Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi itu punya kepentingan partikular sendiri, jadi Marx berpendapat bahwa birokrasi itu mendominasi kepentingan partikular dan kondisi ini disetiap daerah pasti ada.
Birokrasi tidak bisa mendebat dalam pejabat politik, maka birokrasi menggunakan penjegalan pada implementasi kebijakan, karena mereka punya pengalaman dalam implementasi sehingga mengingatkan, ini terjadi pada era reformasi sebelum UUASN, dan ini sudah terjadi dimana banyak para Pejabat masuk ranah hukum.Â
Namun setelah Reformasi UUASN isu jual beli jabatan menguat, kemudian pejabat politik benar-benar ingin dominan, terutama pada kasus mutasi di awal pelantikan, kasus mem berbalas nota dinas, terkadang juga kepala daerah terlalu menggunakan kekuasaan.
