[Opini] Salah Strategi Keselamatan Rakyat Menjadi Taruhannya

Sudah setengah  tahun dunia dilanda pandemi virus  ( covid19). Virus ini awal mula menjangkit warga  china (wuhan) dan merambah ke seluruh dunia termasuk Indonesia.  Banyak Negara menyusun strategi untuk menyelamatkan rakyat serta perekonomian negaranya. Setiap negara membatasi mobilitas manusia dengan melakukan karantina wilayahnya secara total sehingga mengakibatkan perekonomian Negara terpuruk.

Indonesia yang dibawa komando presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya yang ada dalam lingkup pemerintah pusat maupun daerah untuk bergerak cepat dalam menanggulangi bahaya covid19 yang sudah mencapai 180.646 masyarakat yang terinfeksi. pemerintah melakukan percepatan penanganan covid19 serta percepatan meningkatkan perekonomian Negara yang anjlok akibat dampak dari covid19.

Harus ada rasa nasionalis dan gotong royong dalam dada setiap rakyat Indonesia serta pemerintah. Tanpa persatuan cinta tanah air dan gotong royong, sangat sulit untuk Indonesia bisa keluar dari ancaman virus  yang membahayakan  keselamatan rakyat serta perekonomian Negara dengan ancaman resesi di depan mata. masing-masing pihak harus menurunkan egonya agar tercipta keharmonisan dan  kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar supaya bergotong royong menghadapi pandemi yang sudah setengah tahun mencekik masyarakat. 

Sudah banyak daerah yang melonggarkan  karantina wilayahnya menuju normal baru (masa transisi), namun akhir-akhir ini kasus covid19 melonjak tinggi sehingga negara-negara di dunia menutup pintu bagi  Negara Indonesia disebabkan kasus covid19 melonjak melebihi standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

Ada yang menarik, akhir-akhir ini terlihat tidak sejalannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. konferensi pers tanggal 9 September gubernur DKI Jakarta menuai polemik, pasalnya setelah dilakukan konferensi pers banyak pihak beramai-ramai mengkritik langkah yang diambil pemprov DKI Jakarta  yang dibawahi oleh Gubernur Anies Baswedan.  kita tidak tahu ada maksud dibalik kebijakan serta kritikan yang menghebohkan jagat portal berita, para pihak saling berbalas pantun yang seharusnya tidak terjadi, tidak kompaknya pemerintah membuat rakyat kebingungan.

Kebijakan rem darurat pemprov DKI bukan tanpa alasan, keselamatan rakyat adalah harga mati. akhir-akhir kasus covid19 melonjak tinggi, terutama orang tanpa gejala (OTG)  serta fasilitas kesehatan menuju angka klimaks akan mengalami kolaps.

Penulis menilai langkah kebijakan Pemprov DKI Jakarta tidaklah salah karena untuk menyelamatkan rakyat harus diambil tindakan yang tegas. Namun kebijakan tersebut penulis menilai kurang pas dan belum matang dalam menjalankan/ pelaksanaan kebijakan walaupun cara penanganannya telah diatur dalam Pergub No 88 Tentang PSBB.

Kebijakan yang diambil oleh pemprov DKI Jakarta menurut penulis keliru, kenapa demikian karena sebelumnya kita telah melaksanakan karantina wilayah secara total namun penindakan pendisiplinan di lapangan belum seindah dengan yang disampaikan oleh pemerintah dan hasilnya nihil, mengakibatkan perekonomian rakyat terpuruk akan tetapi masyarakat yang terinfeksi  meningkat sehingga menurut penulis kebijakan yang diambil  keliru jika kembali melakukan karantina wilayah secara total.

Menurut penulis New Normal masih relevan untuk  dijalankan namun pemerintah harus mengevaluasi terlebih dahulu aparat yang tergabung dalam satgas percepatan penanganan covid19, karena yang terjadi di lapangan masih ada pengecualian dan belum ada ketegasan pemerintah dalam menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (tebang pilih). 

Ketegasan aparatur di lapangan sangat diperlukan dan harus menyeluruh dalam mengawasi masyarakat, namun kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah agar masyarakat tertib menjalankan protokol kesehatan sehingga masyarakat yang masih kedapatan melanggar protokol kesehatan dengan alasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dll dapat di tindak oleh petugas di lapangan.

Penulis sepakat dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil, pemprov harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada pemerintah pusat jika ingin melakukan karantina wilayah secara total, karena DKI Jakarta adalah Ibukota Negara yang artinya jika Gubernur Anies  jalan sendiri dan salah menyusun strategi akan berdampak tidak hanya secara regional (DKI Jakarta) namun akan berdampak secara nasional.