Fajar mengatakan, upaya penyemaian garam yang dilakukan setiap hari diharapkan mampu menurunkan intensitas hujan di Jabodetabek.
"Harapannya ketika selesai dilakukan penyemaian ini, hujan akan jatuh di luar jabodetabek," katanya. Ternyata yang dilakukan itu terbukti berhasil dan sukses besar.
Dalam kasus banjir meneror masyarakat Jabodetabek, BMKG sebenarnya sudah meramal potensi hujan besar yang akan terjadi. Kabid Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Hary Tirto Djatmiko bulan Desember 2017 mengatakan, di awal tahun mendatang (2020) curah hujan akan tinggi.
Dari mulai Januari sampai Maret masih tinggi terutama untuk beberapa wilayah seperti di bagian selatan pulau Sumatera, pulau Jawa hingga NTT, Kalimantan bagian Tengah, Sulawesi dan Papua.
Hanya masyarakat Jabodetabek yang selama ini sudah terbiasa kebanjiran, sehingga mengacuhkan ancaman, ada beberapa daerah langganan kebanjiran.
Tidak sadar bahwa kini telah terjadi perubahan iklim, hujan ekstrem dan banjir besar tidak terkirakan bisa terjadi, meluas tak terkirakan.
Dengan kasus banjir awal Januari 2020, penduduk disadarkan agar mewaspadai teror air bah yang bisa menjadi tsunami mini, tetapi tetap mengerikan.
Banjir Mengontaminasi Politik
Presiden Jokowi mengatakan banjir besar yang terjadi di awal tahun 2020 disebabkan berbagai faktor. "Disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita buang sampah di mana-mana," tegasnya saat berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis 2 Januari 2020.
Menurut Menteri PUPR, Basuki, normalisasi atau naturalisasi Ciliwung sama-sama berguna untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya."Yang penting itu buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi dikerjakan gitu. Jangan enggak dikerjakan," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1).
Pemerintah pusat, kata Basuki, berkomitmen mengerjakan konstruksi dan pelebaran sungai. Hanya saja, proses tersebut tak bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum membebaskan lahannya. "Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahannya," katanya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebut penyebab banjir adalah sampah.
Menurut Anies, penyebab banjir berbeda-beda tergantung wilayah. Anies lantas mencontohkan kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma yang sempat tak berfungsi pada hari Rabu (1/1/2020) karena banjir.
