Penerimaan peserta didik tahun ajaran baru memasuki tahap pendaftaran awal. Beberapa unit sekolah di wilayah DKI Jakarta sudah membuka pendaftaran penerimaan siswa didik baru dengan berbagai jalur, diantaranya jalur zonasi dengan seleksi, jalur afirmasi dan jalur bina RW.
Permasalahan PPDB Jakarta santer dibahas masyarakat sekitar wilayah DKI Jakarta pekan ini. Penolakan orang tua murid muncul, akibat banyaknya syarat dan ketentuan seleksi yang dibebankan pada calon siswa ataupun siswi.
Persoalan pertama, yaitu penetapan usia pada seleksi jalur zonasi. Hal tersebut menjadi perdebatan para orang tua murid, dikarenakan pernyataan tersebut merugikan sebagian pihak yang belum memenuhi persyaratan. Jika demikian, maka mereka harus dibebankan lebih untuk mengambil sekolah swasta dengan harga yang lebih tinggi.
Kedua, opsi seleksi yang diberikan pemerintah melalui jalur bina RW. Pilihan tersebut dirasa mendesak para orang tua calon siswa ataupun siswi. Titik permasalahan terletak pada wilayah RW yang tidak memiliki sekolah yang ingin dituju seperti SMP atau SMA, dimana kuota siswa yang dapat bersekolah  yang akan semakin sedikit dan menyulitkan para wali murid.
Polemik lain yang terjadi selama masa PPDB DKI Jakarta, bahwa tercium adanya pungutan liar uang masuk sekolah oleh oknum-oknum tertentu. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji menegaskan hal serupa yang terjadi di setiap tahun pada PPDB DKI Jakarta (TEMPO.CO, 03/07/2020).
Harapan baik turut di suarakan oleh para wali murid dan masyarakat DKI Jakarta. Masyarakat berharap pemerintah mampu menangani kasus yang panjang dan menyangkut kemaslahatan generasi penerus bangsa, sehingga anak-anak bangsa mampu menjalani jenjang pendidikan dengan merata.
