A. Berbagai Kasus Korupsi
"Kamis, 13 juli 2017 mantan Walikota Jakarta Barat menjalani masa tahanan 20 hari di Rumah Tahanan Salemba, belakangan diketahui melibatkan jajarannya sampai ke tingkat camat,  Gubernur Bengkulu selasa 20 Juni 2017 ditangkap KPK operasi tangkap tangan (OTT), Bupati pamekasan OTT kejaksaan dan inspektorat rabu 2 Agustus 2017, Walikota non aktif Cimahi  korupsi proyek pembangunan pasar, Walikota Madiun non aktif  maret 2017 terkait korupsi proyek pembangunan pasar, Bupati non aktif Klaten terlibat suap promosi jabatan, Bupati Buton suap MK  terkait Pilkada, Bupati Sabu Raijua NTT, Camat Kedundung Sampang Madura korupsi dana desa, Camat Taman sidoarjo markup pasar induk, Camat Madai, Kepala Dusun Bado bado Kab Maros korupsi pembebasan lahan bandara, Camat Dakopemean Tolitoli korupsi dana desa" (kutipan, berbagai media online)
Tidak henti hentinya terjadi kasus penangkapan birokrat di tanah air ini, Gubernur, walikota, camat, lurah, kepala desa , Eksodus aparatur pemerintahan daerah  ke dalam Lembaga Pemasyarakatan lengkap dengan perangkat birokrasi di dalamnya, modus dari mulai kasus korupsi proyek pembangunan berupa mark up ataupun penyelewengan anggaran, suap jabatan,gratifikasi pelayanan masyarakat,  kegiatan fiktif, sampai menilep dana desa.
Banyaknya kasus penangkapan  tidak membuat takut para koruptor lama dan tidak mencemaskan koruptor baru, jika dibilang kurangnya kesejahteraan mengakibatkan perilaku korupsi, nyatanya  pelaku korupsi rata rata adalah sosok pemegang jabatan penting yang tentu saja mendapat penghasilan cukup besar.Â
Korupsi bagaikan penyakit menular kronis yang mewabah di negeri ini, berbagai macam obat dan cara pengobatan sudah ditemukan namun penyakitnya terus saja mewabah, sebentar kasusnya hilang, sebentar kemudian muncul korupsi yang lebih besar.Â
Korupsi terjadi mulai dari oknum oknum yang duduk di pelayanan pemerintahan,  para penegak keadilan, sektor swasta, lembaga kemasyarakatan dalam sebuah sistem yang dirancang atau  terancang untuk itu dan bahkan korupsi juga terjadi mewakili pelaku  individu. Di tingkat Pemerintah Daerah ( Pemda) mulai dari kepala desa/lurah, camat, walikota/bupati sampai pada tingkat Gubernur susul menyusul kasusnya seperti piala bergilir.
B. Apakah dana Pilkada Pemicu Korupsi ?
Kepala desa/ lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan daerah, alih alih mensejahterakan masyarakat, justru menjadi pelaku yang menyengsarakan masyarakat, bagaimana tidak, anggaran yang seharusnya untuk membangun pedesaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk ketertiban masyarakat kelurahan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, layanan yang seharusnya gratis justru menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kepala wilayah.
Para pakar menyebutkan salah satu pemicu korupsi di pemerintahan daerah adalah upaya balik modal dampak dari anggaran pilkada yang dikeluarkan semasa kampanye, dan multi effeknya sampai ke institusi di bawahnya ikut melunasi termasuk kecamatan dan kelurahan, bisa jadi hal tersebut benar tapi bagaimana dengan walikota yang tidak dipilih melalui pilkada seperti di Jakarta ? apakah alasan ingin balik modal juga ? ataukah ini menjelaskan bawa untuk menjadi walikota yang tidak melalui pilkada pun kenyataannya menghabiskan biaya juga ? untuk siapa ?
Pemerintah DKI Jakarta merupakan barometer birokrasi di Indonesia, dengan Sumber Dana dan sumber Daya manusia yang memadai, Jakarta mestinya mampu menghadirkan pemerintahan yang aparaturnya bersih, melayani dan profesional. Kenyataannya, tidak berbeda dengan daerah lainnya, berbagai kasus dengan berbagai modus seolah Jakarta justru sebaliknya menjadi percontohan buruk bagi daerah lainnya, mulai dari unit terkecil pemerintahan yaitu Kelurahan dan Kecamatan.Â
C. Yang terjadi di Kelurahan di Jakarta mungkin juga terjadi di daerah lain
