Dukungan Gubernur NTB Zainul Majdi menuai polemik. Walau berisiko terkena sanksi dari Demokrat, namun Tuan Guru Bajang mengaku siap menerimanya.
"Kesempurnaan moral datang dari kebiasaan, melakukannya disetiap tindakan, mengerjakan hal-hal yang menenangkan, dan berani menerima risiko." ~ Aristoteles
Dalam bukunya, Etika Nikomakea, Aristoteles menuliskan bahwa etika kebajikan berpusat pada watak, karena hanya melalui tindakan baik yang akan membangun watak menjadi baik pula. Etika yang dikenal sebagai teleologis ini, juga menyatakan kalau orang bijak biasanya akan melakukan tindakan-tindakan berani dan bersedia menerima risiko.
Merujuk pada pernyataan Aristoteles ini, tindakan berani Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. M. Zainul Majdi yang berbeda pilihan dan bersedia menerima risiko dari partainya, mungkin juga dapat dimasukkan sebagai seseorang dengan kategori yang memiliki etika kebijakan moral dari filsuf klasik Yunani di atas.
Sebagai salah satu anggota Majelis Tinggi Demokrat, pria yang dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) ini, dianggap telah melanggar etika politik partainya karena berani menyatakan dukungan pada Jokowi di Pemilihan Presiden mendatang. Padahal hingga kini, Partai Demokrat belum menetapkan dukungannya pada calon presiden manapun.
Walau terancam sanksi partai dan dijauhi para ulama pendukung PA 212, termasuk mendapatkan kritik pedas dari Dewan Penasihat PA 212 Amien Rais, namun TGB mengaku dirinya mendukung Jokowi atas dasar pertimbangan akal sehat dan demi kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.
Baginya, sangat logis bila Jokowi mendapatkan kesempatan sebagai presiden selama dua periode agar pembangunan infrastruktur yang kini masih dalam taraf pengerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menyangsikan alasan tersebut dan menduga kalau TGB hanya ingin mengincar kursi cawapres Jokowi semata.
Kratologi dan Realitas Politik
"Tindakan politik harus menekankan pada moralitas, sebab tidak ada manusia yang bisa mencapai kebenaran hakiki." ~ Plato
Bila melihat dari sudut pandang etika politik, tindakan TGB yang melangkahi keputusan partai memang dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Namun dalam alam demokrasi, keputusan pribadinya ini juga tak bisa begitu saja dipersalahkan. Apalagi, TGB pun memahami konsekuensi yang harus dihadapinya.
Hingga kini pun, Demokrat sendiri belum memutuskan akan memberi sanksi atau tidak pada TGB. Selain menghormati pilihan pribadi TGB, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga mengaku pemberian sanksi belum dapat dilakukan karena partai juga belum memutuskan siapa yang akan didukung di Pilpres nanti.
