Beberapa waktu ini demikian banyak orang yang merasa bahwa 24 itu momen kehilangan pemimpin merakyat yang dilakoni Pak Jokowi. Pernyataan yang mengatakan 10 tahun kurang, dukungan tiga periode begitu kuat. Tentu bukan karena inkonstitusional, namun karena rekam jejak baiknya. Ada pula yang mengatakan lebih baik golput. Tidak ada yang menyamai mutu Pak Jokowi.
Hal yang sangat wajar. Sekian lama rakyat disuguhi pemimpin yang berjarak, yang membuat barikade duluan ketika menyambangi rakyatnya sendiri. Sirine meraung-raung jika mau lewat, sterilisasi jalan, dan pasukan siap tembak ada di gang-gang jika ada arak-arakan presiden.
Hal di atas adalah kedekatan dan pilihan tak berjarak ala Pak Jokowi. Pun ada yang terkesima, respek, suka karena cara ia membangun negeri ini. Pembangunan yang   demikian masif, cepat, dan berdampak di mana-mana. Tentu juga pastinya lepas dari kekurangan yang terjadi. Toh, selama ini pembangunan ya begitu-begitu saja.
Ucapan terima kasih Pak Jokowi, pas masa mudik dan balik mendengung dengan gaung yang cukup kuat. Bukti bahwa pembangunan itu berdampak dan berdaya guna. Nah, masih perlu begitu banyak pembenahan dan perbaikan di sana-sini. Seolah dua periode itu masih belum cukup.
Wacana konstitusional untuk merevisi UU pemilu, sehingga memungkinkan presiden tiga periode sudah lama didengung-dengungkan. Nasdem sebelum dengan koalisi barunya, Golkar juga, namun jangan pernah berharap bisa terjadi karena Presiden Jokowi enggan.
Hal yang bagus. Itulah demokrasi. Suka atau tidak ada periodisasi. Di mana waktunya memangku jabatan itu terbatas oleh kesepakatan bersama yang telah dirumuskan dengan berbagai pertimbangan. Jangan sampai nantinya, ketika mendapatkan pemimpin yang buruk, jahat, sulit, atau tidak bisa apa-apa dan menjabat tiga periode kemudian ribut, mau merevisi lagi.
Konsekuensi logis atas pilihan demokrasi seperti ini.  Lihat saja   China dengan presiden seumur hidup. Pembangunan mereka bisa berkesinambungan, tidak khawatir akan dirusak penggantinya. Tujuan mereka bukan soal mau diapresiasi demokratis, bukan itu. Mereka maju, rakyatnya sejahtera, ekonomi terkuat di dunia mereka puas.
Mau dikatakan tidak demokratis mereka tidak peduli. Fokusnya adalah mereka berkembang menjadi negara super power, inovasi di mana-mana, menguasai dunia dengan cara mereka. Ekonomi berkembang pesat yang membuat dunia Barat yang selama ini menguasai ekonomi dunia mulai buat ulah.
HAM menjadi kunci ala Barat untuk mendeskreditkan negara berkembang yang mau menyaingi mereka. Padahal haknya apa coba, wong faktanya mereka gede karena nggarong dari Asia dan Afrika yang kaya raya namun kurang SDM waktu lampau.
