Beberapa waktu lalu Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan yang sebagian besar berada di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, sebesar 300 triliun rupiah. Pernyataan ini sukses menuai polemik. Sorotan mata masyarakat pun tertuju ke kementerian yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani tersebut.
Pernyataan tersebut tidak lepas dari tereksposnya LHKPN (yang dinilai janggal) salah satu pegawai kementerian keuangan pasca kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai kementerian tersebut. Kasus ini menjadi perhatian khalayak karena anak si pegawai kerap memamerkan barang-barang mahal di media sosialnya.
Angka 300T yang disebut Pak Menko pun dikonotasikan masyarakat sebagai angka tindak pidana kejahatan keuangan oleh oknum-oknum di lingkaran Kementerian Keuangan. Sejumlah warganet kembali menyebut-nyebut nama Gayus Tambunan yang kasusnya juga fenomenal pada masanya. Pun ajakan untuk tidak lapor pajak (mengingat bulan ini adalah tenggat waktu pelaporan SPT tahun 2022) juga bergulir. Singkat kata, Kemenkeu benar-benar jadi bulan-bulanan.
Sebagian masyarakat jadi menilai Sri Mulyani kurang becus memimpin Kementerian Keuangan. Malah percakapan mengenai desakan kepada Sri Mulyani untuk mundur beberapa kali jadi trending topic di lini masa Twitter.
Untunglah Menkeu dan PPATK bergerak cepat melakukan klarifikasi. Ivan Yustiavandana, Ketua PPATK, pada konferensi pers mengungkapkan 300T tersebut bukanlah korupsi atau TPPU pegawai Kemenkeu.
PPATK melaporkan kepada Kemenkeu setiap kasus yang terkait dengan perpajakan dan kepabeanan. Nah, akumulasi kasus-kasus tersebut yang mencapai 300T. Data oknum pegawai Kemenkeu yang melakukan TPPU atau korupsi juga disampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Tapi nilai uangnya pada kisaran ratusan miliar rupiah, tidak sampai triliunan. Dan ini pun sudah ditangani oleh Kemenkeu dalam koordinasi dengan PPATK.
Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini?
Pengelolaan komunikasi publik para pejabat teras pemerintahan sangat penting dan krusial. Pada peristiwa di atas, misalnya. Jika saja sejak awal Pak Mahfud MD melakukan konsolidasi dengan kemenkeu dan PPATK terlebih dahulu, pernyataan yang kemudian muncul di publik mungkin bisa lebih lengkap dan kondusif. Â
Bagaimanapun juga seorang menteri adalah representasi dari negara. Kemudian selain merupakan jabatan yang sifatnya manajerial, menteri juga adalah jabatan politis, sehingga pernyataan yang diucapkan seorang menteri, apalagi menko, bisa berimplikasi besar bagi situasi dan kondisi masyarakat.
Belajar dari pernyataan Pak Mahfud MD yang terkesan offside tersebut, ini dampak negatif yang bisa terjadi akibat komunikasi publik yang kurang baik dari pejabat negara.
Masyarakat Bisa Salah Persepsi
