Beberapa waktu ini media, termasuk media sosial ramai dengan pilkada DKI yang masih setahun lagi. Pro kontra yang berpusat pada sosok Pak Ahok. Lawan Pak Ahok, cara menyingkirkan Pak Ahok, atau lawan potensial hingga yang sekadar figuran yang lebih hanya menaikan posisi tawar dan biar dilirik oleh Pak Ahok dan timnya.
Lawan Pak Ahok akan gencar mengkritik baik pribadi yang katanya comel, pemarah, atau soal RS SW, perselisihan dengan banyak orang, dewan, Pak Lulung, atau berkaitan dengan dobel SARA-nya. Tidak jauh beranjak dari itu. Lawan potensialpun sayangnya tidak jauh beda dengan yang hanya pengamat amatiran. Sama sekali tidak meributkan bagaimana Jakarta ke depan, sebagai gerbang negara.
Pro Pak Ahok, mati-matian membela bak babi buta, ada yang tulus mendukung dengan melihat kinerja dan tidak menyorot kekurangan yang dinilai tidak signifikan dengan prestasinya. Melihat kekurangan lawan potensial sebagai sarana mempengaruhi pemilih tentunya. Ada pula yang hanya pura-pura membela demi membuat pendukungnya salah langkah dan langsung diserobot pas berusaha bangun dan biasanya itu sangat terlambat. Tidak sedikit yang telah mengemukakan hal ini. Namun sekali lagi sama sekali tidak menyatakan Jakarta bagaimana ke depannya.
Persoalan besar Jakarta itu adalah, macet, banjir, dan persoalan sosial. Bagaimana figur-figur itu memberikan tawaran untuk Jakarta ke depan dengan program yang jelas dalam mengatasi ketiga hal tersebut. Janganlah mengatakan ahlinya, Ahok hanya omong, namun ternyata tidak lebih baik, apalagi telah diketahui selama ini hanya omong saja, sedangkan gebrakan di bidang masing-masing masih jauh dari rekan-rekannya yang lain. Wacana, ide, pencitraan itu gampang. Mau artis, bekas menteri, bekas gubernur tempat lain, pejabat baik tingkat RT hingga bekas presidenpun, mampu tidak minimal ide untuk mengurai tiga masalah besar di Jakarta tersebut. Bagaimana preman berdasi hingga berlinggis ada dan berani melawan gubernur DKI. Itu tidak mudah, penghambat bukan hanya yang ada di pinggir kali, namun ada pula di tengah gedung dewan. Yang mampet bukan hanya Ciliwung dengan sampah, namun juga sampah ide manusia di gedung dewan yang asal nggriseni, soal kinerja embuh.
Jakarta telah sekian lama hidup segan mati pun enggan. Pembangunan yang tidak terpadu hanya menimbulkan masalah demi masalah. Menanggulangi persoalan secara instan sehingga tetap saja demikian, malah lebih payah. Penolakan demi penolakan untuk penertiban ini kan masalah kedisiplinan dan mental anak bangsa yang jauh lebih mendesak untuk dibenahi. Kekerasan memang cepat menyelesaikan, namun menjadi bahan dan pembenar untuk balas dendam. Pendidikan mental dengan melibatkan banyak pihak tentu sangat mendesak, dan selama ini belum pernah dipakai.
Mengapa Jakarta macet, banyak soal sosial, dan juga banjir? Jakarta itu lampu bagi laron seluruh Indonesia. Pusat segala pusat ada di Jakarta. Pemerintahan, ekonomi, hiburan, politik, dan lucunya industri dan ekonomi juga. Tidak heran urbanisasi baik formal dengan banyak talenta dan bekal hingga berbekal bonek tetap menatap Jakarta. Operasi yustisi yang sami mawon, membuat yang nekad modalnya akhirnya hidup di pinggir kali, banjir, kemiskinan, preman, pelacur, atau sejenisnya tercipta.
Penyelesaian soal-soal di Jakarta masih saja sama saja dari abad ke abad. Gerakan yang sangat besar dan menyeluruh perlu dilakukan. Jakarta hanyalah perlintasan dan perlu juga pendukung, apakah Gubernur Jakarta bisa menekan Gubernur Banten dan Jabar untuk bisa mendukung Jakarta lebih baik, posisi yang sama tentu tidak etis dan tidak boleh. Artinya bisa kedudukan yang spesial atau memiliki posisi ke atas dalam hal ini kementrian lebih luas. Bagaimana gerbang negara namun digelontori air dari Jabar dan Banten tidak mau membantu? Akhirnya Jakarta banjir.
Semua-mua ada di Jakarta. Hiburan Jakarta, mengapa tidak diciptakan saja misalnya bali atau NTB sebagai pusat hiburan. Tentu akan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pendatang yang berpotensi akan seni. Televisi pun akan didorong ke sana. Dalih akses ini itu, bisa dijembatani oleh teknologi dan birokrasi yang bisa diperbaiki.
Ekonomi dorong saja ke Lampung atau Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi. Alasan infrastruktur, kemauan ada tidak, kalau tidak ya masih akan tetap sama saja. Jakarta terlalu sesak untuk mini Indonesia, dan mau tidak mau mini dunia dengan adanya perwakilan dari negara sahabat. Kantor pusat berbagai kementrian, perusahaan semuanya Jakarta. Ya wajar Jakarta macet, rawan sosial, dan banjir ngikut.
Pak Ahok dan yang mau bersaing lebih baik menjual program dan visi yang jelas. Pak Ahok menciptakan pemerintahan yang bersih, tenang, tidak banyak resistensi, dan juara bertahan itu banyak keuntungan yang telah diperoleh. Kinerjanya baik tidak perlu khawatir soal itu, komunikasinya saja yang sering dimanfaatkan pihak-pihak yang sejatinya terganggung kepentingannya. Perlu perhatian dan hati-hati sehingga tidak malah dimanfaatkan yang tentu merugikan diri sendiri.
Penantang, jangan hanya model menjelek-jelekan, akan ada dukungan yang hilang karena orang sudah terbiasa dengan model demikian. berikan solusi cerdas bukan hanya mengkritik yang sudah dilakukan, kalau itu andalannya, dapat dipastikan programnya sama persis dengan apa yang sudah dilakukan, dan tidak berubah, mundur iya.