KPK dan Prabowo-Sandi Satu Suara Soal Penanganan Korupsi

Dalam Debat Capres pertama, pasangan Prabowo-Sandi memaparkan strategi mereka untuk meminimalkan korupsi. Gagasan Prabowo adalah dengan memperbaiki kesejahteraan birokrat dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, mereka akan bisa bekerja maksimal, bersih dan berintegritas.

Gagasan tersebut langsung ditelan mentah-mentah oleh banyak orang yang mengatakan tidak ada jaminan bahwa dengan memberikan gaji besar bisa membuat pejabat dan aparat penegak hukum tidak akan melakukan korupsi. 

Banyak pula yang mencibir gagasan tersebut dengan mengatakan, "Belum jadi presiden kok sudah berambisi memperkaya pejabat."

Ide untuk menaikkan gaji birokrat dan aparat penegak hukum sebenarnya bukan ide yang baru. Artinya, bukan hanya Prabowo saja yang melontarkan gagasan tersebut. 

Belum satu bulan yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk menaikkan gaji atau remunerasi bagi bupati dan walikota dalam upaya untuk meminimalkan risiko terjadinya korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, gaji bupati dan wali kota terlalu kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan ongkos politik selama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). "Harapan kami remunerasi akan ditinjau," kata dia dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ia menengarai kecilnya gaji menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat korupsi. Sejauh ini, lembaga antirasuah sudah memproses hukum 104 kepala daerah dalam kasus korupsi.

Terhadap usulan KPK tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengkaji remunerasi atau gaji para kepala daerah. "Memang sudah saatnya untuk dibenahi," kata Sri Mulyani di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, usulan pengkajian skema remunerasi kepala daerah dari KPK merupakan masukan yang baik. Usulan ini juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden juga memiliki perhatian yang sama mengenai masalah remunerasi pejabat di daerah. "Tentu kami akan lihat implikasinya terhadap penyelenggaraan (negara)," kata Sri Mulyani.

Jadi, gagasan tentang menaikkan gaji dan anggaran bagi birokrat serta aparat penegak hukum bukan sesuatu yang aneh. KPK sepakat, dan pemerintah saat ini tengah mengkajinya.