Jokowi yang (Semakin) Hobi Mengintervensi Hukum

Para Jokowers, termasuk Denny Siregar, boleh-boleh saja berargumen bahwa Jokowi selama ini begitu tegas tidak mau mengintervensi hukum. Bagaimanapun, saya berpendapat sebaliknya. Jokowi adalah presiden yang sangat suka menjadikan penegak hukum sebagai alat politik. Sebeum anda menuduh saya anti Jokowi, silahkan baca dulu artikel-artikel terdahulu saya di kompasiana. Saya adalah Prabowo hater, dan saya habis-habisan mendukung Jokowi di pilpres 2014 yang lalu, baca saja tulisan-tulisan saya di masa pilpres itu. Saya melihat secara objektif saja. Bagi saya, sulit sekali untuk tidak mengatakan bahwa Jokowi suka mengintervensi hukum. Saya paparkan di antaranya:

1. Kasus "Papa minta saham". Kasus yang diusut oleh kejaksaan agung ini, yang mana dipimpin oleh Jaksa agung pilihan Jokowi, H.M. Prasetio, mengenai rekaman percakapan Setya Novanto dan Riza CHalid minta saham freeport, tiba-tiba dihentikan begitu saja saat Setya Novanto secara resmi membawa Golkar masuk barisan partai pendukung Jokowi. 

2. Kasus "sms ancaman" hary tanoe. Sms yang dikirimkan Hary tanoe kepada Jaksa yulianto, dianggap sebagai ancaman, padahal kalau anda baca sms itu secara objektif, itu sms yang sangat biasa saja. Kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan ini, dihentikan begitu saja saat Hary Tanoe deklarasi partai perindo mendukung Jokowi. 

3. Kasus Ahok. Anda boleh saja berbeda pendapat dengan saya, tapi dalam pandangan saya, sudah jelas Jokowi menumbalkan Ahok dalam kasus ini, demi melindungi posisi Jokowi yang sedang terancam oleh upaya makar. 

Dimulai dari tindakan kapolri yang terang-terangan melanggar peraturan Kapolri yang berbunyi "Segala proses hukum peserta pilkada harus ditunda sampai pilkada selesai", kemudian berkas yang dinyatakan P21 oleh kejaksaan dengan sangat cepatnya, hingga proses vonis yang semuanya makan waktu tidak sampai 6 bulan. Sebagai perbandingan, kasus buni yani yang terjadi di waktu yang sama, hingga kini masih dalam tahap banding. 

4. Kasus Rizieq Shihab yang baru-baru ini di SP3. Apakah anda percaya bahwa ini bukan karena intervensi Jokowi? Jika memang bukan karena intervensi Jokowi, kenapa SP3 ini bisa berturut-turut terbit tepat setelah pertemuan tertutup Jokowi dengan alumni 212? Cuma kebetulan saja? Moeldoko sendiri pasca pertemuan tersebut, terang-terangan mengatakan "Dalam konteks hukum, presiden tidak bisa intervensi. Tetapi dalam konteks kemanusiaan mungkin ada pertimbangan lain, sekali lagi harus dibedakan konteks itu,". 

Terlalu aneh kalau dibilang cuma kebetulan. Apalagi alasan yang digunakan polisi juga terkesan mengada-ada. Hanya karena penyebar chat tidak ditemukan, lantas kasus di-SP3? Memangnya polisi dengan segala kecanggihannya itu tidak bisa menemukan penyebarnya? Bagaimana kalau ternyata penyebarnya sudah meninggal dunia? Dan memangnya lab forensik polisi tidak bisa membuktikan screenshot itu asli atau tidak? 

5.  kasus upaya makar ratna sarumpaet, sri bintang pamungkas, ahmad dhani, kivlan zen dll. Padahal mereka sudah tertangkap basah semua, sudah menyandang status tersangka, mana kelanjutan proses hukumnya? Dan sejak kasus itu pula, mereka gak pernah lagi mengkritik atau nyinyir pada Jokowi, kenapa coba? Bagi saya sih ini sudah jelas, proses barter. Jokowi suruh mereka berhenti nyinyir, dan sebagai gantinya, kasus mereka distop.

Kalau anda tidak setuju dengan argumen saya, silahkan catat hal ini: Saya yakin nantinya Rizieq shihab dan FPI akan berbalik mendukung Jokowi, atau minimal bersikap netral, dalam pilpres mendatang. Mereka akan berbalik dari sikap mereka yang selama ini anti Jokowi, sebagai barter karena Jokowi meng-SP3 kasus Rizieq tersebut. Silahkan anda sekalian membully saya apabila nantinya prediksi saya ini tidak terjadi.