawanan terlebih dahulu sebelum menikah. Ia menilai bahwa keperawanan menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian dan menurutnya dengan melakukan tes keperawanan terlebih dahulu sebelum menikah, angka ini bisa ditekan. Namun tidak sedikit netizen memberi reaksi berbeda. Tes keperawanan ini dianggap tidak memiliki korelasi dan tidak bisa meminimalisasi angka perceraian. Setujukah Anda dengan pernyataan bahwa tes keperawanan tidak akan menekan angka perceraian?    

11 September 20171 bulan lalu

PRO 16

KONTRA 8

PEMERINTAH SEHARUSNYA TIDAK MENAIKKAN DANA PARPOL

Pemerintah telah memutuskan menaikkan dana bantuan untuk parpol hampir sepuluh kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara. Meski keputusan telah ditetapkan oleh Menkeu Sri Mulyani, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menganggap dana parpol ini akan membebani APBN yang telah defisit dan kebijakan ini seharusnya dikaji ulang. Kompasianer, setujukah Anda bahwa pemerintah memang seharusnya tidak menaikkan dana parpol ini? 

29 Agustus 20172 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 2

KENAIKAN TARIF PARKIR AKAN MENGURANGI KEMACETAN JAKARTA

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta sudah tidak terkendali, hal ini menyebabkan kemacetan terjadi di mana-mana. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik sehingga mengurai kemacetan. Salah satunya adalah dengan rencana menaikkan tarif parkir sebesar 30 persen. Kompasianer setujukah Anda dengan statement bahwa kenaikan tarif parkir akan mengurai kemacetan di Jakarta?

18 Agustus 20172 bulan lalu

PRO 6

KONTRA 4

PASAL KARET UU ITE HARUS SEGERA DIREVISI

Curhatan Acho sebagai konsumen dinilai telah mencemarkan nama baik apartemen Green Pramuka. Acho kemudian menjadi tersangka dengan dijerat UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang dikenal dengan pasal karet. Disebut pasal karet karena pasal ini kerap disalahgunakan untuk membredel suara konsumen seperti kasus keluhan Prita pada RS Omni Internasional beberapa tahun silam. Kejadian ini terulang pada kasus Acho kali ini dan tuntutan untuk segera merevisi pasal karet ini kembali mencuat. Kompasianer setujukah Anda bahwa pemerintah harus segera merevisi pasal karet UU ITE ini?

08 Agustus 20172 bulan lalu

PRO 13

KONTRA 0

DANA HAJI TIDAK BOLEH DIINVESTASIKAN

Wacana kebijakan baru yakni menggunkan dana haji untuk diinvestasikan oleh pemerintah menuai pro kontra. Sebagian besar pihak mendukung wacana ini namun ada juga yang menolak dan menegaskan bahwa dana haji tidak boleh dimanfaatkan pihak manapun termasuk pemerintah selain untuk keberangkatan haji. Kompasianer, setujukah Anda bahwa dana haji tidak boleh diinvestasikan pemerintah untuk infrastruktur?

30 Juli 20173 bulan lalu

PRO 7

KONTRA 9

MEDIA SOSIAL HANYA BOLEH DIGUNAKAN ANAK DI ATAS 13 TAHUN

Presiden Joko Widodo menekankan pada orang tua agar membimbing anak menggunakan media sosial dengan baik. Pasalnya segala macam konten baik positif dan negatif ada di media sosial ini. Presiden bahkan menegaskan bahwa sebaiknya ada batasan usia bagi anak dalam menggunakan media sosial, setidaknya di atas 13 tahun. Kompasianer setujukah Anda dengan pernyataan bahwa media sosial hanya boleh digunakan anak di atas 13 tahun?

25 Juli 20173 bulan lalu

PRO 21

KONTRA 2