Dalam laporan yang diterbitkan Thomson Reuters dan Dubai Islamic Economy Development Center pada akhir 2017, prospek cerah industri halal diperkirakan akan meledak dalam lima tahun kedepan.
Sektor ini diperkirakan akan tumbuh dari $ 1,24 triliun pada tahun 2016 sampai $ 1,93 triliun pada tahun 2022. Sektor makanan dan minuman (F&B) masih menjadi pasar industri halal yang paling dominan, diikuti oleh industri pakaian jadi sebesar $ 254 miliar, media dan hiburan sebesar $ 198 miliar, akomodasi (termasuk didalamnya adalah pariwisata) dengan nilai $ 169 miliar, dan obat-obatan dan kosmetik senilai $ 83 miliar dan $ 57,4 miliar, kata laporan tersebut.
Meski masih didominasi oleh sektor makanan dan minuman, sektor akomodasi dan pakaian halal juga diprediksi akan meledak seiring dengan semakin meningkatnya permintaan dari konsumen Muslim. Jaringan hotel-hotel internasional kini menyediakan paket akomodasi halal yang ramah keluarga.
Sistem home sharing, seperti yang dilakukan oleh agen akomodasi online Airbnb mampu menciptakan pasar akomodasi halal bagi turis Muslim yang terus meningkat permintaan pasarnya. Belanja turis Muslim untuk akomodasi adalah $ 169 miliar pada tahun 2016, dan diperkirakan akan tumbuh menjadi $ 283 miliar pada tahun 2022.
Membaca laporan tersebut, maka jadi pertanyaan besar apabila beredar kabar Bali, sebagai ikon destinasi wisata Indonesia justru menolak ide pariwisata halal. Disaat banyak negara-negara non muslim berlomba memberi layanan halal pada sektor pariwisata mereka, penolakan masyarakat/pemerintah Bali terhadap pariwisata halal justru dinilai sebuah kemunduran.
Penolakan tersebut justru membuat banyak pihak menilai masyarakat Bali berpandangan sempit. Mereka seolah hanya melihat penerapan Pariwisata Halal di daerahnya dari kulit luarnya saja, dari diksi Halalnya saja. Mereka seolah apriori terhadap kata halal dan menggeneralisir kata halal berarti sama dengan menerapkan hukum syariah islam.
Jika dipahami seperti itu, alangkah bodohnya pemerintah negara atau pemerintah daerah di negara non muslim yang justru berlomba-lomba menawarkan paket wisata atau layanan halal. Alangkah bodohnya pemerintah Thailand yang menargetkan status negara mereka sebagai Halal Kitchen of The World pada 2031 nanti.
Pariwisata halal bukanlah menerapkan hukum syariah Islam secara menyeluruh di berbagai sektor pelayanan masyarakat. Pariwisata halal adalah bagaimana suatu daerah bisa menawarkan konsep pariwisata yang bisa sepenuhnya diterima tanpa keraguan oleh tamu-tamu atau pengunjung dari negara-negara muslim.
Seperti yang dilaporkan Thomson Reuters, belanja turis muslim di sektor akomodasi (termasuk pariwisata) diperkirakan akan tumbuh menjadi US$283 miliar pada tahun 2022. Ini adalah pangsa pasar yang sangat menggiurkan. Negara manapun yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pilar pendapatan nasionalnya pasti akan berlomba-lomba memberikan layanan terbaik bagi turis muslim.
Memang, Bali masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di dunia. Dalam rilis Indeks Kota Tujuan Global 2018 yang dikeluarkan Mastercard, Bali berada di peringkat 20 kota yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2017 dengan jumlah pengunjung internasional sebanyak 8,3 juta orang.
Tapi, angka jumlah kunjungan tersebut tidak berarti apa-apa jika melihat berapa banyak waktu yang dihabiskan pengunjung di tempat tersebut. Atau jumlah uang yang dibelanjakan pengunjung. Masih menurut rilis Mastercard, Bali tidak ada dalam daftar kota dengan jumlah belanja pengunjung terbesar. Bali kalah dengan Dubai, Palma de Malorca, Mekkah, Phuket atau Bangkok yang pengunjungnya rata-rata menginap 4,5 malam dengan besar pengeluaran rata-rata US$200 dolar setiap harinya.
