Mohon tunggu...
Pius Rengka
Pius Rengka Mohon Tunggu... Pemulung Kata

Artikel kebudayaan, politik, sosial, budaya, sastra dan olahraga. Facebook:piusrengka. Surel:piusrengka@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Antara Wajah Bipolar atau Multipolar Politik dalam Pilpres 2019

3 Januari 2019   22:18 Diperbarui: 4 Januari 2019   01:05 0 12 9 Mohon Tunggu...
Antara Wajah Bipolar atau Multipolar Politik dalam Pilpres 2019
ilustrasi: Everyday Health

Langit politik Indonesia kelam nian. Betapa tidak. Media sosial disesaki oleh pesan saling hujat antarpara pendukung. Lalu, jika peluru argumen akademis kian nihil, maka caci maki pun menjadi pilihan niscaya.

Pada situasi itulah kita kian mengerti bahwa peninggalan rejim Orde Baru memang tidak menghasilkan peradaban demokrasi, malah melahirkan sejenis keliaran dan perilaku banal.

Andaikan, rejim demokrasi tidak kuat menopang beban sejarahnya sendiri, maka bukan mustahil inilah saat paling fenomenal dari proses pemilihan Presiden yang paling uneducated. Caci maki, tipu daya, hoaks, semacam sebuah kenisacayaan peradaban.

Dikhawatirkan, jika pilar-pilar demokrasi berubah wajah menjadi sekat-sekat faksional, apalagi bila faksi-faksi ini berenergi saling meniadakan, maka mimpi menjadi Indonesia kian tipis, tetapi yang menebal ialah denasionalisasi yang kian meluas.

Memang, sejak pecahnya reformasi, energi kebinekaan yang terpendam dalam liang persembunyian begitu lama kini meletus liar tanpa kontrol peradaban bernegara yang kokoh. Pada masa lalu, rejim Orde Baru lupa, bahwa ekspresi perbedaan itu tak boleh dibendung, tetapi diatur agar unit-unit sosial tetap menjaga keunikannya melalui saluran ekspresional yang menumbuhkan peradaban.

Perhatikan, salah satu tanda paling menonjol dalam politik di Indonesia, terutama paska rejim otoritarian, ialah lahirnya partai-partai lapar, dan jamaknya jumlah aktor-aktor partai yang serakah. Jika pada rejim otoritarian jumlah partai dibatasi hanya tiga, maka pada era reformasi jumlah partai nyaris mirip jamur tumbuh di musim hujan.

Jika pada rejim otoritarian partisipasi massa diatur-atur, pada rejim reformasi partisipasi ditandai antara lain demonstrasi nan massif. Jika pada rejim otoritarian kritik sosial diatur penguasa, pada rejim reformasi kritik bebas nian meski mungkin substansi kritik asal berbeda dengan yang dikiritik untuk membedakan ciri kaum.

Karena itu, komplotan perkauman nyaris berulah melampaui wewenang Negara, pada saat bersamaan kuat terkesan Negara tunduk pada kelakuannya. Citra komplotan kaum serba menghujat dan menghasut terus menguat.

Menyebut sejumlah tokoh pembuat berisik misalnya, tak hanya serta merta memantulkan keberisikan politik, tetapi serentak dengan itu tingkah laku politik pun nyaris berseberangan dengan kekuatan-kekuatan sah Negara.

Jika pada rejim otoritarian kecenderungan demokrasi procedural melahirkan para supporter dan postur hubungan politik patron clien. Rejim reformasi politik anarkhisme beranak pinak dan cenderung chaos. 

Gejala ini muncul di sejumlah tempat, terutama Jakarta. Bahkan para suporter dungu kian liar, sambil mengusung tinggi-tinggi khas agama. Agama tidak lagi menjadi agenda sosial sebagai ekspresi relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi agama diturunkan derajatnya menjadi instrumen vital untuk merebut kekuasaan nan fana dan dekil.

Paska pembentukan koalisi tensi keberisikan mengalir ke mana-mana, hingga terjadi penolakan gerakan komplotan ganti presiden 2019 diusir di mana-mana. Ketegangan politik pun dinodai anasir SARA. Di level lokal pun sentimen etnik cenderung menajam. Maka Pilpres tidak lagi dibaca sebagai ajang adu kekuatan program pembangunan, adu proposal membangun peradaban, tetapi tampak sebagai adu olok-olokan yang berbasis reputasi individual pengekang kendali demokratisasi.

Pada gejalanya, politik Pilpres terkesan tak lebih dari ajang adu kebodohan. Meski prestasi dan reputasi actor politik tidak mengesankan sama sekali dan nyaris tidak verpesan membuahkan kesejahteraan rakyat, tetapi toh mereka (para pemberang itu) masih sanggup untuk tidak malu menyebut diri aktor pro demokrasi.

Tahun 2018-2019, jagat politik Indonesia menjadi ajang tarung partai lapar yang jelas-jelas diperalat oleh aktor partai serakah. Lalu dagang cap massif nian, sebagaimana pernah viral di berbagai media sosial uang beredar ratusan miliar yang diduga diterima dua partai politik.

Akibatnya, partai politik, bukan lagi sebagai lembaga meditory body of democracy, melainkan sejenis Comanditer Venonschapen (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) di tangan para gelojo dan predator demokrasi itu.

Kisah dagang cap atau bisnis stempel partai sangat lumrah. Bayar partai dan partai gemar dibayar pun tampil ke publik tanpa merasa bersalah dan tak secuil pun terungkap rasa malu ke panggung publik. Mereka mendefinisikan diri sebagai politisi dan bayar membayar itu sebagai langkah politik.

Kelakuan mereka kemudian menjadi gossip wajar dari mulut ke mulut sampai juga di pondok penggembala sapi dan peternak unggas di kampung-kampung. Bayar membayar demi mendapat kuasa dianggap lumrah, wajar dan bahkan terkesan seperti bagian dari ajaran moral.

Rakyat di kampung tahu itu. Gejala itulah yang disebut ajang adu kebodohan, adu keserakahan. Sehingga mahar partai hingga mencapai miliaran rupiah dianggap wajar.

Sejarah Patah-patah

Transisi politik dari rejim otoritarian ke reformasi seperti mengalami sejarah patah-patah. Penanda yang paling sumir tampak melalui menjamurnya partai lapar tadi, dan menjamaknya jumlah aktor partai sangat serakah. Para aktor serakah ini memanfaatkan para supporter (useful idiot), karena para useful idiot menjadi topangan utama legitimasi politiknya. Para useful ideot itu cukup meneriakkan penanda identitas. Para actor cenderung mendelegitimasi politik etik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2