Tanggal 8 Maret seluruh dunia memperingati hari perempuan. Hak asasi manusia (HAM) untuk kaum perempuan terus disuarakan. Harapan perlindungan perempuan menjadi program disetiap negara, pun tak terkecuali di Indonesia.
Bertepatan dengan itu, 2018 Indonesia merupakan tahunya politik. Banyak catatan kelam rapot merah tentang penanganan dan perlindungan terhadap masalah perempuan, misalnya di Jawa Barat.
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Jawa Barat Bersama Organisasi Cipayung mengambil sikap dalam rangka menghadapi Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Juni 2018 mendatang.
Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang menyisakan tanda tanya soal seberapa inklusif sistem politik Indonesia mendorong partisipasi politik perempuan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi data resmi Komisi Pemilihan Umum, dari total 574 calon Gubernur dan Bupati di 171 daerah pemilihan yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.
Hanya ada 49 orang perempuan untuk calon Gubernur dan Bupati, dan 53 orang untuk calon Wakil Gubernur dan Wakil Bupati. Hal ini berarti secara keseluruhan jumlah calon perempuan hanya 8,6 persen.
Angka ini lebih meningkat dari pilkada serentak 2015 yakni 7,9 persen dan pilkada serentak 2017 tercatat hanya 7,1 persen calon perempuan namun masih belum signifikan dan mampu menempatkan perempuan pada posisi yang menggembirakan.
Dari 34 provinsi, tidak satupun Gubernur perempuan yang sedang menjabat. Sedangkan dilihat dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berlaga di juni mendatang, dari 58 pasangan hanya ada 2 calon Gubernur dan 5 calon Wakil Gubernur.
Angka tersebut tentu bukan hal yang menggembirakan ditengah semangat meletakan partisipasi perempuan sebagai arus politik modern dan menjadi salah satu bentuk kesetaraan gender. PBB misalnya, menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari 17 sustainable development goals (target pembangunan berkelanjutan) yang disepakati secara universal.
Salah satu indikator kesetaraan gender adalah persamaan kesempatan sekaligus persamaan representasi politik kaum perempuan.
Kehadiran perempuan di politik tentu dapat membuat isu-isu sosial khususnya perempuan dan anak dapat makin menjadi prioritas. Namun hal ini juga tidak mutlak terjadi jika perempuan yang terpilih tidak memiliki perspektif gender.
Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia juga memiliki sejumlahpekerjaan rumah. Dan yang paling signifikan adalah kemiskinan, berdasarkan BPS 2016, Jawa Barat mendapatkan peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak (2,7 juta orang) dari provinsi lainnya.
Masalah lain yaitu dalam pemberdayaan perempuan dan generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dananak, kesehatan dan reproduksi adalah masalah yang paling dekat dengan perempuan, berdasarkan hasil survey Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak & BPS menunjukan bahwa 1 dari 3 perempuan rentang usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan.
Lalu 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam satu tahun terakhir. Dan kekerasan menyasar perempuan di Jawa Barat terus terjadi peningkatan, khususnya di beberapa daerah yaitu Sukabumi, Karawang sampai Pangandaran, seiring dengan juga meningkatnya pernikahan dan perceraian dini dibeberapa daerah seperti Indramayu, Cianjur, dan Bogor.
Selanjutnya, juga tidak kalah penting soal tata ruang yang tidak ramah perempuan, dan kebijakan yang masih diskriminatif dan berdampak baik langsung dan tidak langsung bagi perempuan.
Ditegaskan melalui Data Komnas Perempuan 2016, Jawa Barat menerbitkan kebijakan diskriminatif sejak 2009 sampai 2016, adapun dalam satu tahun terakhir, Jawa Barat setidaknya telah membuat delapan kebijakan diksriminatif yang tersebar dalam berbagai wilayah, antara lain Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Sukabumi.
Melihat kondisi tersebut dari berbagai persoalan yang ada, menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurpada Juni 2018 mendatang, meski tidak ada satupun calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari perempuan.
Harapan kepada para kandidat untuk berkomitmen memperjuangkan perempuan harus disampaikan dan patut kiranya kandidat memiliki perhatian khusus pada perempuan.
Maka dari itu, Kami Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Jawa Barat bersama Organisasi
Cipayung Plus mendorong kepada Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat agar berkomitmen dalamÂ
beberapa hal sebagai berikut :
1. Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan ; meningkatkan angka partisipasi perempuan dan mendorong perempuan terlibat dalam sektor pemerintahan dari tingkat desa hingga provinsi.
2. Memberikan Pendidikan Politik ; Berkomitmen tidak terlibat dalam money politik dan mewujudkan politiksantun.
3. Menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi ; Menyediakan layanan persalinan dan kesehatan yang lebih dekat khususnya daerah-daerah tertinggal.
4. Penguatan Keterampilan bagi Perempuan ; Menyediakan rumah pelatihan dan pembinaan ekonomi kreatif.
 5. Menurunkan angka kekerasan seksual ; Meciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan
mendorong kebijakan yang lebih adil terhadap korban perempuan.
6. Mengurangi angka pernikahan dan perceraian dini ; Memfasilitasi pendidikan perempuan sampai jenjangPerguruan Tinggi.
7. Meningkatkan kesejahteraan Buruh Perempuan (diantaranya buruh pabrik, nelayan, tani dll) ; Membuat standar upah yang layak.
