Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2019 ini memberikan dana sebesar Rp. 1,1 triliun kepada PT KAI (Persero) guna perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO). Pembiayaan IMO seluruhnya bersumber dari APBN dan kontrak IMO di tahun ini merupakan yang kelima kalinya terhitung sejak tahun 2015 lalu.
Dana dari Kemenhub itu akan digunakan untuk perawatan dan perbaikan untuk mengembalikan fungsi prasarana kereta api. Perawatan itu sendiri terdiri dari Perawatan Jalur Kereta Api, perawatan Jembatan, perawatan Fasilitas Operasi Kereta Api serta perawatan Stasiun Kereta Api. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk pengoperasian prasarana yang meliputi Pengaturan Dan Pengendalian Perjalanan Kereta Api, Pengoperasian Persinyalan serta Telekomunikasi dan Instalasi Listrik Aliran Atas.
Dari penjabaran tersebut terlihat bahwa dana IMO turut berperan penting bagi keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah dana tersebut dapat menutup kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana seratus persen? Terlebih dana IMO terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
Pada tahun 2018, dana IMO yang dikucurkan Kemenhub untuk IMO sebesar Rp. 1,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka sekitar Rp 1,6 triliun dan di tahun 2019 dana IMO terus dipangkas hingga tersisa Rp 1,1 triliun. Jika angka tersebut tidak dapat menutup kebutuhan perawatan prasarana kereta api, maka PT KAI (Persero) harus menutup kekurangan tersebut yang kemudian bisa saja berdampak pada meningkatnya tarif penumpang dan angkutan barang.
Entah bagaimana pertimbangan Menteri Perhubungan, yang jelas pengurangan dana IMO dari tahun ke tahun merupakan hal yang kurang tepat. Meskipun tidak mengalami peningkatan, setidaknya dana IMO tidak mengalami penurunan terus-menerus karena tentu dapat berdampak pada keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, PT KAI (Persero) juga berencana mengganti dan meremajakan 886 sampai 1000 kereta, terutama yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Meskipun kereta-kereta tersebut masih aman untuk beroperasi namun tingkat kenyamanannya sudah sangat berkurang sehingga butuh peremajaan atau bahkan diganti dan hal ini tentu akan memakan biaya yang cukup besar.
Seharusnya dana IMO dari Kemenhub tidak dikurangi atau malah seharusnya dinaikan supaya dapat menutup semua kebutuhan perawatan prasarana perkeretaapian. Jika dana tersebut tidak mengalami penurunan maka pengguna jasa kereta api akan diuntungkan dari segi keselamatan, kenyamanan dan harga yang terjangkau. Jika dana tersebut terus dipangkas setiap tahunnya maka taruhannya adalah keselamatan serta kenyamanan penumpang itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan harga tiket akan melambung tinggi. Semoga Menteri Perhubungan lebih bijak lagi dalam menentukan keputusan krusial seperti ini.
