Dengan aturan dan sistem yang berlaku kini, calon presiden petahana, sepertinya memang diuntungkan sekali dalam setiap ajang pilpres. Â
Contoh sederhana petahana diuntungkan, adalah ketika ia sudah ditetapkan jadi kontestas Pilpres oleh KPU dan memperoleh nomor urut.
Setelah ditetapkan jadi calon, seorang petahana sejatinya memang mengundurkan diri atau cuti besar hingga pilpres selesai. Ia tidak bertugas, dengan memanfaatkan berbagai fasilitasnya. Itu agar pilpres fair, "adil".
Namun yang terjadi, karena aturan dan sistem tadi, petahana tetap bertugas, tentu dengan berbagai fasilitasnya. Â Masyarakat awam menganggap itu tidak adil, kurang fair. Namun itulah aturannya.
Dulu, yang mungkin "diuntungkan" di negeri ini adalah SBY.  Karena  diuntungkan dengan sistem yang juga dibenarkan oleh ahli tatanegara kondang Yusril Ihza Mahendra, SBY berhasil menjadi presiden dua periode.
Sekarang pun, Joko Widodo, sang petahana yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin, tidak mustahil bisa mengulang sukses Pak SBY. Â Memimpin negeri ini dua periode.
Sedihnya, karena tidak ada aturan mengundurkan diri atau cuti besar hingga pilpres usai, sekarang, Â masyarakat sulit mencari batas atau perbedaan pada Joko Widodo ketika menghadiri sebuah acara.
Ketika Joko Widodo selama dua hari berada di Bandung yang salahsatu agendanya memperingari Hari Pahlawan misalnya, masyarakat tahu bahwa Joko Widodo hadir sebagai Presiden. Namun masyarakat juga tahu bahwa dia sebagai calon presiden.
Dan ketika coba dicari perbedaannya, pasti akan sulit dilakukan bahkan tidak akan bisa. Apalagi karena di tiap acara yang menyangkut negara dan pemerintahan pun, Joko Widodo senantiasa dikelilingi tim pemenangannya.
Sedihnya lagi, sang petahana kerap kali tak sadar. Ia selalu berbicara tentang politik dan politisi yang berseberangan dengan dirinya, termasuk dalam acara resmi pemerintahan.
Padahal, idealnya, sang petahana bisa menahan diri tidak berbicara soal politik dan pilpres, ketika dia sedang dalam acara pemerintahan. Lain soal jika ia sedang kampanye.
