Perhelatan hajat demokrasi Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak belum dianggap fair atau adil. Peta kekuatan politik nasional lebih dominan dibandingkan peta politik di daerah.Â
Dominasi Pilpres semakin terus menguat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini terus disibukkan dengan menilai untuk memilih siapa sosok pemimpin yang layak memimpin negeri Indonesia.
Sedangkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang rakyat akan memilih 5 calon pemimpin dan wakilnya yaitu Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.
Dari kelima objek tadi, kekuatan politik daerah belum terasa menggeliat dalam membangun narasi Demokrasi. Padahal, para calon legislatif daerah maupun pusat merupakan pijakan kaki rakyat sebagai penyambung aspirasi untuk mencapai tujuan hidupnya dalam berbangsa dan bernegara.
Isu politik cenderung dikuasai elit politik nasional yang terus dikembangkan, sedangkan elit politik daerah semakin meredup kalah dengan kontestasi Pilpres.
Faktor meredupnya elit politik daerah ini boleh jadi disebabkan pada krisis figur publik serta kaderisasi partai yang semakin melemah. Idealnya kontestasi politik Pemilu 2019 ini harus mampu memberikan pendidikan demokrasi pada masyarakat secara merata.Â
Kemudian lebih mengedepankan konsep gagasan dalam pembangunan, konsep gagasan kehidupan bernegara, konsep kehidupan berbangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Melemahnya dominasi elit politik daerah ini dibuktikan dengan sibuknya para calon wakilnya rakyat daerah yang secara masif mendengungkan suara memberikan informasi kepada masyarakat terhadap sosok para calon Presiden dan Wakilnya berdasarkan partai yang mengusungnya.
Meskipun bisa dikolaborasikan dengan kepentingan elit politik daerah sebagai alat meningkatkan popularitas dengan mendompleng kekuatan politik nasional.
Sedangkan mereka (elit politik daerah) harus puas dengan hanya mengisi ruang publik dengan foto dan jargon yang dicetak serta disebarkan tanpa membangun pendidikan politik pada masyarakat.
Media televisi, online, cetak masih sibuk membahas kontestasi elit politik nasional sehingga pendidikan politik demokrasi belum terasa pada akar rumput. Para petani akan tetap sibuk dengan kegiatan bertaninya, para pedagang pasar akan sibuk berjualan barang dagangannya, para buruh akan sibuk dengan pekerjaan di pabriknya.
