PSSI (sumber gambar:http://www.tribunnews.com)
Membuat turnament atau pertandingan sepakbola dan futsal di tanah air tentu harus mengantongi izin dari kepolisian. Sebelum izin kemananan dari pihak kepolisian keluar, sebuah turnamen tidak akan digelar. Langkah ini penting, karena tidak jarang di dalam sebuah turnamen melahirkan sebuah insiden kasar, terkadang menjurus anarkistis.
Belum berhenti sampai disitu saja. Pihak kepolisian akan mengeluarkan izin menggelar hajatan, jika telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi yang menaungi kedua olahraga favorit di dunia ini.
Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabuaten Toraja Utara melalui Wakil Ketua Askab PSSI, Saba Sombolinggi, membenarkan syarat ini.
"Untuk masyarakat atau komunitas yang hendak buat turnament sepak bola di Toraja Utara, diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari Askab PSSI Toraja Utara, sebelum mengurus izin keamanan pertandingan," kata Saba Sombolinggi sebagaimana dilansir Sulawesi Update.
Dari surat rekomendasi inilah pihak Kepolisian Resort Kabupaten Tana Toraja akan mengeluarkan izin keamanan.
"Asprov PSSI Sulawesi Selatan telah membuat kerjasama dengan Polda Sulsel, dimana pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin tanpa ada rekomendasi dari Asprov atau Askab PSSI,"ujar ASN Tana Toraja ini.
Ungkapan yang sama dikemukakan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong.
"Kita harus taat aturan dan tertib administrasi, dan tahun ini kita akan mulai benahi, salah satunya harus adanya rekomendasi AFK Toraja Utara jika hendak mengurus izin keamanan pertandingan Futsal," ungkap Frederik Victor Palimbong, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Toraja Utara ini.
Kedua organisasi ini dalam waktu dekat juga akan audiens dengan Kepolisian Resort Tana Toraja dan Komando Distrik Militer (Kodim) 1414 Tana Toraja.
Kerja sama tentang izin kemanan pertandingan juga akan dbahas saat audines kedua pengurus organisasi olahraga ini, guna kelancaran penyelenggaraan Turnamen.
Usai mendapatkan ijin menggelar turnamen saja belum tentu keamanannya terjamin, apalagi tanpa mendapatkan ijin. Pasti terjadi perang dunia ke lima puluh kalinya.
Mari kita ambil contoh kasus di turnamen Piala Gubernur Kaltim 2018. Dipenghujung turnamen tersebut terjadi insiden pemukulan pemain. Memasuki fase semifinal apalagi final selalu menampilkan permainan  panas, tak jarang menjurus kasar.
Insiden pemukulan terjadi selepas pertandingan di lorong menuju kamar ganti pada penghujung babak pertama. Pelakunya justru "oknum" Panitia Pelaksana pertandingan sendiri. Pemain Sriwijaya FC, Marckho Meraudje mendapat hadiah bogem mentah dari dua oknum panpel dan menyebabkan lebam di pelipis kiri.
Inisiden memalukan ini luput dari pengamanan sehingga membuat pelatih dan manajemen Laskar Wong Kito naik pitam. Hingga memilih tidak melanjutkan pertandingan atau walk out sebelum pihak yang bertanggungjawab dihadirkan dan memohon maaf. Panitia "oknum" pelaku pemukulan itu terbilang pengecut, pasalnya lempar batu sembunyi tangan, takut bertanggungjawab, lebih memilih melarikan diri.
Manajer Sriwijaya FC Ucok Hidayat mengutuk keras peristiwa ini dan meminta pihak berwajib mengusut hingga tuntas. "Marckho dipukul dua orang. Peristiwa ini disaksikan tiga official tim. Saat itu tidak ada petugas keamanan berseragam di lokasi," jelasnya.
Menurut Ucok Hidayat, Sriwijaya FC berniat berhenti untuk memberikan perlindungan bagi Alberto Goncalves dan kawan-kawan. Sebagaimana dilansir dari liputan6.com,
Jaminan keamanan menjadi kunci sukes atau tidaknya sebuah turnamen, baik lokal maupun mancanegara. Bukan hanya mengandalkan unsur keamanan, tenaga mereka juga sangat terbatas untuk memberi jaminan. Kedewasaan panitia pelaksana turnamen dan tertibnya penonton yang hadir di Stadion merupakan hadiah suksesnya sebuah turnamen.
Sepakbola maupun Futsal tidak akan pernah maju apabila disusupi kericuhan. Baik sesama pemain, pendukung, official maupun panitia pelaksana itu sendiri. pepatah lama mengatakan "Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin."
Salam sportif.
Makassar, 06 Maret 2018
