KPK: Dana Parpol Naik 10 Kali, Biar Tidak Ada Korupsi

KPK: Dana Parpol Naik 10 Kali, Biar Tidak Ada Korupsi

Tidak ada angin, tiada badai, tiba-tiba ada pernyataan kenaikan anggaran parpol akan naik 10 kali lipat. Gila bener, di tengah  cekaknya anggaran negara, krisis multidimensi, terutama keuangan, maka banyak efisiensi dengan memotong anggaran, ini malah nambah beban luar biasa. Apa sih kontribusi politik dan partai untuk negeri ini? Gaduh dan sok demokratis, padahal omong besar saja.
Korupsi Kurang Uang atau Besarnya Kewenangan?
Menarik paradigma yang dijadikan rujukan. Selalu peningkatan gaji untuk mengatasi korupsi ini. Apakah demikian?
Lihat saja di Kemenkeu yang gajinya berbeda dengan Kementerian dan Lembaga negara lain toh, pelaku maling berdasi ini juga banyak. Ingat Gayus, Alun, yang tidak ada perubahan yang cukup signifikan.
Pun Lembaga Peradilan, gaji mereka juga jauh lebih besar, toh makelar kasus masih saja marak dan makin ugal-ugalan. Ada uang tunai mencapai hampir 1 T itu kan bukan karena kurang uang.
Penegakkan hukum yang lemah. Peradilan bisa dibeli, lihat bahasan di atas. Semua bisa dikondisikan dengan uang. Nah, siapa takut dengan pengadilan, jika pasal bisa dibeli. Penjara bisa bayar dan merasa di rumah sendiri, wong bebas karena uangnya tidak berseri.
Termasuk penegakkan hukum yang lemah itu soal penerapan hukum yang teras, tegas, dan pastinya tidak tebang pilih. Tuh UU Penyitaan Aset saja malah terhambat oleh orang parpol. Ini yang mau diberi anggaran 10 kali lipat?
Masalah yang aneh kog tidak dicermati oleh KPK, akarnya itu pada integritas. Membangun partai dengan uang, pelaku maling berdasi ini melimpah di dalam partai. Suara itu membeli, jangan naif, ada kog kandidat presiden dan menterinya mengatakan korupsi itu oli pembangunan.  Konsep yang diyakini saja kek ini, makanya akan susah untuk bisa diatasi. Anggaran dinaikkan sejuta kali  yo akan menguap terus, wong mereka ini tamak, tidak ada puas dan kata cukup.
Masuk partai, bukan kaderisasi, namun comot sana comot sini, biasanya artis atau pengusaha. Apakah mereka ini kekurangan uang? Jelas tidak. Mereka melimpah uangnya, mereka mencari wewenang untuk menjadi sesuatu, pengatur negara ini. Anggaran tidak perlu dinaikkan, atau dinaikkan juga percuma karena bukan karena kekurangan dana, namun menumpuk untuk mengatur segala sesuatunya.
Sederhana saja, jika bicara korupsi bukan semata uang, namun juga kedisiplinan. Lihat sepi kantor Kura-kura Hijau itu, kecuali ada hal yang sensitive. Hanya hadir sidang saja minim kog, bicara ditambahin anggaran. Bisa mengubah tabiat itu gak KPK?  Jauh lebih merugikan lho dari pada sekadar nyolong uang, karena ini inefisiensi luar biasa.
Bekerja dengan tidak serius, jauh di bawah standar itu juga korupsi lho. Ngeri jika pemahaman KPK hanya soal uang. Padahal jauh lebih mendasar. Emang kalau anggarannya ditambah terus kinerjanya membaik begitu? Omong kosong.
Parah lagi, bekas maling yang sudah keluar dari bui biasanya pindah partai dan mencalonkan diri menjadi ini dan itu, jadi. Karena  uangnya yang membeli suara dan pemilih. Ini banyak banget, atau pindah Lembaga negara lain. Misalnya gagal di DPR nyalon di BPK, atau KPK. Begitu terus, sampai lebaran kuda yang akan terus terjadi.
Lihat saja Pendidikan, jangan bicara korupsi itu hanya soal uang dan uang saja. Dunia pendidikan     penuh dengan suap, ketidakdisiplinan, dan ketidakadilan. Itu juga masuk ranah korupsi. Jika tidak dibenahi, mereka ini yang akan membangun system dan juga ujungnya partai politik.
Apa yang sebaiknya dilakukan?
Benahi pengawasan. Jangan sampai pengawasnya juga sama saja para tikus berdasi, cengar-cengir, merasa saleh karena tampilan agamis, namun clutak. Pengawas yang baik, ketat, dan penuh integritas akan memperbaiki keadaan.
Penegakkan hukum yang serius.  Jika hal ini bisa dilakukan, yakin keadaan pasti lebih baik. Kalau tidak ya jangan harap. Kog pesimis bisa terjadi, wong faktanya selama ini tidak demikian.
Cabut hak pilih dan memilih dengan tegas bagi maling berdasi. Hanya gertak sambal dan kemudian uangnya membeli pasal, peradilan dan hukumannya mak plekentus, ringan, dan bisa melenggang ke Senayan lagi.
BPK jangan diisi orang gagal di Senayan. Ini Lembaga yang sangat strategis, namun malah maaf sering menjadi sarang mafia. Ingat jual beli WTP beberapa waktu lalu? Selama ini tidak pernah ada demo atau sorotan dari public ke BPK. Penghuninya bekas-bekas orang partai yang gagal lagi. Bagaimana mereka bisa bekerja, mengawasi dengan baik jika demikian?
Pendidikan antikorupsi yang jelas, aplikatif, bukan sekadar menghafal dan teori atau warung kejujuran yang tidak pernah ada kejujuran. Omong kosong saja, jika jalanan dipenuhi ketidaktertiban, masuk sekolah atau kantor saja banyak telatnya, di kantor main games, layanan public buruk.
Khususnya untuk parpol, jangan beri toleransi pada bekas maling berdasi, apalagi menerima pindahan mantan napi. Benar, bahwa sangat mungkin politisasi atau kriminalisasi, namun jelas dari kekayaannya kan bisa ditengarai mana maling mana kerja keras.
Terima kasih salam
Susy Haryawan