[caption id="attachment_247041" align="aligncenter" width="446" caption="Ilustrasi warga miskin di perkotaan, Photo oleh Piere Barutu"][/caption]
Kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendesak untuk disesuaikan ‘naik’ seperti pernyataan Menteri Keuangan M Chatib Basri telah terjadi defisit perdagangan diungkapkan BBM bersubsidi adalah salah satu penyebab utamanya. ( Kompas, Selasa, 4 Juni 2013 ) dengan keterangan data yang sulit masyarakat kebanyakan mengerti karena berupa permainan angka – angka yang semestinya adalah menjadi ruang dapur mereka sendiri untuk mampu mengolahnya secara matang, imbang, valid dan jujur.
Siapa yang akan terkena dampak langsung jika harga BBM bersubsidi akan di pukul rata, Rp 6000 misalnya, sudah pasti lagi – lagi karyawan dengan penghasilan minim, begitu juga para pengusaha yang belum selesai merapihkan ikat pinggang mereka akibat wajib mengikuti kenaikan upah minimum pekerjanya, yang berujung kenaikan harga produksi barang terus menurunkan daya beli.
Menilik dari transportasi darat di Jakarta yang ada sekarang ini terlihat banyak yang sudah tidak layak mungkin untuk menekan biaya menyokong biaya perijinan, gaji sopir, pungutan liar di jalanan dan alokasi dana untuk bahan bakar yang lebih dari 15 %. Begitu juga perusahaan yang selalu menggunakan BBM bersubsidi, seperti perusahaan kargo, sekarang saja untuk bisa mendapatkan sedikit laba, mereka banyak harus melakukan trik khusus nan jitu bila tidak, untuk menutup modal operasional saja akan sangat sulit. Belum lagi usaha kecil seperti restaurant yang selama ini memberikan bebas biaya antar kepada konsumen, mereka harus menyiapkan dana darurat 30 – 40 % supaya perusahaan dapat berjalan jika tidak mampu akan memilih gulung tikar.
Beberapa hari ini saya mencoba mengamati langsung kesiapan pemerintah DKI Jakarta, langkah apa saja yang telah di lakukan, seperti di moda transportasi darat Trans Jakarta, apakah operator dan pejabat publik yang bertanggung jawab sudah menemukan solusi seumpama Trans Jakarta akan menjadi alternatif pilihan bagi warga DKI Jakarta sekitarnya yang beralih dari kendaran pribadi mereka.
[caption id="attachment_247043" align="aligncenter" width="491" caption="Photo oleh Piere Barutu"]
DKI Jakarta Belum Siap
Saya mulai dari Central TJ di Harmoni, untuk beberapa rute kesiapan armada TJ sejauh ini terbilang masih mampu contoh Kota – Blok M terhitung paling lama 5 menit sekali Bus TJ sudah datang, tetapi sangat disayangkan untuk rute tujuan lain Pulo Gadung dari Harmoni setiap jam berangkat / pulang kerja, lebih dari 200 orang berdesak – desakanmenunggu kedatangan bus TJ yang datang terlambat akibat terjebak macet dan kurang armadanya, menurut para penumpang yang saya ajak berbincang, sudah lebih dari 2 tahun seperti ini tidak ada perubahan, bagi penumpang dari Terminal Lebak Bulus menuju Pulo gadung lama tempuh perjalanan mencapai hampir 3 jam.
Bila kenaikan BBM tetap terjadi di waktu dekat ini, melihat FAKTA nyata bukansemata DATA ANGKA warga pekerja akan berbondong – bondong beralih / membeli sepeda motor baru dan bekas.
Tarif angkutan umum yang tidak sanggup lagi menutup biaya operasional akan sekuatnya berusaha menaikkan tariff, sampai saat ini tariff Trans Jakarta pagi hari 05.00 – 07.00 Rp 2000, selanjutnya Rp 3500.
Bantuan langsung sementara masyarakat yang selalu diikutsertakan setiap akan ada penyesuaian seperti ini malah hanya semakin memiskinkan masyarakat, begitu di bagi uang tersebut hanya menguap begitu saja tanpa sisa, tidak ada hasil yang akan di raih dengan rencana pemerintah menggelontorkan uang yang relative sangat besar, bukankah lebih baik digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara yang lebih terdidik dari pada diumbar layaknya warga negara yang terimbas langsung kenaikan BBM adalah pengemis.
[caption id="attachment_247044" align="aligncenter" width="448" caption="Photo oleh Piere Barutu"]
Solusi  yang tidak pernah menjadi solusi ?
Berkali – kali para pakar mengemukakan masih banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah dengan mengelola ketat APBN yang sering di sulap dan dibocorkan, sehingga dapat berfungsi untuk kesejahteraan bersama.
Merdeka!
