Mohon tunggu...
PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG
PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG Mohon Tunggu... -

Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) awalnya merupakan unit kerja dari Kantor Bantuan Hukum (KBH) Bangka Belitung yang berdiri pada tanggal 22 September 2002 atau bernama Yayasan Pendidikan Bantuan Hukum Indonesia (YPBHI) yang berkedudukan di Jakarta serta kantor perwakilan di 7 Provinsi di Wilayah Sumatera (Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jambi, Padang, Riau dan Bangka Belitung). Lembaga yang pernah bekerjasama dengan UNI EROPA dan Yayasan Friedrich Naumann Stiftung (FNSt) German ini mendeklarasikan diri pada tanggal 1 Oktober 2004 secara konsisten dan independen berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga yang bersifat nirlaba, independen dan non partisan partai politik yang bertujuan turut berperan serta dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemerintah, perlindungan konsumen, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perbaikan peningkatan pelayanan publik serta bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis. Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) baru mendaftarkan diri secara sah sebagai lembaga tingkat lokal pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada tanggal 17 Desember 2010 Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) terdaftar sebagai lembaga tingkat nasional berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 074/D.III.1/XII/2010.

Selanjutnya

Tutup

Healthy

Pensiunan Timah Pertanyakan Dana Pensiun

29 Januari 2016   02:35 Diperbarui: 30 Januari 2016   03:25 107
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Abdullah Maaruf Pensiunan PT TIMAH"]
[/caption]Berikut ini adalah kronologis Aksi Pensiunan PT TIMAH Tbk yang berakhir dengan tidak adanya salah seorang pun dari Direksi PT TIMAH TBK yang bersedia untuk turun menemui 300 an orang pensiunan yang notabene berusia lanjut usia dan berasal dari Pangkalpinang, Belinyu, Sanfur, Muntok bahkan Surabaya. 

Hari ini Kamis 28 Januari 2016 dimulai pukul 09.00 Wib, para demonstran telah berkumpul tepat di areal jajanan yang berada persis di depan pintu masuk PT. Timah Tbk di Pangkalpinang. Sebagai tim advokasi John Ganesha dari Perkumpulan PDKP Bangka Belitung mengawali orasi hinga terjadinya proses bersatunya massa aksi yang ternyata mencapai 300 orang. Secara tertib, para pensiunan berjalan menuju pintu gerbang yang telah mendapat penjagaan ketat dari satuan pengamanan PT TImah diperkuat dari Polri.

Sekitar pukul 10.00, WIB Kordinator Aksi yakni Bpk. Abdulah Maruf, Saiful, Mangara Siahaan memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk menyampaikan orasi mengemukakan pendapat dimuka umum. Beberapa hal yang terungkap dalam aksi ini antara lain:

  1. Pengalihan sepihak jenis layanan pengobatan yang selama ini dapat diakses oleh Pensiunan PT TIMAH TBK ke Program BPJS Kesehatan
  2. Keluhan pun diungkap oleh para pensiunan terkait sangat minimalisnya standard kualitas layanan BPJS Kesehatan sehingga tidak sesuai dengan apa yang selama ini sempat mereka rasakan ketika menjalani pengobatan;
  3. Pengalihan sepihak yang dilakukan oleh PT TIMAH TBK itupun dinilai oleh Para Pensiunan PT TIMAH telah melanggar hukum yang pernah terikat diantara mereka semasa bekerja di PT TIMAH TBk yakni Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
  4. Memberikan nilai buruk terhadap performance kinerja kepemimpinan Dirut PT TIMAH TBK, Sukrisno , Direktur SDM Abrun dan Direktur Keuangan Rosidi dan meminta Presiden Jokowi mengganti Kepemimpinan Direksi PT TIMAH TBK.

Sekitar pukul 10.30, nampak kepala pengamanan PT TIMAH TBK menemui pengunjuk rasa membawakan pesan bahwa Direktur SDM Abrun bersedia menemui pengunjuk rasa secara terbatas 5(lima) orang diterima masuk. Dengan sangat kecewa Kordinator aksi beserta demonstran lainnya menolak permintaan Direktur SDM Abrun namun masih memberikan waktu 10 menit jika Direksi PT TIMAH mengubah pendirian dengan bersedia menemui demonstran yang nota bene sempat menjadi tulung punggung perusahaan dimasa lalu.

[caption caption="Unjuk Rasa Bangka Belitung"][/caption]Pada pukul 11.00 kordinator aksi Bpk Saiful meminta para peserta menenangkan diri, mengatur tensi darah dan mengisi waktu dengan makan siang. Setelah mendapatkan kepastian bahwa Direksi PT TIMAH tidak berkenan menemui pengunjuk rasa, maka Mangara Siahaan memimpin pembubaran aksi kemudian mengorganisir rekan-rekannya untuk melakukan konvoi kendaraan menuju Kantor DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berawal dari Depan Kantor PT TIMAH - Jalan Jendral Sudirman - Belok ke Jln Semabung - dan masuk ke Komplek Pekantoran Pemprop Babel.

Sekitar pukul 12.00 WIB , ratusan demonstran telah berkumpul di depan pintu masuk DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung, namun ternyata seluruh Pimpinan DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung sedang tidak berada ditempat. Namun demikian para demonstran tetap mampu bersikap sabar bahkan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Didit Srigusjaya yang ternyata memerintahkan Kasubag DPRD Propinsi Babel untuk melayani para demonstran. Aksi berakhir di Gedung DPRD Propinsi Kep. Bangka Belitung.

Kronologis Aksi Pensiunan PT TIMAH , Tim Advokasi PDKP BABEL : Jhohan A.F, SH, Kameramen : Aimar Dblessed, Reporter : Anto Ganesha

Berikut Video Kronologis Aksi Pensiunan PT TIMAH

Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun