Banyak bahasan dan usulan mengenai "new normal" di berbagai bidang kehidupan, misalnya usaha, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya namun apakah virus covid 19 yang belum mau hilang ini dapat memaksakan "the new normal" di bidang politik?
Ya, dunia politik di negara kita yang sejak bulan Mei 1998 seperti mengalami euforia tanpa batas dimana banyak pasal undang-undang dasar diamandemen dan banyak undang-undang produk orde baru yang diganti atau diubah, serta munculnya banyak politikus baru dari kalangan berduit yang belum sepenuhnya dapat membedakan kepentingan umum dan kepentingan perusahaan, saat ini terhenyak dengan pandemi global yang memaksa aturan main baru.
Maka "the new normal" perpolitikan ala 1998 yang mengganti "old normal" transisi masa perang kemerdekaan dan demokrasi versi orde lama dan orde baru, harus pula memikirkan apakah tetap cara reformasi dipakai dengan segala euforianya atau harus ada kesepakatan baru karena memang masyarakat dan lingkungan di negara ini sedang "sakit" tetapi berusaha "disehat-sehatkan".
Di satu sisi pemerintah mau melaksanakan segala peraturan dan budaya baru yang tetap meminimalisir penyebaran wabah covid 19 di masyarakat dengan tetap mengijinkan roda perekonomian berputar dan masyarakat tetap dapat mencari makan tanpa harus meminta-minta sumbangan orang kaya yang sampai 7 turunan "stay at home" hartanya tidak habis atau malah tambah.
Di sisi lain akan ada pihak oposisi yang berusaha mencari peluang menurunkan kepopuleran pemerintah dengan mencari sisi negatif aturan-aturan yang baru dengan target pemerintahan dianggap gagal.
1. Politik ala Mahatma Gandhi di India, menekankan perlawanan secara damai dan tanpa kekerasan kepada penjajahan Inggris serta menekankan toleransi agama di India. Cara yang ditempuhnya ini berhasil membuat India merdeka tahun 1947 namun setahun kemudian dia dibunuh oleh seorang warga Hindu fanatik karena menganggapnya terlalu memihak warga muslim India.
Bila politisi kita di masa "new normal" bersepakat "colling down" dahulu berdebat kusir di media sosial memanas-manasi  pendukung untuk ribut membuat "taggar" yang bersifat pro maupun kontra, maka kekerasan verbal yang membuat emosi atau stress akan berkurang. Yakinlah tidak akan mungkin menggalang demonstrasi jutaan orang walau pakai "event organizer" demo sehebat apapun sekarang, makanya jangan bercita-cita membuat pergolakan bak Mei 98 dapat terjadi lagi, karena yang berani demonstrasi sekarang gak banyak, dibayarpun pasti mintanya mahal.
2. Â Politik ala Nelson Mandela di Afrika Selatan yang terkenal dengan memaafkan tetapi tidak melupakan. Dia sempat 27 tahun dipenjara dengan perlakuan tidak manusiawi, bahkan pernah dikencingi sipir penjaranya, namun saat dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan tahun 1994, sipir penjara yang dulu pernah memperlakukannya tidak manusiawi diundangnya ke istana saat pelantikan.Â
Saya rasa dendam semasa pilpres 2014-2019 serasa dikencingi pasti ada dan sakit hati karena komentar atau kekerasan fisik atau kerugian materi akan sangat banyak kalau dihitung, tetapi itu dapat saja direlakan, dimaafkan saat merasa musuh di negara kita saat ini sama, wabah. Meniru cara berpolitik baru Nelson Mandela dimana mayoritas yang 90% dan tertindas saat menang di pemilu 1994 tidak balas dendam ke minoritas yang 10% dan kalah adalah kunci keberhasilan negara Afrika Selatan maju saat ini.
