Oleh: Anas Isnaeni
Modernisasi adalah tuntutan yang harus dipenuhi di jaman sekarang yang memang sangat dinamis terus menerus mengalami perubahan. Pelayanan masyarakat yang diberikan pemerintah sudah seharusnya menerapkan kecanggihan teknologi terkini. Dengan adanya inovasi teknologi yang memudahkan dan meringkas lamanya pelayanan, maka persepsi masyarakat akan layanan pemerintah dapat berubah menjadi lebih baik dan memuaskan.
Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu instansi pemerintahan yang bertugas dalam pengelolaan perbendaharaan negara menetapkan visi baru “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Unggulan Kelas Dunia (to be a world class state treasury manager)”. Visi ini menjadi ruh semangat untuk dapat menerapkan pola pengelolaan yang lebih baik dan modern menyesuaikan kebutuhan jaman sekarang ini.
Terdapat tiga program langkah percepatan (quick win) Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan visinya itu. Program itu adalah SPAN, MPN G-2, dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual yang ditargetkan selesai pada tahun 2015.
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
SPAN merupakan salah satu bukti dari diterapkannya kecanggihan teknologi terkini dari Ditjen Perbendaharaan. Informasi terkini mengenai pelaksanaan pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara dapat disajikan secara Online Realtime Processing. SPAN memberikan jalan pintas dan ringkas untuk menyajikan informasi perbendaharaan negara dengan mengintegrasikan data melalui Integrated Financial Management Information System (IFMIS).
Dimulai dari tahun 2003, bekerjasama dengan konsultan LG CNS Co Ltd, SPAN mulai diinisiasi. Serangkaian pembahasan peraturan dan usulan perubahan proses bisnis dilakukan hingga pada tahun 2014, KPPN Jakarta II menjadi piloting pertama pengguna aplikasi ini. Secara berangsur-angsur, SPAN diterapkan hingga akhirnya pada bulan Februari 2015, seluruh kantor daerah lingkup Ditjen Perbendaharaan menempuh fase roll out (penerapan penuh). Pada tanggal 29 April 2015, Presiden Republik Indonesia meluncurkan SPAN secara resmi untuk digunakan dalam proses pengelolaan perbendaharaan negara.
Dengan SPAN, kementerian/lembaga negara dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan mengenai efektivitas dan efisiensi pendanaan suatu program pemerintahan. Melalui Online Monitoring SPAN (OM SPAN) yang diakses melalui website bahkan dapat melalui perangkat smartphone, data tentang realisasi belanja dan penerimaan negara terkini bisa dipantau dengan mudah.
Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN G-2)
Dengan program unggulan Ditjen Perbendaharaan, yaitu Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN G-2), proses penerimaan negara sekarang jauh lebih ringkas, canggih, dan ramah lingkungan dengan less paper used. Cukup dengan input data kode billing pada layanan perbankan yang sudah terintegrasi dengan MPN G-2, maka setoran penerimaan negara sudah dapat dilakukan.
MPN G-2 menggunakan sistem electronic billing yang dapat digunakan melalui fasilitas perbankan seperti ATM, EDC, mobile banking, ataupun internet banking. Penyetoran tidak lagi dibatasi dengan jam kerja layanan bank/pos persepsi, tetapi 24 jam 7 hari dalam sepekan bisa melakukan penyetoran di mana pun itu. Semua proses dilakukan dengan internet melalui akses ke alamat sse.pajak.go.id (untuk perpajakan) dan simponi.kemenkeu.go.id (untuk PNBP).
Tanggal 17 Februari 2015 menjadi tonggak sejarah dengan grand launching MPN G2 oleh Menteri Keuangan. Bersamaan itu, ditargetkan pula penggunaan MPN G1 akan berakhir di tahun 2015 dan sepenuhnya penerimaan negara dilakukan dengan MPN G2 pada tahun 2016. Ditjen Perbendaharaan secara intens menyosialisasikan MPN G-2 untuk dapat mencapai target ini.
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Sebagaimana lazimnya suatu organisasi, Negara Republik Indonesia sebagai organisasi yang besar juga menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan hasil produk yang dikerjakan oleh Ditjen Perbendaharaan.
Ditjen Perbendaharaan, dalam usahanya mengaplikasikan basis akrual, telah menyiapkan aplikasi khusus bernama SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Aplikasi ini disosialisasikan secara intensif kepada seluruh satuan kerja pemerintahan melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi pada tahun 2015 ini. Peraturan mengenai kebijakan, basis, dan standar juga telah disediakan sebagai payung hukum dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.
Dengan laporan berbasis akrual, informasi mengenai keuangan negara dapat tersaji secara komprehensif. Laporan juga dapat diperbandingkan dengan laporan negara lain yang sudah mengadopsi basis akrual terlebih dahulu sebagai international best practise.
***
Tahun 2015 bagi Ditjen Perbendaharaan dapat disebut sebagai Treasury Milestone Year (tahun tonggak perubahan) jika ketiga program ini sukses diterapkan. Ke depannya, pengelolaan perbendaharaan negara akan tampil lebih modern, canggih, dan memberikan banyak kebermanfaatan pada pembangunan Negara Indonesia. Pengelolaan keuangan negara yang baik menjadi faktor krusial dalam suksesnya program-program pemerintah lainnya.
Mari kita bersama sukseskan program Ditjen Perbendaharaan dengan SPAN, MPN G-2, dan Akuntansi Berbasis Akrual. Viva Treasury Indonesia!
Disclaimer
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi
