Ekonomi Brunei Darussalam Terpuruk, China Investasi Besar-besaran

Brunei Darussalam, sebuah negara tetangga Indonesia yang tak banyak dikenal secara mendalam oleh warga Indonesia karena luas negara nya yang tidak terlalu besar dan berada di pantai utara pulau Kalimantan dan berada di tengah-tengah Negara bagian Serawak Malaysia. 

Brunei Darussalam memiliki Ibukota yang bernama Bandar Sri Begawan dan memiliki kemandirian ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, ditambah lagi jumlah penduduk sedikit dan sangat harmoni.

Namun, tahukan Anda kondisi terkini negara yang di pimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah tersebut? Diperkirakan Brunei Darussalam akan mengalami krisis yang cukup signifikan.

Meski 90% pemasukan negara berasal dari tambang minyak dan gas, tapi sayangnya negara tersebut tidak memiliki tenaga kerja terampil yang mampu mengolah energi tersebut. segala kelimpahan yang diberikan 'gratis' oleh sultan menurut saya membuat rakyat menjadi terlena. 

Mulai dari biaya pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang digratiskan, hingga jaminan kesehatan dan subsidi perumahan yang sangat besar.

Menurut catatan Departemen Luas Negeri AS tahun 2011, Brunai memproduksi sekitar 167.000 barel minyak setiap hari (180.000 barel vesri laporan IMF tahun 2014), menjadikannya negara penghasil minyak terbesar keempat di Asia Tenggara. Brunei juga menghasilkan sekitar 25,3 juta meter kubik gas alam cair per hari, membuatnya jadi eksportir gas alam terbesar ke 9 di dunia.

Brunei memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan migas. Sebanyak 95% komoditas ekspor Brunei adalah minyak dan gas. Migas pun menyumbang 90% pendapatan pemerintah, sangat jauh lebih besar ketimbang pemasukan dari jasa, konstruksi, agrikultur, dan bidang-bidang lainnya. 

Hal tesebut membawa dampak positif untuk menaikkan standar kesejahteraan warga, terutama di era 1990-an dan 2000-an. Prestasinya melampaui negara-negara tetangga dengan luas teritori dan jumlah warga yang lebih besar. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia, Brunei sejajar dengan Singapura yang diklasifikasikan sebagai 'negara maju'.

Namun, kontribusi migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Brunei turun dari 53,3% pada tahun 2014 menjadi sekitar 50% pada Januari 2018. 

Pada tahun 2014, Brunei mencatat defisit fiskal, yakni -0.7% dari PDB. Setahun kemudian angkanya angjok lebih parah lagi hingga -14% dari PDB atau bisa dibilang yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Kondisi ini berdampak langsung pada keuangan pemerintah maupun kehidupan warga. Pada tahun 2017, anggaran belanja negara Brunei dipangkas lebih dari $100 juga. 

Pemerintah mesti melakukan penghematan dengan menjajaki ulang kemana uang dialirkan. Staf pemerintah yang jumlahnya dirasa cukup, misalnya, membuat beberapa tahun kebelakang tidak ada program perekrutan pegawai baru.