Kalau tidak ada halangan tetap, Presiden Jokowi akan melakukan Reshuffle Kabinet dalam waktu dekat. Untuk hal itu Presiden Jokowi 'melarang' menterinya keluar Jakarta. Dalam Reshuffle itu sejumlah nama akan didepak dari jabatanya, sementara beberapa orang lainnya hanya berganti posisi.
Kemungkinan yang akan didepak adalah Yuddy Crisnandi (Menpan-RB), Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan), Sudirman Said (Menteri ESDM), dan Saleh Husin (Menteri Perindustrian). Alasan utama mereka diganti tentunya faktor kinerja tidak sesuai harapan dan target yang diberikan Presiden. Mereka dianggap tidak mampu dan tidak berprestasi selama kurun waktu menjabat menteri.
Dari keempat menteri itu sosok yang pernah dianggap berprestasi dan menonjol sebelum jadi menteri adalah Ignasius Jonan saat menjabat direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI). Di bawah kepemimpinannya, PT KAI berkembang pesat dan mengalami perubahan yang jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Namun sayang, kemampuan Ignasius Jonan dinilai tidak tampak saat menjabat Menteri Perhubungan. Lingkup tanggungjawabnya di Kementrian ini lebih besar, luas dan kompleks dibanding 'sekadar' mengurusi tranpostasi darat Kereta Api.
Sementara sosok tiga orang lainnya tidak terlalu menonjol sebelum menjabat menteri. Yuddy Crisnandi relatif lebih dikenal sebagai politikus muda yang 'kutu loncat'. Dari anggota DPR partai Golkar kemudian pindah ke partai Hanura. Saat di DPR itu namanya cukup familiar di media masa.
Sebagai politikus Hanura, Yuddy Crisnandi tidak berprestasi. Dia tidak lolos jadi anggota DPR di Senayan periode 2014-2019. Selama dia pimpin Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura sampai awal 2013, suara Hanura tidak sampai 1 persen bahkan terancam tidak lolos PT. Selain itu dia sempat dikabarkan 'berseteru' dengan Hary Tanoe-Bos MNC grup yang saat itu menjadi salah satu pimpinan Partai Hanura. Namun entah kenapa dia bisa dipilih Jokowi jadi Menteri.
Gelapnya Hak Preogratif Presiden
Pemilihan menteri adalah hak preogratif presiden. Soal berprestasi atau tidak berprestasi seseorang sebelum terpilih jadi menteri ada di dalam hak presiden sesuai naluri politiknya. Presiden tentunya tidak semata memilih secara 'buta mata kayu'. Beliau tetap punya referensi sebelum menentukan pilihannya. Seorang Susi Pujiastuti sebelumnya 'bukanlah siapa-siapa' di kancah politik Indonesia. Bahkan dari segi tingkat pendidikan formal dia paling rendah dibandingkan menteri lainnya. Namun setelah dipilih menjabat Menteri Kelautan kinerja Susi sangat membanggakan.
Hal preogratif Presiden dalam menentukan kabinetnya menjadi sesuatu yang 'misteri'. Termuat 'ketidaktahuan' secara pasti. Publik hanya bisa menduga-duga siapa dianggap layak dan bakal dipilih. Orang yang hampir pasti terpilihpun bisa berubah di detik-detik terakhir pembuatan keputusan. Dalam hal ini Presiden selaku pengambil keputusan 'ternyata bisa diintervensi' kekuatan politik luar yang besar. Selain itu tidak ada yang bisa memberi kepastian prestasi kerja orang yang dipilih. Setelah sejumlah nama diumumkan jadi menteri, reaksi publik pun muncul beragam. Ada yang optimis, ragu terhadap kapasitasnya, menolak dan lain sebagainya.
Bumerang Jokowi
Konteks Reshuffle bertujuan mendapatkan menteri baru yang lebih mampu bekerja sesuai visi, misi dan target yang ditetapkan presiden. Ada kesesuaian dengan 'bahasa tubuh'; 'gerak langkah' Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu konsistensi menjalankan program kerja, kapasitas diri dalam teamwork dan keberanian mengambil keputusan teknis sekaligus tetap loyal pada Presiden dan Negara.
Jabatan menteri di era sekarang bukan sekedar sebuah 'rutinitas pegawai'. Peran Menteri sangat penting, vital dan terdepan dalam keputusan publik dan teknis. Ini berbeda dengan jaman orde baru dimana sosok Presiden Soeharto jauh lebih dominan pada keputusan publik sampai teknis sehingga para menteri 'bisa selalu nyaman' berlindung dibalik ketiak Presiden. Bila ada kekeliruan segera diambil alih Presiden. Kemudian semua bungkam. Saat itu jadi Menteri tak boleh menonjol dari Presiden. Sangat jarang dilakukan reshuffle kabinet biarpun si Menteri terjebak rutinitas kerja seadanya, tanpa trobosan yang berarti karena 'menunggu petunjuk Bapak Presiden'.
