Memang, ada beberapa rumah sakit atau klinik yang pemikirannya sudah lebih modern. Seperti ketika aku mengantar Ibu kontrol di poliklinik penyakit dalam. Setelah menyerahkan obat, petugas klinik bilang kalau kontrol lagi bulan depan cukup membawa surat kontrol saja, tidak perlu fotokopi KTP dan kartu BPJS.
Sistemnya dibuat mirip dengan pembayaran tiket kereta api menggunakan uang elektronik. Misalnya, sewaktu beli tiket kereta api di KAI Access, lalu bayarnya pakai LinkAja, verifikasi lewat kode OTP dilakukan saat pertama kali daftar. Kalau mau beli tiket kereta lagi dengan mode pembayaran yang sama, aku tidak perlu verifikasi berulangkali. Kecuali kalau aku ganti handphone sehingga harus memasang ulang aplikasinya.
Fenomena "Gagap Digital" seperti pengalamanku di rumah sakit ini masih sering kujumpai di beberapa instansi, baik pemerintah maupun swasta. Beberapa waktu lalu, ada teman yang mengirim poster pelatihan digital yang diselenggarakan sebuah instansi pemerintah Kota Malang.
Posternya keren dan materi pelatihannya juga sangat menarik: Workshop Animasi dan Video untuk UMKM. Di bagian bawah poster, tertera informasi: Untuk Pendaftaran Peserta, silahkan hubungi saudara Fulan dari Dinas titik-titik di nomor 081xxx.
Bermaksud ikut, aku lalu menghubungi nomor yang tercantum tersebut.
"Siang pak Fulan, saya Himam. Kalau mau ikut Workshop Animasi dan Video bagaimana pendaftarannya?"
"Selamat siang. Silahkan datang ke kantor Dinas titik-titik di Block Office untuk mengisi formulir registrasi, dilengkapi dengan fotokopi KTP ya."
Potongan percakapan di WhatsApp itu lalu kubagikan di grup WA, dan kontan jadi bahan tertawaan.
"Apa perlu kita bikin proposal ke Pemkot untuk mengadakan pelatihan "Cara Menggunakan Google Form dan Google Sheet untuk Pendaftaran Online," kata temanku sambil memasang emoticon tertawa ngakak.
Di era digital, birokrasi konvensional yang masih membutuhkan fotokopian semestinya sudah mulai dikurangi. Manajemen sistem informasi kita sudah terintegrasi dengan baik.
