Seharian ini linimasa media sosial, khususnya Facebook dan Instagram bersliweran postingan "Dia yang namanya tak boleh disebut di FB dan IG..."
Awalnya kukira ada buku Harry Potter yang baru. Tahu kan, di kisah Harry Potter ada tokoh yang Namanya Tak Boleh Disebut. Dalam kisah Harry Potter, Dia Yang Namanya Tak Boleh Disebut adalah Lord Voldemort alias Tom Riddle, penyihir hitam paling sakti yang punya cita-cita memurnikan masyarakat penyihir. Para penyihir dalam kisah Harry Potter tidak berani menyebutkan namanya karena khawatir tokoh itu sewaktu-waktu bisa muncul dan menebar teror.
Ternyata, postingan yang jadi trending topic di Facebook dan Instagram ini tidak ada hubungannya dengan Lord Voldemort atau kisah Harry Potter. Melainkan merujuk pada kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS), pemimpin dan imam besar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia.
Lalu, mengapa netizen simpatisan HRS dan FPI ramai-ramai mengunggah postingan tersebut?
Usut punya usut, postingan ini ternyata untuk menyindir "algoritma" Facebook yang - konon - sejak Agustus 2017 mulai memblokir foto dan nama HRS.
Tak hanya membekukan halaman dan akun FPI, setiap akun yang memposting foto HRS langsung dihapus Facebook dan mendapat surat peringatan. Bahkan postingan yang memuat foto HRS sebelum tahun 2017 juga tak luput dari aksi bersih-bersih Facebook.
Tak ada yang tahu apa alasan Facebook membuat satu algoritma khusus sehingga setiap akun yang memposting foto dan menyebut nama HRS langsung dihapus postingannya. Jika masih ngotot dan lebih dari tiga kali mendapat surat peringatan, akun tersebut dinonaktifkan permanen.
Banyak netizen menduga algoritma khusus yang dapat menyaring foto dan nama HRS ini dibuat setelah petinggi Facebook bertemu dengan pemerintah Indonesia. Menkominfo Rudiantara ketika itu bertemu dengan perwakilan Facebook, yakni Global Head of Content Policy Facebook, Monica Bickert, dan Head of Public Policy, Southeast Asia, Alvin Tan, di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017 yang dilanjutkan pertemuan pihak Facebook dengan pihak Istana.
Isi pertemuan tersebut diantaranya berkaitan dengan pengendalian informasi yang dianggap berbahaya bagi pemerintah tapi berbeda dengan Facebook.
"Ada beberapa isu yang mungkin menurut kita bahaya, tapi menurut Facebook lain. Harus ada kesepahaman persepsi di situ. Makanya akan dikaji lebih lanjut," kata Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Abrijal Pangerapan dikutip dari Kompas.
