Penemuan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP) menimbulkan keresahan dan spekulasi yang semakin liar. Seperti diberitakan banyak media sebelumnya, seorang WNA di Cianjur berinisial GC diketahui memiliki e-KTP, mirip dengan eKTP milik WNI.
Disdukcapil Cianjur membenarkan penemuan tersebut. Sementara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menyebut berita WNA yang memiliki eKTP adalah super hoaks yang sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mendagri Tjahyo Kumolo sendiri menyatakan, tidak ada masalah dari penemuan eKTP yang dimiliki WNA asal China tersebut. Menurut Tjahyo, penerbitan eKTP pada WNA yang sudah memenuhi persyaratan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang yang dimaksud Mendagri adalah UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pasal 63 Ayat (1) UU Adminduk menyebutkan "Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki e-KTP".
Simpang siurnya informasi yang isu-isu liar yang mengiringi berita penemuan e-KTP milik WNA semestinya tidak perlu terjadi apabila e-KTP WNA memiliki bentuk fisik atau tampilan umum yang berbeda. Dari foto-foto yang dimuat media massa, e-KTP milik WNA mirip sekali dengan e-KTP milik WNI.
Perbedaannya hanya terdapat pada kolom informasi di dalamnya. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, ada tiga perbedaan dari e-KTP WNA dan e-KTP WNI.
Perbedaan pertama adalah masa berlakunya. Pada e-KTP WNA ada masa berlaku, yakni lima tahun dari tanggal penerbitan atau sesuai dengan ijin tinggal yang bersangkutan. Sementara e-KTP WNI berlaku seumur hidup.
Perbedaan kedua adalah status kewarganegaraan yang bersangkutan. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan sebagai perbedaan. Namanya saja WNA, sudah tentu status kewarganegaraannya bukan Indonesia.
Perbedaan ketiga menurut Zudan adalah tiga kolom isian yang tercantum dalam e-KTP milik WNA ditulis dalam bahasa Inggris. Tiga kolom tersebut adalah kolom agama, status perkawinan dan pekerjaan.
Namun ada yang aneh dan lucu terkait penulisan isi kolom dalam bahasa Inggris ini. Seperti yang terlihat dalam foto e-KTP WNA yang dimuat media massa, yang ditulis dalam bahasa Inggris adalah kolom jawaban.Â
Perhatikan saja foto e-KTP tersebut, apakah wajar pada sebelah kiri ditulis Status Perkawinan, dan jawabannya adalah "Married"? Alangkah lucunya bila ditanyakan Agama dan jawabannya "Christian"? Apakah tidak aneh apabila ditanyakan Pekerjaan, jawabannya "Others"?
Yang terpikirkan saat melihat dan membaca e-KTP milik WNA ini adalah: betapa kacaunya sistem administrasi negara kita. Betapa sok ke-Inggris-annya petugas yang menerbitkan e-KTP milik WNA tersebut.
Apakah ini sudah menjadi standard pengisian e-KTP milik WNA? Jika ini sudah menjadi standar pengisian secara nasional, saya harap para pejabat di Kemendagri masih memiliki rasa malu!
Kalau memang ingin dibuat berbeda, seharusnya tidak hanya penulisannya saja. Seluruh tampilan e-KTP juga harus dibuat berbeda!. Zudan sendiri mengakui bahwa bentuk fisik, atau tampilan muka e-KTP milik WNA sama dengan e-KTP WNI. Background foto merah dan background kartu berwarna biru dengan tulisan Kartu Tanda Penduduk.
Dengan tampilan umum seperti ini, sulit rasanya bila sewaktu-waktu ada petugas yang hendak memeriksa e-KTP. Apalagi yang ditulis dalam bahasa Inggris cuma tiga kolom saja. Bila tidak teliti, bisa saja e-KTP milik WNA dianggap e-KTP milik WNI.
Untuk menghindari kesalahan pemeriksaan, dan untuk menghindari persepsi atau spekulasi liar dari masyarakat umum, Kemendagri harus secepatnya mengganti format e-KTP milik WNA. Tampilan umumnya harus dibuat berbeda dengan e-KTP WNI.
Misalnya menggunakan background warna yang berbeda, atau dengan memberi tambahan keterangan KTP WNA. Begitu pula dengan penulisan kolom isiannya. Semua harus ditulis dalam bahasa Inggris. Jangan cuma tiga kolom jawaban saja, sementara kolom pertanyaannya masih menggunakan bahasa Indonesia.
