Johnny Plate: liputan6.com
Johnny Plate, Hoaks Politik, dan Pemilu Bermutu
Johnny plate mengatakan, hingga awal tahun 2023 telah menangani 1321 konten yang berisi hoaks mengenai pemilu. Ia berharap dengan sikap demikian, pesta demokrasi dari negara besar seperti Indonesia tidak diwarnai dengan misinformasi, hoaks, dan berita atau narasi palsu.
Menjelang 2024, tensi politik memang terasa mulai memanas, tidak sekadar menghangat. Menkominfo berharap, bahwa masyarakat menggunakan sarana digital ini untuk kampanye cerdas, berkelas, dan jelas bermutu.
Toh, suka atau  tidak, selama ini, warna dunia digital juga diisi dengan berbagai hoaks, berita palsu, dan menyerang pribadi para calon pemimpin bahkan pemimpin negara sekalipun. Hal ini yang perlu dicermati, diubah, sehingga berdemokrasi dengan cara yang santun, penuh martabat, dan benar-benar demokrasi.
Caci maki, fitnah, dan kampanye hitam itu bukan demokrasi, namun orang frustasi dan tidak punya prestasi. Hal ini memang masih cukup dominan.
Johnny Plate mengharapkan, masa kampanye yang singkat, pasti akan dimanfaatkan oleh partai politik dan para kandidat untuk menggunakan dunia digital secara lebih masif dan intensif. Â Harapannya di dunia digital akan diisi bagaimana demokrasi yang cerdas, keterlibatan pemilih lebih baik, bukan hanya mengenai kampanye hitam bagi pihak lain.
Selain mengenai konten politik yang beraroma hoaks, Johnny Plate juga menyinggung bahwa pihaknya sudah menangani   11  stasiun televisi berafiliasi aksi radikalisme dan 86 URL web. Hal ini juga  untuk menunjang pemilu yang lebih baik.
Tingkat partisipasi massa pemilih, Â pemilu yang lebih beradab, legitimasi pemilihan itu jauh lebih berguna, ketika memanfaatkan dunia digital. Bandingkan dari pada sekadar caci maki, membagikan link tanpa membaca isi, atau malah menyebarkan fitnah dengan menggunakan terminologi agama atau istilah religius.
Harapan baik Johnny Plate bagi masyarakat agar pemilu lebih berkelas adalah jangan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan  menggunakan ruang digital dengan cara yang negatif atau buruk. Dunia digital itu netral, namun bagaimana penggunanya memanfaatkan itu.
Pengalaman dua kali pilpres dan sekali pilkada sudah saatnya berhenti dengan model politik identitas dan menyerang secara pribadi, personal para kandidat. Fitnah, ujaran kebencian, dan berita bohong itu mendominasi dalam tiga gelaran pesta demokrasi yang sudah terjadi.
Masyarakat perlu dibina dan dididik menjadi lebih baik  dan bermutu. Pun elit terutama parpol juga kudu bersikap yang sama. Miris, karena lebih sering yang menebarkan kebencian, hoaks itu para tokoh yang memiliki pengikut banyak.
Mereka ini, para tokoh yang memiliki pendengar dan pengikut yang harusnya mendapatkan pembinaan lebih dahulu. Warga itu ikut-ikutan.
Tokoh agama, tokoh publik bisa menjadi agen untuk memberikan warna, bagaimana demokrasi kita itu akan menjadi seperti apa. Jika mereka yang mendominasi adalah barisan sakit hati, kelompok oposan nirprestasi namun merasa berjasa, ruang digital kita akan bising namun minim esensi dan prestasi.
Apa yang ada dalam benak, capaian mereka yang minim akan menyeruak dan membuat gaduh ruang publik digital, karena mereka ini merasa terlindung di balik tirai yang bernama dunia maya. Padahal mau maya, digital, atau fakta real hidup nyata, harusnya sama.
Pemilu yang bermutu perlu juga pemilih berkualitas, kandidat yang berkelas. Layak diupayakan.
Terima kasih
