Sesungguhnya tidak ada presiden Indonesia yang ingin dicatat dalam sejarah sebagai sosok yang mengkhianati Reformasi dengan membangkitkan Dwifungsi TNI. Namun, Presiden juga menyadari bahwa masalah personalia dinas militer merupakan bom waktu yang harus dijinakkan sejak dini.
Sepertinya, pembenahan terhadap struktural militer akan lebih efektif bila dilakukan secara internal. Akan lebih aman bila dilema Perwira yang jobless dituntaskan dengan merevisi MDDP agar lebih proporsional ketimbang menyalurkan kelebihan sumber daya itu ke lembaga-lembaga sipil. Dengan begitu, prajurit dijauhkan dari godaan buah terlarang jabatan birokrat sejak dini.
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia akan selalu membutuhkan dedikasi, militansi, dan kedisiplinan ala militer. Berita baiknya, bonus demografi yang besar dapat menjamin ketersediaan personel militer Indonesia di masa depan. Namun, pesimisme muncul demi melihat kecenderungan generasi milenial yang manja, antisosial, dan take everything for granted.
Mengingat agenda purifikasi militer harus terus dijalankan, negara memerlukan alternatif non-militer untuk mengisi badan-badan berkualifikasi militer. Mungkin ini saatnya pemerintah mulai melirik utilisasi wajib militer secara terbatas.
