Politik

Konsekuensi Investasi Asing Bagi Aset dan Masa Depan Anak Bangsa

17 April 2018   04:00 Diperbarui: 17 April 2018   04:25 614 1 0

Investasi dari luar negeri dibarengi dengan konsekuensi juga dengan konsekuensi masuknya tenaga kerja asing (TKA). China pemasok TKA terbanyak di Indonesia.

"Faktanya kalau menggunakan data resmi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ada 16 ribu TKA (dari China). Tapi kalau saya bilang kita mengepung China, orang pada marah. Kenapa sih? Faktanya kalau menggunakan data resmi Menteri Tenaga Kerja (Menaker), kan 16 ribu (dari China). TKI kita di Hongkong aja 153 ribu, 200 ribu itu di Taiwan, Singapura 150 ribuan. Di Malaysia TKI kita yang ilegal itu 2 juta.

Pertama, Meningkatnya jumlah TKA ini adalah konsekuensi logis dari meningkatnya investasi asing di Indonesia. Sementara itu, tenaga kerja lokal masih menghadapi kendala kompetensi.

"Kaitannya dengan tenaga kerja lokal. Problem di tenaga kerja lokal itu adalah problem di kapasitas dan kompetensi. Di Karawang, ada perda, industri di sana 60 persen harus mempekerjakan orang ber KTP Karawang. Itu kan menghambat investasi juga akhirnya. Ini salah satu persoalan di daerah. Kita ingin warga lokal terserap, di satu sisi less educated dan less trained. Kompetensi nggak ada. Yang jadi hambatan di masyarakat lokal seperti itu,"

Tenaga kerja China itu sekitar 16 ribu dari China. Total reratanya (jumlah tenaga asing dari semua negara) naik turun sekitar 70 ribu, 69-68-72 ribu dari semua negara. China memang yang paling besar, rerata tahunannya sekitar 16 ribu.

Ini yang harus kita luruskan dalam penanganan masalah itu bahwa kalau misalnya dia (TKA) ilegal, Pemerintah harus tegas. Intinya di situ, Prinsipnya izin TKA itu mendahului kedatangan orang. Dari segi sektor yang paling banyak di konstruksi, perdagangan dan jasa, kemudian di sektor pertanian. Untuk profesional, teknisi, supervisor direksi dan komisaris.

Trennya TKA China meningkat karena investasi dari China meningkat. Inilah Korelasi utamanya. Kalau misalnya skema kerjasama itu kan dia bisa pemerintah dan bisa bisnis, bisa G to B, misalnya Pemerintah Indonesia dan entitas bisnis di China, atau misalnya teman-teman di Kadin, antar entitas binis di Indonesia dan di sana. Jadi jangan diasumsikan kalau investasi seolah-olah selalu pemerintah, itu ada pemerintahnya, ada swastanya.

Kedua, kalau China ini baca kecenderungan di banyak tempat mereka selalu bawa orang yang lebih banyaklah. Bawa orang itu sebenarnya wajar, nggak ada orang investasi nggak bawa orang, itu nggak ada. Cuma China dibandingkan negara lain itu suka lebih banyak. Kalau misalnya izinnya sudah keluar baru orangnya dipanggil Masuk bekerja ke Indonesia.

Sementara yang diributin orang itu, orang asing tak pernah ada perusahaan yang pernah urus izinnya tiba-tiba dia bekerja, Disinilah masalahnya tentunya Investasi dari luar negeri dibarengi juga dengan konsekuensi masuknya tenaga kerja asing (TKA). Saya sebenarnya ingin bedakan antara tenaga kerja asing dan WNA yang bekerja. Kalau TKA orang yang masuk ke Indonesia untuk bekerja dan melalui prosedur yang berlaku. Karena di Indonesia ini nggak bisa lho, individu mengurus izin bekerja. Yang mengurus adalah perusahaan penggunanya.

Jadi misalnya ada orang datang, ndablek, tadinya orang pengen liburan ke Bali terus berubah pikiran untuk bekerja, nggak bisa begitu. Perusahaannya harus ngurus dulu.

Kalau dari negaranya itu TKA paling banyak dari negara mana?

Dari China memang. China untuk 2016 19 ribu, dari sebelumnya 17.500, Jepang 11 ribu, Korea Selatan 7 ribu, India 4 ribu, Malaysia 3 ribu, AS, Thailand, Australia (masing-masing) 2 ribu dan negara lain.

Oleh karena itu maka sebenarnya ini harus jadi awareness bagi pemerintah yang menangani masalah investasi dan awareness bagi kalangan pebisnis kita sendiri yang menjalin kerjasama, minta kontrak kerjasama dengan entitas bisnis di sana. Mereka (pebisnis) mewakili Indonesia bukan sekedar pokoknya dapat kontrak dari sana trus nggak peduli sananya mau apa. Kalau mau dibawa semua, sebaiknya ya nggak.

Ketiga, apapun kesepakatan kerja sama, sejauh terkait ketenagakerjaan harus tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Ada jabatan-jabatan yang boleh dan tidak boleh diduduki tenaga kerja asing, itu kan ada aturannya, jabatannya apa saja.

Pendek kata, jabatan skilled yang di luar itu TKA nggak boleh. Jadi misalnya kalau di luar ada pekerja kasar, ada petani, ada koki, itu nggak boleh secara regulasi. Itu merem saja sudah pasti pelanggaran. Terlepas dari kontrak bsinis apa saja itu tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Selama mereka tidak melanggar aturan nggak masalah karena Indonesia bukan negara tertutup. Legal itu memproses izin sesuai dengan ketentuan, tidak melanggar aturan ya tidak melanggar aturan yang diberikan.

Misalnya proses izin ada verifikasi jabatan, dicek pendidikan kompetensi keterampilan, harus bayar USD 100 per bulan per orang. Nah kalau pelanggaran aturan misalnya si A diizinkannya bekerja untuk PT B di lapangan kerjanya untuk PT C, itu pelanggaran izin. Seperti dapat izinnya SIM C tapi bawa truk. Tapi bukan tidak berizin, berizin tapi melanggar izinnya. Pelanggaran izin itu, bukan ilegal. Kalau ilegal itu izin kerja nggak ada, izin tinggal nggak ada. Selama mereka legal dan tak langgar aturan nggak masalah. Kalau mereka ilegal dan melanggar aturan ya pemerintah harus menindak tegas.

Pemerintah siapa?

Bisa pengawas Imigrasi, pengawas ketenagakerjaan, bisa polisi dan pemerintah daerah.

Pemerintah sedang perkuat sistem dengan Imigrasi dan integrasi sistem monitoringnya. Kalau di Imigrasi ada data perlintasan, orang kalau melintas itu kan ada datanya.

Mengapa TKA tidak diwajibkan berbahasa Indonesia?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2