Mohon tunggu...
yudhi
yudhi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pendidikan itu mengobarkan api dan bukan mengisi bejana. (Socrates)

Suka tertawa sendiri, tetapi tidak gila. Hu hu hu ha ha ha ....

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Meritokrasi Pemerintahan Indonesia

29 April 2019   21:02 Diperbarui: 29 April 2019   21:04 117
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Selama ini, negara Indonesia tidak bisa menjadi baik dan maju karena para pejabat yang duduk di dalam pemerintahan bukan berasal dari putra-putri terbaik bangsa. Sering kali para pejabat pemerintahan dipilih hanya berdasarkan faktor nepotisme semata (seperti kedekatan keluarga, teman, dan sesama anggota partai politik atau hubungan ras, suku, dan agama) dan bukan berdasarkan faktor kompetensi. Oleh karena pemerintahan tidak dijalankan oleh putra-putri terbaik bangsa, maka tentu hasilnya juga menjadi tidak maksimal.

Budaya nepotisme ini harus dihilangkan kalau kita mau membawa perubahan positif bagi negara ini. Para pejabat yang duduk di dalam pemerintahan seharusnya adalah putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan memiliki kemampuan terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh membeda-bedakan kawan dan lawan politiknya, tetapi harus bersikap adil dengan memilih siapa putra-putri terbaik dari bangsa ini (meskipun putra-putri terbaik tersebut berasal dari pihak lawan politiknya) dan kemudian mendudukkan putra-putri terbaik tersebut di dalam pemerintahan untuk bekerja sebaik-baiknya bagi kebaikan dan kemajuan negara ini.

Jadi, seorang presiden tidak boleh memilih para menteri-menterinya berdasarkan faktor bagi-bagi jatah kekuasaan kepada partai-partai politik pendukung presiden, tetapi harus membuang jauh-jauh budaya nepotisme tersebut dan mengangkat putra-putri bangsa yang paling hebat untuk duduk dan bekerja di dalam pemerintahan sehingga mampu untuk membawa perubahan positif bagi negara ini.

Demikian juga halnya dengan partai-partai politik tidak boleh menuntut presiden untuk mendudukkan anggota-anggota partainya di dalam pemerintahan, karena sejatinya, pengabdian partai politik kepada negara tidak ditunjukkan dengan mendudukkan anggota-anggota partai politiknya di dalam pemerintahan, tetapi ditunjukkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara lebih daripada kepentingan partai politik itu sendiri.

Sang presiden sendiri tidak boleh berambisi untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi harus senantiasa siap dan rela untuk menyerahkan jabatannya kepada orang lain yang lebih baik dari dirinya sehingga bisa membawa lebih banyak kebaikan dan kemajuan bagi negara ini.

Memang semua hal ini sangat sulit untuk dilakukan, karena sebagai manusia pastilah kita punya sifat egoisme yang tinggi. Akan tetapi hanya dengan cara inilah bangsa dan negara kita bisa menjadi baik dan maju, yaitu ketika kita bisa menghilangkan sifat egoisme yang kita miliki, dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ini lebih daripada kepentingan kita sendiri.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun