Peran Span Sebagai Pendorong Laju Pembangunan Ekonomi

Oleh Ahmad Danawi

Akhir-akhir ini, setelah hampir satu tahun masa tugas Kabinet Kerja bergulir, harus diakui belum banyak capaian prestasi di bidang ekonomi yang ditorehkan oleh segenap punggawa nawacita. Yang terang di mata publik saat ini adalah bayang-bayang akan berulangnya krisis keuangan tahun 2008, atau bahkan kembali berulangnya krisis ekonomi tahun 1997. Indikasi kecemasan publik cukup beralasan mengingat sangat nyatanya gejala sosial-ekonomi yang disinyalir bakal menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti melemahnya rupiah dimana nilai tukar dolar merangkak hingga di atas Rp 14.000,00, turunnya daya beli masyarakat sebagai  akibat kenaikan harga BBM, inflasi yang cukup tinggi, kegaduhan di level elit yang menyebabkan instabilitas di bidang politik, serta ancaman PHK yang semakin nyata dan masif. Fenomena sosial-ekonomi di atas jelas sangat berperan dalam membenamkan pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat, tingkat investasi, dan nilai ekspor-impor.

Jika merujuk pada doktrin Keynesian, di mana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, investasi, nilai ekspor-impor (perdagangan internasional), dan pengeluaran pemerintah, maka kita masih memiliki harapan besar di sektor pengeluaran negara ini untuk turut hadir sebagai bagian penting dalam menyelamatkan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Peran sektor pengeluaran pemerintah sangat besar mengingat sektor ini menjadi salah satu yang dapat diupayakan terealisasi dalam waktu dekat, setidaknya sampai dengan akhir tahun 2015.

Di bidang pengeluaran pemerintah, harapan sangat besar ditujukan kepada Kementerian/Lembaga dalam melakukan penyerapan dana, termasuk kepada Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan) selaku pihak yang berkaitan langsung dengan pengeluaran negara dan sebagai penyedia fasilitas pengeluaran negara.

Dalam satu dasawarsa terakhir sejak digulirkannya reformasi di bidang keuangan negara yang diawali dengan diterbitkannya paket undang-undang bidang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004), Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah banyak melakukan langkah-langkah besar baik dalam bidang pengeluaran negara melalui produk Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), maupun di bidang penerimaan negara dalam Modul Penerimaan Negara (MPN).

 Di bidang pencairan dana APBN, pembenahan dan perbaikan terus dilakukan baik yang berkaitan dengan waktu penyelesaian SP2D sebagai dokumen perintah pencairan dana, maupun yang berkaitan dengan proses bisnis perintah pembayaran. Proses pencairan dana yang semula memakan waktu 2x24 jam, dapat dipangkas menjadi hanya dua jam. Bahkan dengan SPAN sekarang ini, proses pencairan dana memungkinkan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam jika satker telah benar dalam keseluruhan proses administrasinya.

Pelayanan prima yang disuguhkan Ditjen Perbendaharaan juga didukung oleh sistem yang sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Di era digital yang hampir seluruh aktifitas manusia tak lepas dari lalulintas informasi di dunia maya, Ditjen Perbendaharaan tampil sebagai instansi yang secara optimal memanfaatkan keunggulan teknologi informasi tersebut. Di bidang pencairan dana, penggunaan SPAN dan SAKTI nantinya akan menjadikan antara staf Ditjen Perbendaharaan dengan staff satker seperti halnya toko bagus.com, beraktifitas dan berkepentingan bersama, tetapi tidak saling bertatap muka. Hal yang serupa juga telah diterapkan di bidang pelayanan penerimaan negara di mana transaksi penerimaan negara telah dilakukan secara online seperti halnya kita membeli tiket pesawat atau kereta api secara online.  Transaksi penerimaan negara bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus lagi antri di teller bank melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2).

Kecepatan proses bisnis pencairan dana juga dibarengi dengan mempercepat proses arus dana di bank pembayar. Jika sebelumnya setiap dana pengeluaran negara harus mampir dulu ke satu Bank Operasional, maka dengan SPAN hampir seluruh bank pembayar menjadi bank operasional sehingga proses pemindahbukuan ke rekening penerima menjadi lebih cepat.

Kecepatan dan kemudahan proses pencairan dana tersebut setidaknya mampu memacu Kementerian/Lembaga sebagai pemangku kepentingan untuk lebih aktif dan antusias dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, terutama tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik , infrastruktur, dan sektor-sektor produktif yang mampu menjadi triger bagi bergeraknya roda perekonomian.

Memang sangat naif jika pembangunan ekonomi hanya ditumpukan pada sektor pengeluaran negara, dan sepatutnya memang tidak demikian. Namun sebagai anak bangsa, kita sangat optimis bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan dan jurus jitu untuk membenahi  perekonomian Indonesia menuju masyarakat yang lebih sejahtera, dan tidak ada salahnya jika arah menuju ke sana dimotori oleh Ditjen Perbendaharaan melalui sistem pengeluaran negara yang efektif, efisien, dan andal. Semoga.

 

Disclaimer:

Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi