Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tahun 2019 lalu, yang hingga kini imbasnya sampai ke Indonesia dan sudah banyak korban yang berjatuhan. Pasien virus covid-19 juga kian meningkat setiap harinya, walaupun sudah ada imbauan seperti stay at home, work from home, social distancing, physical distancing, penerapan PSBB, hingga lockdown mandiri yang dilakukan warga untuk memutus tali penyebaran virus corona. Namun apa daya, selama masa PSBB masih banyak masyarakat yang berkumpul dan berkerumunan. Hal ini tentunya membuat penyebaran virus tidak berhenti karena banyaknya aktifitas yang dirasa tidak perlu untuk dilakukan, dan mengabaikan imbauan untuk dirumah saja.
Setelah 3 bulan penerapan PSBB, pemerintah pusat mulai mencanankan program new normal, sebab pada masa PSBB membuat dampak yang tidak baik pada perekonomian Indonesia. Dilansir dari artikel sevina.com yang berjudul "Wacana Skenario New Normal di Perguruan tinggi" menyebutkan:
"dampak ekonomi yang dihasilkan akibat pandemi ini membuat pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97% di kuartal pertama 2020, padahal kasus pertama Covid baru diumumkan pada 2 Maret 2020."Â
Artinya pemberlakuan new normal dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian dan produktifitas masyarakat di Indonesia, dengan catatan protokol di keselamatan dan kesehatan di tempat kerja harus sesuai anjuran pemerintah. Selain tempat kerja, tempat atau pusat perbelanjaan juga dibuka kembali pada new normal dengan catatan yang sama yaitu adanya protokol kesehatan yang ditetapkan, seperti minimum kapasitas pengunjung, pengecekan suhu tubuh, dan penerapan phsycal distancing. Akan tetapi, penerapan new normal ini tidak membuat adanya penurunan kurva pasien covid-19, melainkan tetap bertambah. Pemerintah mengharapkan dengan adanya new normal ini, pola dan kebiasaan masyarakat bisa berubah. Karena untuk menghadapi pandemi, masyarakat perlu berkerja sama dengan cara mematuhi imbauan dan tetap produktif.
Disisilain, penerapan new normal tidak berlaku bagi perguruan tinggi, melainkan mahasiswa masih perlu belajar/kuliah dari rumah. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, yang mengatakan pembelajaran bagi perguruan tinggi pada semua zona, masih wajib dilaksanakan secara daring sampai adanya kebijakan yang lebih lanjut. Hal ini tentunya membuat mahasiswa memiliki opininya sendiri terhadap kebijakan ini, ditambah lagi untuk mahasiswa yang sedang persiapan menuju siding proposal atau sidang kelulusan (untuk yang D3), karena sidang dilakukan secara daring/secara digital. Belum lagi jika ada kendala koneksi yang menghambat jalannya sidang karena koneksi yang tidak lancar.
Alasan mengapa kampus masih dilarang untuk melakukan pembelajaran, karena menurut Nadiem Makarim, kampus/universitas masih memiliki potensi untuk melaukan pembelajaran jarak jauh lebih mudah ketimbang pendidikan menengah dan dasar. Kemudian untuk mata kuliah yang tidak dapat dilakukan secara daring/ praktik, dapat diletakkan di bagian akhir semester.
Bagi para mahasiswa, perkuliahan daring hanya membuat kendala baru pada perkuliahan, diantaranya adalah belum terbiasanya melakukan perkuliahan secara daring sehingga platform yang digunakan tidak pasti. Ada yang menggunakan zoom, melalui aplikasi chatting whatsapp, atau menggunakan website resmi perkuliahan online, namun tidak semua kampus mempunyai web kuliahnya, masih ada kampus yang tidak menerapkan sistem daring sebelum adanya pandemi dan ada juga yang sudah menerapkan sistem dari sebelum adanya pandemi.
Kendala yang dirasakan mahasiswa selama pandemi ini antara lain adalah jadwal kelas yang bentrok, sehingga ada pertemuan anatara mata kuliah satu dengan yang lainnya di jam yang hampir sama. Hal ini membuat mahasiswa harus mengorbankan untuk tidak menghadiri kelas yang bentrok. Belum lagi jadwal pengumpulan tugas atau kuis yang mepet dengan deadline.
Penerapan new normal memang baik untuk produktifitas perkantoran serta dapat membantu perekonomian untuk lebih baik. Akan tetapi new normal tidak memberikan harapan atau solusi bagi mahasiswa, dan malah membuat mahasiswa belajar lebih keras lagi untuk memahami perkuliahan serta dalam membagi waktu. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan evaluasi lagi atas kebijakan yang dilakukan, agar mahasiswa bisa kembali melakukan perkuliahan dengan cara yang lebih baik.
Sumber:
