Fiksiana

Pemda DKI Jakarta Bukan Sarang Penyamun

7 Agustus 2017   16:44 Diperbarui: 8 Agustus 2017   13:29 580 0 0

A. Berbagai Kasus Korupsi

"Kamis, 13 juli 2017 mantan Walikota Jakarta Barat menjalani masa tahanan 20 hari di Rumah Tahanan Salemba, belakangan diketahui melibatkan jajarannya sampai ke tingkat camat,  Gubernur Bengkulu selasa 20 Juni 2017 ditangkap KPK operasi tangkap tangan (OTT), Bupati pamekasan OTT kejaksaan dan inspektorat rabu 2 Agustus 2017, Walikota non aktif Cimahi  korupsi proyek pembangunan pasar, Walikota Madiun non aktif  maret 2017 terkait korupsi proyek pembangunan pasar, Bupati non aktif Klaten terlibat suap promosi jabatan, Bupati Buton suap MK  terkait Pilkada, Bupati Sabu Raijua NTT, Camat Kedundung Sampang Madura korupsi dana desa, Camat Taman sidoarjo markup pasar induk, Camat Madai, Kepala Dusun Bado bado Kab Maros korupsi pembebasan lahan bandara, Camat Dakopemean Tolitoli korupsi dana desa" (kutipan, berbagai media online)

Tidak henti hentinya terjadi kasus penangkapan birokrat di tanah air ini, Gubernur, walikota, camat, lurah, kepala desa , Eksodus aparatur pemerintahan daerah  ke dalam Lembaga Pemasyarakatan lengkap dengan perangkat birokrasi di dalamnya, modus dari mulai kasus korupsi proyek pembangunan berupa mark up ataupun penyelewengan anggaran, suap jabatan,gratifikasi pelayanan masyarakat,  kegiatan fiktif, sampai menilep dana desa.

Banyaknya kasus penangkapan  tidak membuat takut para koruptor lama dan tidak mencemaskan koruptor baru, jika dibilang kurangnya kesejahteraan mengakibatkan perilaku korupsi, nyatanya  pelaku korupsi rata rata adalah sosok pemegang jabatan penting yang tentu saja mendapat penghasilan cukup besar. 

Korupsi bagaikan penyakit menular kronis yang mewabah di negeri ini, berbagai macam obat dan cara pengobatan sudah ditemukan namun penyakitnya terus saja mewabah, sebentar kasusnya hilang, sebentar kemudian muncul korupsi yang lebih besar. 

Korupsi terjadi mulai dari oknum oknum yang duduk di pelayanan pemerintahan,  para penegak keadilan, sektor swasta, lembaga kemasyarakatan dalam sebuah sistem yang dirancang atau  terancang untuk itu dan bahkan korupsi juga terjadi mewakili pelaku  individu. Di tingkat Pemerintah Daerah ( Pemda) mulai dari kepala desa/lurah, camat, walikota/bupati sampai pada tingkat Gubernur susul menyusul kasusnya seperti piala bergilir.

B. Apakah dana Pilkada Pemicu Korupsi ?

Kepala desa/ lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan daerah, alih alih mensejahterakan masyarakat, justru menjadi pelaku yang menyengsarakan masyarakat, bagaimana tidak, anggaran yang seharusnya untuk membangun pedesaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk ketertiban masyarakat kelurahan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, layanan yang seharusnya gratis justru menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kepala wilayah.

Para pakar menyebutkan salah satu pemicu korupsi di pemerintahan daerah adalah upaya balik modal dampak dari anggaran pilkada yang dikeluarkan semasa kampanye, dan multi effeknya sampai ke institusi di bawahnya ikut melunasi termasuk kecamatan dan kelurahan, bisa jadi hal tersebut benar tapi bagaimana dengan walikota yang tidak dipilih melalui pilkada seperti di Jakarta ? apakah alasan ingin balik modal juga ? ataukah ini menjelaskan bawa untuk menjadi walikota yang tidak melalui pilkada pun kenyataannya menghabiskan biaya juga ? untuk siapa ?

Pemerintah DKI Jakarta merupakan barometer birokrasi di Indonesia, dengan Sumber Dana dan sumber Daya manusia yang memadai, Jakarta mestinya mampu menghadirkan pemerintahan yang aparaturnya bersih, melayani dan profesional. Kenyataannya, tidak berbeda dengan daerah lainnya, berbagai kasus dengan berbagai modus seolah Jakarta justru sebaliknya menjadi percontohan buruk bagi daerah lainnya, mulai dari unit terkecil pemerintahan yaitu Kelurahan dan Kecamatan. 

C. Yang terjadi di Kelurahan di Jakarta mungkin juga terjadi di daerah lain

Bukan menjadi rahasia lagi, bisik bisik masyarakat tentang kelurahan dengan cap buruknya sudah ada sejak lama,  banyak oknum petugas "mata duitan",  mungkin kita masih ingat iklan di televisi tentang layanan kelurahan, dimana digambarkan seseorang yang meminta layanan di kelurahan di ombang ambing oleh petugas, digambarkan seorang petugas yang mengayun ayun cap/stempel kelurahan seolah mengisyaratkan pertanyaan " wani piro ?" ini bukan fiksi, tetapi memang gambaran yg pernah dan mungkin di beberapa tempat masih terjadi sampai saat ini.

Di Jakarta, cap buruk layanan sudah lama menjadi cerita usang, layanan kelurahan sudah dibenahi sedemikian jauh menjadi lebih baik. Sejarahnya dimulai sekitar tahun 2009, kebijakan Pemda DKI yang menempatkan secara masal "tenaga baru"  yang berasal dari SKPD luar/lintas institusi ke kantor Kelurahan dan kecamatan, disitulah kemudian mulanya tercium aroma tdk sedap dibalik tabir yang tertutupi selama bertahun tahun kebelakang. 

Konon aroma permufakatan  penyerapan anggaran kegiatan fiktif oleh "tiga serangkai" (lurah, bendahara dan operator) sementara aparat lainnya dijadikan  penggembira, namun sejak adanya "tenaga baru", suka tidak suka kelurahan mulai melakukan reformasi internal dari kegelisahan tenaga baru yang didatangkan dari SKPD luar (dinas dan suku dinas), mereka aparatur dari SKPD yang "biasa kerja" di unit asalnya kemudian masuk ke kelurahan dengan tradisi lama "tidak melibatkan", tentu menimbulkan kegelisahan, dan sebagian dari orang orang ini kemudian mulai bersuara. 

Bagi Lurah /kepala kelurahan yang resphonsif mereka segera berbenah, melibatkan aparatur kelurahan dalam kegiatan kelurahan, ini kemudian menjadi cikal bakal semangat melayani mulai bersemi, sebagian kecil Lurah yang reformis menganggap SDM baru ini merupakan harapan baru dalam melayani masyarakat lebih profesional, kegiatan kegiatan yang sudah direncanakan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (DPA) sudah mulai maksimal  dilaksanakan (tidak fiktif lagi)  dan dikerjakan bersama, tidak hanya dengan " tiga serangkai" tapi mulai melibatkan aparatur lainnya. Namun masih ada sebagian kecil lainnya masih mempertahankan tradisi lama dengan berbagai alasan yang nanti akan dibahas lebih rinci.

D. Sistem Promosi Aparatur Kelurahan

Kelurahan dengan visi melayani masyarakat secara profesional mulai menunjukan arahnya,  meskipun belum maksimal karena terhalang oleh kemampuan SDM kelurahan yang tidak memadai, sistem promosi yang tidak berkeadilan, lagi lagi tradisi lama yang harus diikuti, untuk menjadi lurah harus menjadi wakil lurah (eselon 4b) , untuk menjadi wakil lurah harus menjadi sekretaris lurah (eselon 4b), untuk menjadi sekretaris lurah harus menjadi kepala seksi pemerintahan (eselon 4b), dan untuk menjadi kepala seksi pemerintahan tidak harus kompeten krn tidak ada mekanisme untuk mengukur kompetensinya, alih alih mengukur integritas, hanya Tuhan dan lurah yang tahu sehingga seseorang staff layak dipromosikan atau tidak. Jenjang karir seolah terlihat jelas, sebenarnya tidak jelas.

Tidak hanya itu, isu jual beli jabatan bukan menjadi rahasia lagi, upeti ke sana kemari menjadi syarat yang dimaklumi, akibatnya seringkali SDM SDM pintar harus berada di bawah perintah atasan yang tidak punya kompetensi. Staf yang pandai harus mengikuti arahan kepala seksi atau arahan sekretaris kelurahan yang kurang cerdas, menimbulkan prustrasi, sebagian minta mutasi,  sebagian ikut larut dan sabar mengikuti tradisi, dan belakangan tradisi upeti untuk jabatan  inilah yang mungkin disebut sebagai pemicu korupsi untuk "balik modal"

E. Era Reformasi SDM DKI Jakarta

Tahun 2012 merupakan era kebangkitan reformasi SDM aparatur DKI Jakarta, era dimana ada sistem yang dipergunakan untuk menciptakan right man on the right place, sistem seleksi terbuka, tahun kemerdekaan bagi aparatur yang merasa bertahun tahun terzolimi, kemenangan bagi aparatur berkompetensi. Bagaikan kisah dalam drama "dunia terbalik"  aparatur bertukar tempat, lurah jadi staf, kepala seksi jadi lurah, dokter menjadi camat, camat menjadi kepala seksi, dengan berbagai latar pendidikan dan pengalaman. Jakarta menjadi lebih berwarna , berbagai pro kontra mengenai seleksi terbuka ini.

Dengan berbagai uji kompetensi dilalui dan akhirnya terpilih 264 orang calon lurah dan 44 calon camat DKI Jakarta, dengan komposisi "orang baru" dan "orang lama" yang hampir berimbang, terlepas dari itu mereka semua terlahir kembali dengan bangga bisa merebut mimpi masing masing, dan menghadapi kenyataan, masuk dan berhadapan dengan tradisi yang sudah hampir membatu, hancurkan tradisi lama atau terbelenggu dalam tradisi lama. 

F. Berperang Melawan Tradisi

Hasil seleksi terbuka menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensinya, dibalik itu semua banyak kisah yang tdk pernah diungkap oleh orang orang yang dianggap kompeten ini sampai akhirnya mereka mundur atau dimundurkan.

Bagi mereka yang belum pernah tugas di kelurahan atau kecamatan menjadi kaget ketika banyak kegiatan seremonial yang harus diikuti, banyak kegiatan yang melibatkan istri/suami, banyak kegiatan yang tdk mengenal waktu, kegiatan mobilisasi masa, banyak kegiatan formal yang tidak pernah ada di unit unit kerja mereka sebelumnya. 

Belum termasuk kegiatan non formal kemasyarakatan,  mulai dari perkumpulan sosial, menjamu tamu agung (?), menjamu tamu non formal, sampai acara kondangan. Belum termasuk memenuhi proposal berbagai LSM, Konsekuensinya semua itu memerlukan biaya yang tentu hampir tidak mungkin ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) lurah di DKI Jakarta cukup besar, ditambah dengan uang transport dan gaji perbulan sekitar 35 jt an untuk camat hampir 50 juta bahkan bisa lebih ditambah dari pendapatan resmi lainnya seperti upah pungut pajak dll. Jika uang tersebut bisa menjadi take home pay murni, dan bisa diatur dengan baik tentu dapat mensejahterakan keluarga.

Kenyataannya, lurah camat untuk mempertahankan kredibilitas dan atau loyalitas pada pimpinannya, terkadang harus mengeluarkan anggaran pribadi untuk memenuhi kegiatan tersebut atau dengan menggadaikan integritasnya dengan mengcover dari menerima uang pungli, atau gratifikasi, atau "ngakali" DPA dengan kegiatan fiktif,  sebuah pilihan yang cukup sulit bagi mereka yang  menjadi lurah camat dengan modal kompetensi dan ini terjadi terus menerus secara berjenjang.

Lurah Camat yang berani mempertahankan integritas, konon akan mengalami tekanan, dengan mempertahankan konsep anti korupsi dia harus mengeluarkan uang dari saku pribadi untuk kegiatan2 kemasyarakatan,  tidak itu saja tetapi dia akan dianggap tidak kompak dan dianggap "tidak bisa jadi lurah camat". jika tdk pandai mencari sumber lain untuk "dana patungan" dan tidak akan pernah mendapat pertimbangan promosi, dimutasi tanpa alasan yang jelas, prestasinya tdk akan ada yang mencatat sebagai , kesalahannya cepat mencuat.

Sebaliknya, lurah camat yang mampu "bermain cantik' dengan tradisi lama, atau mampu bertahan mengikuti ombak konspirasi, dianggap layak menjadi lurah/camat dan mereka akan menjadi mesin ATM oknum diatasnya, dipertahankan atau mendapat promosi setinggi tingginya, baru akan turun ketika konspirasinya terbongkar khalayak,  namun apa daya jika mereka yang harusnya punya otoritas membongkar juga punya masa kelam terlibat konspirasi itu.

Saat ini masih banyak aparatur berintegritas, merekalah yang harusnya dipelihara agar tumbuh subur, mereka masih duduk di jajaran birokrasi sepanjang mereka masih punya semangat untuk membuat Jakarta menjadi lebih baik, niscaya tdk akan terpengaruh dengan tradisi lama atau memang harus menggunakan strategi perang Jendral Sudirman ? "bumi hangus total".