Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mendeklarasikan kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Layak Anak.
Deklarasi yang digelar Gedung Pari Convention Center-Waisai-Raja Ampat, 29 September 2017 ini dihadiri seluruh pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda Raja Ampat, Unsur Muspida, ratusan anak-anak usia sekolah, tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kabupaten Raja Ampat.
Abdul Faris Umlati dalam sambutannya menjelaskan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendukung semua upaya-upaya peningkatan perlindungan kepada anak-anak se-Kabupaten Raja Ampat. Komitmen itu, kata Faris, sapaan Abdul Faris Umlati dengan memberikan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sehingga anak-anak di Raja Ampat tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah karena masalah biaya.
"Anak-anak Raja Ampat ini terlahir sebagai anak yang pintar karena makan ikan tapi keterbatasann fasilitas dan tantangan geografis yangg tinggi maka banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya dengan baik," ujar AFU.
Abdul Faris Umlati, SE juga mengutuk semua tindakan diskriminatif terhadap anak-anak Raja Ampat. Ia meminta semua pihak untuk melindungi anak-anak.
"Terkait kasus hukum berupa pelecehan sexual terhadap anak-anak yang sedang terjadi di Polres Raja Ampat, saya sudah minta kepada Pak Kapolres dan berkomitmen untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Biar menjadi pelajaran bagi masyarakat lain di Raja Ampat," ujar Abdul Faris Umlati, SE.
AFU juga berkomitmen agar Raja Ampat menjadi Kabupaten Layak Anak. Diakuinya, komitmen itu sudah mulai dilaksanakan melalui dinas teknis terkait melalui program pemenuhan hak-hak anak.
"Komitmen kami untuk melindungi hak anak sudah dilaksanakan melalui dinas terkait agar anak-anak ini mendapat perlindungan dari diskriminasi. Kami juga siap melaksanakan dan mendukung Program Kementerian Untuk Menjadikan Raja Ampat sebagai Kabupaten Layak Anak," ujar AFU dalam sambutannya.
"Jangan lagi diskriminasi dengan anak dan peremuan sudah ada undang-undang yang mengatur itu," tambah Yohana Yembise.