"Kita memiliki kartu, yakni kartu tanda penduduk, kartu kita sudah canggih, ini memiliki teknologi dengan big data, single identity number. Semua fasilitas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua ada di sini. PKH kita tambah PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini," pamer Sandiaga.
Beberapa hari yang lalu, saya membuka rekening untuk keperluan tabungan haji di salah satu bank. Ketika memverifikasi data nama ibu kandung, petugas bank mengatakan ada ketidakcocokan.
"Maaf pak, nama ibu kandungnya dicocokkan sesuai data Disdukcapil ya," kata petugas bank pada saya.
"Maksudnya bagaimana, Mbak?" tanya saya tidak mengerti. Setahu saya, nama ibu kandung saya ya sudah sesuai dengan yang saya tuliskan di formulir data nasabah.
"Ini ada huruf J di depan huruf Y, jadi data di formulir saya cocokkan dengan data di Disdukcapil ya, Pak," kata petugas bank menjelaskan.
Saya lantas mengiyakan saja karena bagaimanapun juga, data yang ada di Disdukcapil menjadi pedoman database dari bank yang bersangkutan.
Apa yang saya alami tersebut lantas membuat saya berpikir dan mengangguk setuju manakala mendengar pernyataan penutup dari cawapres Sandiaga Uno dalam debat cawapres Minggu, 18 Maret 2019. Bukan karena saya berdiri dan memihak pasangan calon Prabowo-Sandi, tapi saya melihat apa yang disampaikan Sandiaga tersebut secara logis memang tepat.
Dalam closing statement-nya, Sandi mengatakan, "Mari ibu-ibu buka dompet masing-masing. Ada satu kartu, yaitu KTP kita yang sudah memiliki chip dan memiliki data besar bangsa ini. Tidak perlu ada kartu-kartu lain. Cukup satu kartu ini untuk mengakses seluruh fasilitas yang menjadi hak warganya dan akan jauh lebih efisien.
(Seketika seluruh pendukung paslon 02 berdiri dan keluarkan KTP).
Usai acara debat, kepada pers Sandiaga mengatakan banyaknya kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi beban anggaran negara. Karena itu, dia ingin menjadikan KTP elektronik sebagai kartu yang dapat menjadi akses ke berbagai program pemerintah.
