Pertamax, Subsidi, dan "Social Welfare"

 
Kata "pertamax" menjadi kata keramat di Kaskus, sebuah forum diskusi yang pernah menjadi forum terbesar di Indonesia. Kata itu menandakan komentar pertama atas threadyang dibuat. Keberhasilan "Pertamax" dianggap sebuah prestasi tersendiri, dan orang-orang berlomba untuk menjadi lebih cepat dan dahulu memberikan komentar "pertamax" itu.

 Saya tidak tahu asosiasi "pertamax" itu lebih tepat ke kata "pertama" yang dipelesetkan ataukah mengacu ke Pertamax, bahan bakar yang memberikan efek lebih kencang/cepat ke kendaraan yang menggunakannya.

Saya pengguna Pertamax. Kesadaran penggunaan Pertamax itu datang ketika saya kuliah "Seminar Keuangan Publik". Dosen saya seorang senior yang kukuh pada prinsip-prinsip kebenaran. Pernah dia bercerita pengalamannya bersitegang dengan setiap tukang parker karena tidak memberikan karcis parkir. 

Memang remeh, hanya seribu dua ribu, tapi parkir adalah retribusi daerah. Karcis adalah bentuk pengawasan terhadap retribusi tersebut. Memastikan setiap satu rupiah pun ke kas negara/kas daerah adalah tugas warga negara. Dalam hal subsidi, ia juga bercerita tujuan pemerintah memberikan subsidi. Maka, subsidi tepat sasaran menjadi kunci bagi fiscal sustainability. "Apakah Anda-Anda ini merasa sebagai rakyat miskin yang berhak menerima subsidi?" tanyanya. Sejak saat itu, saya pakai Pertamax dan memasang listrik 1300 ampere di rumah.

Ternyata, tak ada ruginya memakai Pertamax. Sebagai seorang pejalan (dengan sepeda motor), pemakaian Pertamax ternyata lebih hemat dan tarikannya lebih enak. Hal ini memudahkan saya yang sering berjalan-jalan ke air terjun melewati medan pendakian dengan jarak yang cukup jauh. Pernah saya ke Curug Nangka dari Tajur Halang, jarak sekitar 30 Km, dan cukup sekali mengisi bahan bakar, 3 liter doang. Juga pernah ke Curug Cibareubeuy di Subang, dari Bandung, juga dengan bahan bakar yang sangat hemat.

Jalan-jalan. Dokumentasi pribadi.

Seperti yang diketahui, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar untuk menambah ruang fiskal menyebabkan hanya solar yang masih disubsidi karena solar banyak digunakan untuk nelayan dan pertanian. Meski para praktiknya, premium (yang akan dihilangkan karena tuntutan emisi karbon) masih disubsidi (hanya saja dikurangi subsidinya). Pertalite, Pertamax, dan bahan bakar di atasnya tidak disubsidi. Harga bahan bakar jenis ini bergantung pada harga pasar, fluktuatif.

Pengalihan penggunaan premium ke Pertalite dan Pertamax juga cukup bagus karena banyak kendaraan sekarang mensyaratkan bahan bakar dengan RON minimal 90 agar awet. Namun, keadaan ini sebenarnya memicu sebuah kekhawatiran. Saat ini harga minyak dunia relatif rendah sehingga harga pasar bahan bakar tersebut masih dalam jangkauan. Bagaimana jika kemudian harga minyak dunia menembus 100 dolar per barel dalam waktu singkat seperti zaman SBY?

Wartabuana.com

Keadaan itu akan memicu kenaikan harga bahan bakar. Ketika, kendaraan distributor menggunakan bahan bakar tersebut, maka memicu kenaikan harga distribusi yang akan menimbulkan dampak kenaikan harga barang. Inflasi terjadi. Pada itu, pemerintah akan memilih kembali, melindungi konsumen dengan menerapkan subsidi yang berakibat pada jebolnya APBN, ataukah membiarkan segalanya menjadi mekanisme pasar---yang artinya pemerintah pro liberalisme pasar?

Kenaikan harga minyak ini juga akan memantik isu pemerintah dan BUMN. Ketika kenaikan harga minyak terjadi, ekses positif bagi pemerintah adalah kenaikan pajak bahan bakar juga terjadi. Pajak ini menjadi sumber penerimaan Negara untuk membiayai belanja Negara. 

Di sisi lain, BUMN akan mendapatkan profit ketika industri minyaknya berjalan, yang sebenarnya berapa pun harga minyak, tidak akan terdampak, selama konsumen membeli. Kritik yang kerap dilontarkan Kwik Kian Gie pada Pertamina adalah pembukuan dua saku---mempertanyakan apakah penetapan harga minyak sudah pro rakyat ataukah pro profit?

Pikiran-pikiran seperti itu kadang mengerumuni saya.

Tapi, mudah-mudahan, seperti tujuannya, pembentukan BUMN adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap langkah yang dilakukan oleh Pertamina dan BUMN lainnya benar-benar memikirkan kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. Karena negara ini ada demi social welfareitu.