Penantian teka-teki para Menteri Presiden Jokowi di era kedua kempemimpinannya akhirnya terjawab, sebanyak 34 Menteri terpilih sudah diumumkan pada tanggal 23 Oktober 2019 Â pada pukul 08.00 WIB. Sana satu nama yang menjadi petahanan dan kemudian terpilih lagi adalah Siti Nurbaya Bakar. Beliau dimandatkan lagi untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019-2024.
Beberapa pekerjaan rumah telah menunggu politikus Nasdem ini untuk diselesaikan dalam kepemimpinannya di kabinet yang baru. Ada beberapa permasalahan dan tanggung jawab menanti terutama dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Ada beberapa rapor merah yang menjadi tanggung jawab KLHK selama kepemimpinan Siti Nurbaya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan terutama hutan gambut di Indonesia. Menurut data dari sistem monitoring karhutla milik KLHK, dari tahun 2014-2019 terjadi kebakaran hutan yang cukup besar terutama ditahun 2015 yang mencapai angka 2.611.411,44 ha.
Data dari Wahana Riset Indonesia (WRI) menyebutkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena karhutla mencapai US$ 16 Milyar sedangkan kajian dari Universitas Harvard dan Columbia menyebutkan bahwa karhutla di Indonesia mengakibatkan 100.300 kasus kematian dini karena krisis kebakaran yang menghancurkan hutan Indonesia pada 2015 dan sebanyak  91.600 korban merupakan penduduk Indonesia, selebihnya negara tetangga. Ditambah lagi banyaknya kerugian seperti dibidang ekologi dan sosial-budaya yang harus ditanggung bangsa Indonesia akibat karhutla.
Melihat besarnya dampak permasalahan karhutla di Indonesia sudah menjadi hal wajib bagi Siti Nurbaya untuk menjadikan permasalah ini sebagai isu utama yang harus dipecahkan dalam periode keduanya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan yang bisa menjadi acuan Siti Nurbaya dalam mengatasi karhutla seperti penguatan pengawasan dan hukum bagi para kasus pembakaran hutan dan lahan karena menurut BNPB kasus kebakaran hutan sebagaian besar diakibatkan oleh manusia.
Kerjasama tepadu dengan Badan Restorasi Gambut mutlak dilakukan untuk merestorasi lahan gambut karena 42 % karhulta di Indonesia terjadi di lahan gambut. Kerjasama dengan pemerintah daerah, Gubernur ,maupun Bupati harus diperkuat dalam hal perizinan pembukaan lahan oleh perusahaan maupun investor asing.
Menarik menanti langkah konkret apa yang akan diambil oleh Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengatasi karhutla diperiode kedua kepemimpinannya. Jangan sampai karhutla yang membawa banyak kerugian ini terus terjadi dan merugikan masa depan bangsa Indonesia.
Penulis adalah Mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam isu lingkungan dan berkelanjutan
