a. wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung  di jalan;
e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
f. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal 6 (enam) jam;
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 centimeter cubic;
b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
c. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas;
d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
Angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
b. tidak terjadwal;
c. pelayanan dari pintu ke pintu;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung  di jalan
h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 CC
b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1) Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2) Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan;
e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa;
f. tanda jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa.
Penjelasan terkait STNK atas nama badan hukum :
1. STNK Bermotor untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku, selanjutnya wajib menyesuaikan menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku STNK. Â
2. Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi  hak pribadi perorangan.
Aturan baru ini cukup rigid, bukan? Menurut saya sih, driver taksi online bisa bernafas lega. Tak usah was-was lagi soal pembayaran pajak, misalnya. Ditambah, penumpang akan merasa lebih aman dan nyaman dengan adanya ketentuan-ketentuan terkait aduan ke pemerintah.
Semoga bisa mengakomodir juga penyedia jasa layanan angkutan online ini. Tidak ada pikiran 'Dipersulit'. Pun ini demi kemaslahatan bersama.
Saya, sebagai pengguna jasa sangat berharap sekali regulasi ini bisa diterapkan segera mungkin. Kalau kutipan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, lebih cepat, lebih baik.
