Jelang Pemilihan Legislatif, banyak sekali caleg yang locat kesana-kemari untuk cari kendaraan yang lebih aman. Salah satu Partai yang menjadi tempat bersandar saat ini adalah Partai Nasional Demokrat (NASDEM), partai yang sejak awal konsisten dalam sikapnya. Tetapi tahun ini membuka kran buat para politisi kutu loncat untuk masuk ke partai mereka, tercatat ada beberapa yang pindah haluan dari partai sebelumnya masuk ke Partai Nasdem.
Bila itu yang pindah seorang artis, yang notabene sebelumnya dia bekerja berdasarkan, akan kita anggap lumrah / wajar, meskipun dari sudut pandang saya orang tersebut saya anggap tidak punya loyalitas, karena uang bisa membelinya untuk pindah partai. Mirip halnya pemain bola, ada sistem transfer, demikian pula artis yang pindah partai, ada nominal yang dia sebutkan untuk kepindahannya.
Lebih menarik lagi adalah politikus bukan dari selebriti, tetapi memang dari orang yang sudah malang melintang di dunia politik. Meskipun partai yang diikutinya sama-sama mengusung Joko Widodo, tetapi yang bersangkutan pilih pindah partai.
Sebut saja Andi Surya, tokoh yang menjadi DPD dari daerah Lampung ini memilih keluar dari Partainya Hanura untuk kemudian pindah ke Partai Nasdem meskipun kedua partai masih satu jalur dalam pilihan calon presidennya.
Banyak spekulasi yang mempertanyakan faktor penyebab kepindahan Andi Surya ini. Satu dugaan awal adalah karena dia sudah mulai tidak disukai oleh pengurus pusat, karena tidak pernah ngantor sebagai anggota DPD. Sehingga fungsinya sebagai DPD hanya sebagai pemanis saja.
Dugaan lain adalah dia mencari dukungan baru, dukungan dari partai yang mempunyai media massa seperti Nasdem. Kenapa dia mencari partai yang punya media massa? Karena dalam beberapa kesempatan dia mencoba mengintervensi warga lampung yang menempati tanah negara untuk melakukan penyerobotan secara sistematis. Hal ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota senator.
Seperti ditampilkan dalam beberapa media cetak dan online sejak Juni 2018 lalu, perihal warga lampung yang sudah lama menempati tanah negara yang dikelolah oleh PT KAI sebagai BUMN. Lebih dari 30 hektar warga Lampung di tengah kota menempati lahan aset milik BUMN dengan kinerja terbaik ini.
Lahan yang tercatat sebagai aset negara di catatan pemerintahan ini seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu pemerintah. Namun beberapa warga yang menempati tanah tersebut justru diprovokasi untuk menyertifikasi lahan terebut seiring dengan program yang sedang digalakkan oleh Joko Widodo, yaitu sertifikasi tanah nasional.
Sungguh ironis provokasi itu dilakukan oleh seorang anggota DPD dari Lampung. Dari situasi ini kemungkinan besar Andi Surya berharap agar berita soal lampung bisa dia kondisikan secara tidak langsung dengan kedekatannya dengan ketua partai.
Mari kita sebagai rakyat Indonesia, harus memahami dengan benar soal hukum, dan bila kita lihat orang yang mengatasnamakan rakyat sebagai wakil rakyat berjalan tidak benar, selayaknya kita tegur dan kita kritik.
Mari selamatkan aset negara dari penjahat krah putih! Mari kita jaga agar anggota dewan diisi oleh orang-orang yang bersih dan berjiwa merah putih!
Jakarta, 25 Juli 2018
