Gibran Rakabuming Raka, 32 tahun yang maju menjadi calon walikota Solo bersama pasangannya Teguh Prakosa, Â sudah mendapat restu dari DPP PDIP dan didukung beberapa partai lain, sementara ini hanya mungkin dilawan oleh bakal calon walikota independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) yang masih dalam proses verifikasi kekurangan dukungan suara yang butuh 35.870 suara memalui verifikasi KPUD.
Apakah ini yang dinamakan politik dinasti? Penggambaran politik dinasti dapat dibaca jelas di website Mahkamah Konstitusi disini. Dimana dampak negatifnya kalau diteruskan, adalah:Â
- Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau" atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
- Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
- Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.Â
Bila menganalisa pernyataan di MK tersebut, maka ada harapan ini tidak terjadi di keluarga besar Jokowi, karena memang baru Jokowi yang menjadi kepala daerah yang bablas menjadi kepala negara, sementara Gibran generasi keduanya. Dan Jokowi sendiri terkenal bersih, seperti pernyataan Profesor Mahfud MD di tayangan  youtube dibawah ini di menit ke 35 detik 35 dan seterusnya.
Bagaimana Gibran? Dia pengusaha muda dan terkenal anti memanfaatkan nama besar bapaknya untuk mendapatkan pesanan atau proyek. Dan hebatnya kedua tokoh ini tidak memilih jalur menjadi pengurus partai atau jalur legislatif dahulu dan langsung menjadi kepala daerah, tujuannya jelas untuk langsung bertindak, bukan sekedar memberi saran atau memeriksa.
Entah nanti 20 tahun lagi Jan Ethes mau mencalonkan diri pula menjadi walikota Solo, sehingga terkesan kader-kader PDIP disana di tahun 2040 menjadi sangat "kecele" merasa "dikadali" mati-matian bekerja buat partai tetapi akhirnya yang maju cucunya Jokowi yang mungkin saat itu belum matang secara ideologi partai apalagi secara tatanegara. Ini sesuai point ketiga dari penjabaran MK diatas.
Bagaimana kalau Gibran kembali "bablas" menjadi gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah di tahun 2027/2028 dan berlanjut menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2029? Apa salahnya?
Karena pemilihannya langsung dan ada KPU yang independen, boleh diuji oleh masyarakat apakah dinasti politik itu ada juga yang berkelakuan baik atau semuanya ujung-ujungnya menjadi beban masyarakat.
Langkah anak sulung Jokowi ini tidak menyalahi konstitusi dibandingkan ide relawan Jokowi yang ingin mengamandemen lagi UUD 1945 untuk mengijinkan Jokowi ikut lagi di pemilihan presiden tahun 2024 yang menurut saya berlebihan.
Dua periode Jokowi sudah cukup jika beliau tetap bersih dan tetap bekerja keras, selanjutnya dia layak menjadi contoh bagi politikus-politikus dak eksekutif-eksekutif muda bahwa untuk membangun bangsa ini cukup dengan tekad melayani dengan tulus.
Kalau mau cari duit ya cukup "ngevlog" di youtube aktifitas saat melayani rakyat dan tidak perlu-perlu amat korupsi dari proyek negara.
Setuju?
