Lingkungan

Kepada Siapakah Pemerintah Berpihak? Korporasi atau Masyarakat?

11 Juni 2018   12:32 Diperbarui: 11 Juni 2018   12:45 115 0 0
Kepada Siapakah Pemerintah Berpihak? Korporasi atau Masyarakat?
untitled2-5b1e0b46caf7db1dcb614cd2.png

Di awal bulan Juni, sebuah video yang memperlihatkan seekor orangutan sedang berjuang mempertahankan rumah terakhirnya dari hantaman buldoser viral di jagad dunia maya. 

Video itu sendiri diambil pada tahun 2013, tetapi baru dikeluarkan oleh sebuah yayasan penyelamat satwa pada 5 Juni 2018 kemarin di hari lingkungan hidup sedunia. Setelah ditelusuri, ternyata buldoser itu sedang melakukan pembukaan lahan untuk suatu perusahaan di Kawasan Sungai Putri, Kalimantan Selatan. Meratakan pepohonan yang merupakan habitat orangutan dengan tanah.

Hal ini menjadi sorotan Dunia, berbagai media berita Internasional menayangkan video memprihatinkan tersebut. Banyak dari Netizen mengutuk pemerintah Indonesia yang dianggap tidak becus menangani orangutan yang kini populasinya sudah semakin sedikit. 

Banyak juga yang menyoroti masalah perizinan operasi pembukaan lahan di Kalimantan, seperti yang ditayangkan oleh BBC Indonesia, dalam artikelnya mereka dengan jelas dan blak-blakan menerangkan peranan perusahaan dalam kehancuran hutan Kalimantan. Sebuah perusahaan kayu besar di Kalimantan disebutkan telah membuka ribuan hektar hutan gambut untuk kebutuhan operasional perusahaan. 

whatsapp-image-2018-06-08-at-15-24-24-5b1e0ba716835f1e6d36eee5.jpeg
whatsapp-image-2018-06-08-at-15-24-24-5b1e0ba716835f1e6d36eee5.jpeg

Hal tersebut tentunya menimbulkan kontroversi, pasalnya perusahaan kayu besar tersebut ternyata telah mendapat sanksi berkali-kali dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena melanggar peraturan moratorium gambut, salah satunya dengan membangun kanal sepanjang 8,1 km di wilayah ekosistem gambut. Pihak KLHK sendiri sudah memberikan klaim bahwa izin operasi perusahaan kayu itu telah dicabut, dan seharusnya kegiatan operasi perusahaan sudah berhenti. Tapi ternyata pada kenyataannya, kegiatan perusahaan itu masih tetap berjalan sampai sekarang.

Dalam wawancara dengan pihak BBC, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang juga penasehat khusus untuk Gubernur Kalimantan Barat di bidang perubahan iklim, DR. Gusti Hardiansyah, M.Sc. menyampaikan opininya mengenai pembukaan lahan gambut di Kalimantan. Dengan sangat tendensius, Gusti menyatakan bahwa pelarangan penggunaan lahan gambut akan mengancam hampir 90.000 lapangan pekerjaan dan membahayakan ekspor bernilai triliunan rupiah. 

"Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, menegaskan hal itu. Keputusan pemerintah dalam kasus ini dan kasus lainnya adalah preseden buruk baik aturan hukum dan investasi di Indonesia", Ujarnya. "Hanya karena ingin menyelamatkan orangutan, Anda ingin mengorbankan penduduk Indonesia. Anda tidak bisa seperti itu! Kami melindungi rakyat kami lebih dulu"

Padahal permasalahan disini bukan hanya fokus pada penyelamatan orangutan, tetapi juga pada keberlangsungan hidup manusia. Pembukaan lahan gambut yang berlebihan tentu juga akan merugikan manusia dari segi ekologis. 

Seperti Ira Sahroni, seorang petani setempat yang mengeluhkan ketersediaan air bersih yang kini sudah berkurang karena penebangan hutan besar-besaran oleh perusahaan. "Kami tidak ingin ada perusahaan disini, itu adalah hutan satu-satunya yang tersisa dan ingin kami wariskan kepada anak cucu kami", ujarnya. Tidak hanya Ira, penduduk sekitar hutan tersebut juga terkena dampaknya dengan kesulitan mendapatkan air bersih. Selain sulitnya mendapatkan air bersih, dampak lain seperti kebakaran pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan akan semakin sering terjadi. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya merespon viralnya video orangutan di jagad maya di website pribadinya. Siti menyatakan bahwa kawasan Sungai Putri, Kalimantan Barat merupakan kawasan penting karena secara fungsi hidroologinya, kawasan ini menyediakan air bersih bagi 12 desa di sekitarnya. 

Siti juga menjelaskan bahwa pemulihan dan moratorium hutan gambut telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Sekaligus izin untuk perusahaan kayu yang bandel telah diberhentikan dengan tanpa kompromi. Pemulihan habitat dan penyelamatan satwa orangutan juga selalu dilakukan oleh pihak KLHK dengan bantuan dari berbagai pihak.

Kedua pernyataan ini menjadi bertolak belakang, sementara pemerintah daerah menentang pelarangan pembukaan lahan gambut, Kementerian sendiri ingin menyelamatkannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) no. 56 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP no. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut memberlakukan Moratorium Pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2016.

Pemerintah Indonesia harus kompak dalam menunjukkan dukungan mereka untuk kesejahteraan alam dan masyarakat Indonesia. Disini pemerintah harus serius dalam menunjukkan tendensinya untuk menyelamatkan orangutan dan lahan gambut. Bukan hanya beberapa orang di pemerintahan, tetapi semua pihak pemerintah, baik tingkat pemerintah daerah sampai tingkat kementerian. 

Pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan izin konsensi bagi perusahaan harus dipertimbangkan lebih serius lagi, jangan sampai perusahaan yang licik dan ingin untung sendiri mendepak kekuasaan dan kedaulatan pemerintah hanya karena kepentingan beberapa pihak.

"Kami ingin orang kecil didengar, kami tidak ingin ada investor besar datang kesini dan menyebabkan kami menderita hanya demi uang", Ujar Ira.