Konsultasi Publik Implementasi Stranas Penanganan ATS

Momentum yang penting bagi Kabupaten Brebes dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah yakni tim yang solid, regulasi yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai, termasuk dukungan organisasi basis dan lintas sektoral termasuk dunia usaha. 

Demikian disampaikan oleh Dr. Angkatno, M.Pd pada acara konsultasi publik Draft Rencana Aksi Daerah Implementasi Stranas P-ATS Kabupaten Brebes di aula Bapperlitbangda Kabupaten Brebes, senin (9/10/2019). 

Angkatno menambahkan, bahwa rekomendasi ATS yang dikembalikan paling banyak ke lembaga Non Formal yakni melalui PKBM lewat kejar paket A,B, dan C. Sehingga diharapkan dalam pertemuan ini ada strategi untuk perluasan pokjar dalam rangka mendekatkan akses pelayanan memperoleh pendidikan. 

"Perbaiki data ATS, kuatkan tim, dan bantu sukseskan GKB Brebes sebagai model inovasi terbaik bagi Nasional, karena setelah mendapatkan 40 top inovasi pelayanan publik di Indonesia, sejumlah Kab/Kota mulai melakukan negosiasi ke Pemkab Brebes untuk studi banding atas keberhasilan Brebes," tambahnya. 

Sementara Sekda Kabupaten Brebes Ir. Djoko Gunawan, MT mengatakan, kesuksesan GKB Brebes dalam gerakan mengembalikan ATS ke Sekolah harus masif dan berkesinambungan. 

"Jika ada kesulitan terkait regulasi, ayo rembug kesulitannya apa, mari rumuskan bersama, setiap ada kesulitan pasti ada pemecahannya, Brebes menjadi piloting GKB mestinya harus diperbaiki terus, apa yang dilakukan GKB harus diujicobakan polanya ke program kemiskinan biar semakin meluas prestasinya, " terangnya. 

Djoko menambahkan, jika ada hambatan atau masalah terkait masalah pelayanan kepada masyarakat ataupun sesuatu hal yang penting silahkan disampaikan ke kami. 

Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabag Kesra Setda Brebes, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ketua PCNU, Ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Unnes Semarang, GOW, FMPP Kabupaten.