Jika dulu pada masa penjajahan, bangsa kita dengan mudah terpecah belah oleh gaya politik devide et impera. Strategi politik adu domba dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang mudah ditaklukkan. Saat ini, masyarakat pun mudah sekali terbelah terhadap sebaran berita hoaks yang ada.
Hal ini dapat terjadi diakibatkan tidak terbiasanya masyarakat Indonesia dalam melakukan validasi setiap informasi. Rendahnya rasa ingin tahu untuk memeriksa validitas dari suatu berita. Hal ini tentu dapat memberikan dampak negatif kedepannya.
Maka, kontroversi Sinetron "Zahra" adalah contoh produk dari kegagalan. Kegagalan dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya cek dan ricek kebenaran dari sebuah data atau informasi.
***
Bagi yang bekerja sebagai auditor, tentu istilah 'validasi' tidak asing lagi. Validasi digunakan untuk memastikan segala data dan informasinya adalah valid dan sah. Bisa jadi validasi dari sebuah metode, analisa risiko dan juga dokumen yang diberikan benar adanya tanpa ada manipulasi.
Tentu saja, saya cukup paham dengan metode validasi ini. Selain karena merupakan lingkup dari job desc saya saat ini tetapi juga saya sering menggunakan Teknik ini untuk mengecek apakah rencana mitigasi risiko yang saya tetapkan sudah efektif atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan keamanan pangan dari setiap produk yang saya released untuk dipasarkan.
Kebiasaan ini ternyata tanpa sadar terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya terbiasa untuk mengecek validitas setiap informasi yang saya terima. Terutama setiap berita yang dibagikan melalui pesan WhatsApp.
Siapa disini yang setiap ada notifikasi link berita dalam grup WA langsung ikut untuk menyebarluaskan? Tanpa kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak. Mungkin jawabannya adalah mayoritas disini tentu mengangguk setuju dan langsung mempercayainya. Padahal belum tentu berita itu valid dan tidak menyesatkan.
Kebiasaan tanpa crosscheck informasi tentu secara tidak langsung memberikan dampak yang buruk bagi kita. Sebagai contoh dalam usaha penanganan pandemi saat ini. Gara-gara gencarnya berita hoaks yang beredar soal vaksin maka menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19.
Berdasarkan data dari Laporcovid19.org menunjukkan bahwa 45 persen masyarakat yang tinggal di pedesaan memberikan penilaian buruk untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Sedangkan 20 persen warga perkotaan mengatakan ruwetnya alur vaksin. Hal ini secara tidak langsung imbas dari masifnya berita bohong tentang vaksin. Otomatis hal ini berdampak pula pada masih rendahnya cakupan vaksinasi di Indonesia.
Contoh kasus lain lagi adalah rencana untuk membangun kereta cepat Jakarta - Surabaya. Pertanyaannya apakah sudah ada studi validasi tentang kebutuhan transportasi jenis ini? Apakah kereta cepat ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Saya kok ragu jika sudah dilakukan studi pendahuluan.
