Mohon tunggu...
Pical Gadi
Pical Gadi Mohon Tunggu... Administrasi - Karyawan Swasta

Lebih sering mengisi kanal fiksi | People Empowerment Activist | Phlegmatis-Damai| twitter: @picalg | picalg.blogspot.com | planet-fiksi.blogspot.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

OTT Edhy Prabowo, Ini Sebenarnya yang Dijaga Susi Pudjiastuti

29 November 2020   11:23 Diperbarui: 29 November 2020   11:29 276
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
gambar dari kompas.com

Beliau sangat paham dengan karakter masyarakat kita soal disiplin dan ketertiban. Kita pun mudah menilai hal ini dengan mudah. Lihat saja contohnya pada kehidupan kita sehari-hari: melanggar lampu merah, mengemudi melawan arus, nyontek dan lain-lain, sudah dianggap biasa. Dari sisi birokrasi pun sebelas dua belas. Urus KTP saja mesti bayar dulu biar urusan lancar, mark up anggaran dan sejumlah tindakan negatif lainnya sudah dianggap biasa. Malah orang yang benar-benar "bersih" jadi terlihat aneh.

Ini yang membuat dulu Susi Pudjiastuti pasang badan pada sejumlah peraturan yang diterbitkannya, sekalipun menuai protes dari sejumlah pihak. Misalnya kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing. Dampak dari kebijakan ini memang tidak langsung terasa, tapi baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pencurian ikan berkurang intensitasnya, nelayan tidak perlu melaut jauh untuk menangkap ikan-ikan besar dan lain-lain. Padahal pada saat awal diterapkan, sejumlah pihak tidak setuju dengan penenggelaman kapal ini, termasuk Jusuf Kalla yang menjadi wapres saat itu.    

Jadi sebenarnya Peraturan Menteri KP nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster yang dahulu diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti bukan hanya untuk menjaga lobster semata, tapi juga untuk menjaga pejabat-pejabat publik yang berada di departemennya.

Dahulu saat keran ekspor benih lobster ditutup rapat, maka dipastikan benih lobster yang diperjualbelikan ke luar wilayah NKRI itu ilegal. Tidak ada ruang negosiasi lagi di situ. Tapi jika kerannya dibuka sedikit sekalipun dengan regulasi yang super ketat, selalu ada celah pelanggaran jika pengawasan lemah. Apalagi jika pihak-pihak yang seharusnya menjadi regulator ikut "bermain" untuk mengambil keuntungan pribadi di sana. Sekali lagi, OTT KPK ini menjadi bukti yang aktual dan faktual.

Saat ini posisi Edhy Prabowo diisi oleh Luhut B. Pandjaitan secara ad interim sebagai menteri koordinator. Kita sedang menanti siapa yang akan dipilih oleh Jokowi mengganti posisi Edhy Prabowo secara definitif. Siapapun dia, mudah-mudahan yang dipilih adalah orang yang tepat, menguasai seluk beluk permasalahan sektor kelautan dan perikanan di tanah air serta memiliki misi visi dan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara. Semoga (PG) 

---

Baca juga:
Babak Baru Ekspor Benih Lobster Indonesia

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun