Mohon tunggu...
paulus londo
paulus londo Mohon Tunggu... -

Aku bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

DKI Jakarta Pimpinan Foke Raih Prestasi Tertinggi:

8 Juni 2012   06:07 Diperbarui: 25 Juni 2015   04:15 304
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

DKI Jakarta Pimpinan Foke Raih Prestasi Tertinggi:

-Predikat WTP dari BPK

-Nilai AA+, dari Bank Dunia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Fauzi Bowo terus mendapat penghargaan. Setelah penghargaan dari Bank Dunia melalui perusahaan pemeringkat terbesar di Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan nilai AA+, kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemprov. DKI Jakarta.

Dua penghargaan ini bagaikan kado bagi warga dan Pemprov DKI yang sebentar lagi akan memperingati HUT ke -485 Kota Jakarta. Tepatnya pada 22 Juni 2012. Kunci keberhasilan perolehan peringkat tertinggi tersebut terletak kepada kemampuan Pemprov DKI Jakarta mempertahankan pertumbuhan dan kinerja anggaran yang mampu menjaga likuiditas dengan baik. Sedangkan prestasi WTP dicapai karena Pemprov telah memenuhi sejumlah indikator penilaian. Antara lain, penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang cukup. Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas pengendalian internal.

Ini berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Mendapat predikat WTP mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel. Secara politis, mendapatkan predikat WTP merupakan entry point untuk pencitraan pimpinan. Dari sisi hukum, perolehan predikat WTP dapat mengeliminir permasalahan-permasalahan hukum di bidang pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Makna penting lainnya, laporan keuangan yang disajikan telah didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties). Begitu pun pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas Aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Tak berlebihan sekiranya dikatakan bahwa Pemprov DKI telah mengukir sejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tentunya prestasi ini dapat diraih karena kerjasama yang padu di level pimpinan tertinggi di Pemprov DKI Jakarta dengan jajaran di bawahnya. Kunci sukses adalah keterbukaan dan kontrol ketat dalam mengelola keuangan.

Hanya saja, prestasi ini sekaligus beban berat bagi Pemprov DKI Jakarta di masa mendatang. Sebab, mempertahankan akan lebih sulit ketimbang meraih prestasi. Ini artinya seluruh pegawai di jajaran Pemprov DKI dituntut lebih kerja keras lagi, bukan hanya menjaga dan mempertahkan prestasi, tapi meningkatkan prestasi lebih tinggi lagi. PL

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun