Mohon tunggu...
Himam Miladi
Himam Miladi Mohon Tunggu... Penulis

Penulis Konten | warungwisata.com | Email : himammiladi@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Edukasi Pilihan

Rekam Jejak Mata Pelajaran PSPB yang Kini Hilang

24 September 2020   09:31 Diperbarui: 24 September 2020   09:41 86 7 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Rekam Jejak Mata Pelajaran PSPB yang Kini Hilang
Kebijakan Orde Baru yang mewajibkan pelajaran PSBB adalah upaya memberi penyadaran sejarah pada generasi muda (foto buku: tangkapan layar dari laman ecommerce Depot Buku Bekas)

Saat sekolah dasar dulu, salah satu mata pelajaran favoritku adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Bukannya mau sombong, sejak kelas 1 hingga 6 SD, nilai PSPB-ku tak pernah kurang dari 9.

Selain karena menyukai kisah-kisah kepahlawanan, cara guruku mengajarkan PSPB juga membantu nilai PSPB-ku selalu bagus. Pak Muslih, guru yang mengajar PSPB sekaligus kepala sekolahku dulu mengajar PSPB bak seorang pendongeng. Apalagi saat beliau menceritakan peristiwa pemberontakan G30S/PKI. 

Maklum, Pak Muslih sendiri merupakan salah satu pelaku sejarah yang hampir jadi korban kekejaman PKI di daerah kami. Itu sebabnya, selain mendapat nilai yang bagus, di kelas 6 SD aku sudah hafal banyak nama pahlawan nasional dan beberapa peristiwa sejarah perjuangan masa proklamasi dan sesudahnya.

Membandingkan dengan anakku sendiri yang sekarang duduk di kelas 6 SD, sungguh jauh berbeda. Di kelas yang sama dengan saat aku sekolah dulu, anakku sering lupa di mana teks proklamasi dibaca Bung Karno, peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret, siapa itu Supriyadi, apalagi kenal nama Arief Rahman Hakim. Bukan karena anakku tidak pintar, tapi aku berpikir nama-nama pahlawan dan peristiwa perjuangan pahlawan itu tidak diperkenalkan dengan baik dalam kurikulum 2013.

Munculnya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Dalam Kurikulum Nasional

"Jangan sekali-sekali melupakan sejarah," begitu kata Bung Karno dulu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang dan menghargai jasa pahlawannya.

Di era Orde Baru, PSPB merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas semasa Orde Baru. PSPB juga menjadi satu-satunya mata pelajaran yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), berdasarkan TAP MPR RI Nomor II/MPR/1983. Naskah GBHN halaman 763 poin d menyatakan,

"Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa."

Dijadikannya PSPB sebagai mata pelajaran wajib bagi anak-anak sekolah tingkat SD sampai SMA tak bisa dilepaskan dari peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nugroho Notosusanto. Dikutip dari Historia, ketika itu Presiden Soeharto merasa tidak puas terhadap pengajaran sejarah dalam Kurikulum 1975. 

"Ruang lingkup dan materi pengajaran sejarah Indonesia dalam Kurikulum 1975 dikritik oleh Presiden Soeharto karena tidak dapat menanamkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ia menggagas perlunya menjadikan pendidikan sejarah di sekolah sebagai alat untuk mewariskan semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang tumbuh dan berkembang selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949," tulis Abdul Syukur dalam disertasinya, "Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis".

Merespon keinginan Presiden Soeharto, Mendikbud Nugroho Notosusanto kemudian merekomendasikan kepada MPR RI untuk memasukkan PSPB dalam GBHN agar memiliki legalitas yang kuat untuk dijadikan mata pelajaran wajib. Namun sayang, dalam perjalanan pengajarannya PSPB menuai kontroversi.

Kontroversi PSPB dan Skandal Ilmiah yang Menjeratnya

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x