IKN Nusantara Harus Mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika

Keputusan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sudah ketuk palu bahkan sudah ditindaklanjuti dengan rencana mutasi ratusan ribu Aparatur Sipil Negara alias ANS dan perubahan nama ibu kota menjadi Nusantara.

Biaya sebesar 501 trilyun rupiah dana sudah direncanakan sebagai dana pembangunan IKN Nusantara, begitu ibu kota negara disebut. Pembangunan secara bertahap menggunakan beragam model pembiayaan, baik APBN, BUMN dan BUMD, serta investor asing dan swasta nasional. Digadang-gadang IKN Nusantara akan menjadi kota baru yang representatif. 

Sebuah mimpi besar pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mulai dikerjakan selangkah demi selangkah. Meskipun pro kontra sudah terjadi sejak wacana ini dikemukakan pemerintah hingga UU-nya resmi diketuk palu DPR tanggal 18 Januari kemarin. 

Wacana pemindahan ibu kota bukan hal baru, pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pun wacana ini sempat mengemuka dan sudah banyak kajian yang dilakukan. 

Akan tetapi baru di pemerintahan Jokowi kajian tersebut ditindaklanjuti dengan kajian baru dan bahkan pembuatan cetak biru yang hasilnya bisa kita lihat di media seperti sekarang ini.

Lagi-lagi pro dan kontra tetap terjadi. Wajar di tengah iklim demokrasi seperti ini. Apalagi ini akan menjadi pembangunan massal dan besar-besaran bagi bangsa ini. 

Kekhawatiran dari beberapa pihak mengemuka dari masalah pendanaan yang akan memberatkan APBN juga ketakutan akan menjadi proyek mangkrak karena besarnya biaya, cakupan pekerjaan, dan kesiapan semua stakeholders yang masih menimbulkan pertanyaan.

Kawasan Penajam Paser Utara akan "disulap" menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Sedang Jakarta tetap sebagai pusat perekonomian dan bisnis seperti saat ini. 

Istana negara, gedung-gedung kantor kementerian, perumahan ASN, dan tentunya fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti sekolah, rumah sakit, pasar dan pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, wisata, dan hiburan, akan dibangun baru. Kawasan awal yang sebagian besar berupa hutan ini akan berubah secara bertahap menjadi sebuah kota baru.

Iya, kota baru. Sepengetahuan penulis, ini akan menjadi kota baru pertama yang dibuat pemerintah (negara) secara masif sejak Indonesia merdeka.