[caption id="attachment_39828" align="alignleft" width="250" caption="Sumber Foto : (Koran SI)"][/caption] Pansus Hak Angket Century sudah menetapkan nama-nama beberapa pejabat yang mereka yang dianggap terkait atau mengetahui kisruh "bail out" Bank Century, dan akan dipanggil. Diantaranya Wakil Presiden Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Mantan Wapres Jusuf Kalla, Komjen Pol Susno Duaji dan Robert Tantular. Dalam rapat yang dilaksanakan Kamis (17/12), kembali politisi Golkar yang menjadi anggota pansus Bambang Soesatyo meminta agar tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengucuran dana talangan untuk Bank Century menjadi berstatus nonaktif saat menjalani pemeriksaan Pansus. Dia mengambil contoh Kepala Bareskrim Komjen Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga yang secara sukarela non aktif saat akan diperiksa Tim delapan. Pansus Hak Angket DPR kemudian mengeluarkan imbauan agar pihak-pihak yang terkait dan menjadi saksi dalam kasus Bank Century sebaiknya menonaktifkan diri dari jabatannya. Tujuannya, selain untuk mengoptimalisasi tugas-tugas, Pansus Hak Angket melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data, menjunjung tinggi moralitas, keteladanan, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta menyikapi sikap batin rasa keadilan masyarakat dan sepanjang penyelenggara yang terkait Bank Century terganggu tugas-tugasnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan pada Wapres Bodiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tetap aktif bekerja sambil menjalankan proses pemeriksaan oleh Pansus Angket Century di DPR. Imbauan untuk nonaktif tidak perlu dilakukan. "Baik Wapres Boediono maupun Menkeu Sri Mulyani tidak perlu berstatus nonaktif dan tidak perlu berhenti sementara atau diberhentikan," kata Presiden SBY saat jumpa pers di Kopenhagen, Denmark, Jumat (18/12). Dari fakta tersebut diatas, apa yang terbaca? Diantara anggota pansus, yang paling gencar menyarankan agar Wapres dan Menkeu menonaktifkan diri selama pemeriksaan adalah Bambang Soesetyo  yang berasal dari Golkar. Kembali nampak adanya serangan sistematis dari kubu Golkar terhadap kedua pejabat pemerintah tadi. Yang agak kurang pas adalah membandingkan keduanya dengan Susno dan AH Ritonga pada kasus Bibit-Chandra. Entah cara berfikir pansus seperti apa, membandingkan Wapres sebagai orang kedua di negara ini serta seorang menteri dengan levelering jabatan yang jauh beberapa tingkat dibawahnya. Yang anehnya kemudian pansus secara aklamasi mengeluarkan juga imbauan tersebut. Sangat disayangkan para anggota pansus kurang menghargai arti dari pansus sebagai sebuah hak dan peran wakil rakyat yang semestinya diletakkan tinggi dengan kewibawaan yang terjaga. Tidak terlalu mudah membuat imbauan yang kelasnya kurang. Pansus mengeluarkan imbauan yang kurang "greng," mengimbau apabila kedua pejabat merasa terganggu dengan urusan pemeriksaan di pansus disarankan menonaktifkan diri. Aneh bukan? Jelas imbauan akan mudah disanggah, jadi untuk apa dikeluarkan setelah melalui debat berkepanjangan, namanya membuang enersi Pansus yang seharusnya disiapkan untuk kelanjutan tugasnya. Presiden dengan enteng menjawab agar Wapres dan Menkeu tetap aktif bekerja sambil menjalani proses pemeriksaan pansus. Mohon maaf, kemudian penulis menjadi agak pesimis dengan apa yang dipertontonkan pansus tersebut. Dalam beberapa tayangan di media elektronik, lebih nampak suasana pansus  bergembira, tertawa  ria dan nampak sebuah euforia kemenangan yang justru menunjukkan suasana kurang serius. Ada suatu kekhawatiran, mengingat bahwa sidang pemeriksaan terhadap para pejebat tinggi tersebut akan dilakukan secara terbuka, artinya akan diliput media. Yang dikhawatirkan, para anggota pansus tersebut kelasnya jauh dibawah Pak Boediono dan Sri Mulyani. Perlu diwaspadai keduanya adalah ilmuwan yang sudah kenyang makan asam garam, berpendidikan tinggi, berpengalaman didalam dan di luar negeri, matang di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan yang mereka geluti. Sementara, seperti yang dikatakan oleh politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, para anggota pansuspun pernah ditegurnya karena kurang faham dengan fungsi pansus, tidak bisa membedakan  antara  penyelidikan dan penyidikan, katanya. Tanpa menguasai semua teori dan materi yang jelas sangat dikuasai oleh Pak Boed dan Mbak Ani, nampaknya kita akan disuguhi tontonan dimana mirip mahasiswa mencoba menguji dosennya. Pemeriksaan keduanya di pansus nanti adalah diskusi teori tinggi dunia perbankan dan makro ekonomi sekaligus. Keputusan yang diambil KSSK hingga pukul lima pagi bukanlah sebuah keputusan sederhana yang bisa digempur dengan mudah oleh pansus. Memang pansus memiliki Gayus Lumbun yang profesor sebagai "back bone," akan tetapi mampukah Gayus membuka semua rahasia dibalik keputusan bail out tersebut, yang jelas domainnya diluar keilmuwan yang belum tentu dikuasainya secara penuh. Diskusi tidaklah cukup bermodalkan teori yang hanya berdasarkan logika saja, tetapi akan meluas keranah yang lebih luas, dengan awal kasus "dampak sistemik." Kesimpulannya, sudah siapkah mereka?. Jadi sebetulnya ini merupakan kegiatan yang demikian sangat serius atau sebuah permainan belaka? Beberapa partai didalam pansus adalah mereka yang berkoalisi dengan partai pemerintah, Partai Demokrat. Akan tetapi serangan muncul lebih gencar dari Golkar sebagai partai koalisinya, memang PDIP nampak juga giat menyerang, tetapi intensitas serangannya jelas kalah jauh dibandingkan Golkar. Oleh karena itu mari kita tunggu babak yang akan dimainkan oleh beliau-beliau sebagai wakil rakyat dan pengemban amanah. Hati-hati, semua mata tertuju ke Senayan, kegagalan ulah politik yang akan menghukum adalah rakyat, mereka tidak akan dipercaya lagi. Dampaknya akan besar baik menyangkut kewibawaan DPR ataupun nanti pada pemilu 2014. Mari kita tunggu. PRAYITNO RAMELAN, Yang ikut memperhatikan.
